Jan 22, 2024 | event
Depok – January 8 2024. In February this year, Indonesia will have presidential and legislative elections. The General Election Commission (KPU) notes that 204,807,222 or 56,45% of young voters, ranging from millennials to Gen Z, are on the voter’s lists. Many of the Gen-Z voters will also vote for the first time. Considering that the future of Indonesian democracy lies with the younger generation, the younger generation needs more space in Indonesia’s democratic process. To support this democratic process, the Department of International Relations, Universitas Indonesia, held a talk show on ‘Youth Talk! The Future of Indonesia’s Defense, Security, and International Relations’ by inviting young spokespersons from the campaign teams of each presidential candidate.
The spokesperson for Presidential Candidate Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar, Muhammad Kholid, highlighted the vision of his candidate to restate The President’s role as commander of diplomacy in various international forums and rebased Indonesia’s foreign policy using guiding values. Meanwhile, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming’s spokesperson, Hamdan Hamedan- stated the vision is to strengthen good relations with friendly countries and maintain national sovereignty and resilience through enhancing defense and security. On the other hand, Christian Guntur Lebang, spokesperson of Presidential Candidate Ganjar Pranowo–Mahfud MD, explained Indonesia’s orientation in various global dynamics, including the redefinition of free and independent foreign policy principle, suited to the current geopolitical situation and the strengthening of Indonesia’s defense capacity in cybersecurity.
Three student representatives were asked to respond to the spokesperson’s statements during the discussion. Stephanie Lidya Nashirah Suprapto (S1 Student in International Relations, University of Indonesia), Rachel Kumendong (S2 Student in International Relations, University of Indonesia), and I Gusti Agung Rama Raditya (Coordinator for Social and Political Affairs, BEM FISIP UI), discussed variety of issues including genocide in Palestine, South China Sea, counter-terrorism policies, the decline of democracy index vis a vis public trust, human rights violations, and the performance of diplomatic entourage.
The dialogue session, moderated by Nida Rubini (Managing Global Editor: Journal of International Politics), was joined by three hundred students and young academics from different universities in Jakarta metropolitan areas. The discussions portray how younger generations, having been exposed to open information and tech-savvy, are critical to many political issues, even those traditionally labeled high political issues. The audience also brought up the importance of a broader spectrum of topics that intersect with the lives of society and youth, ranging from non-traditional security of environmental degradation and climate change to job provision and unemployment and diplomatic strategies that differ from old methods, which need to be accommodated to a greater extent by presidential candidates.
Jan 9, 2024 | event
Foreign Politics Talk with The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) of the Republic of Indonesia was held in 11 universities across Indonesia, one of which happened to be at Universitas Indonesia. As the host, the Department of International Relations, Faculty of Social and Politics, successfully held the event with more than 200 students, scholars, and media in attendance. Students from several universities in Jabodetabek area were invited to participate in the event. They were from Universitas Kristen Indonesia, Unversitas Warmadewa, Universitas Al-Azhar Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, and others. The event is an effort of transparency, accountability, and commitment of the ministry to continue educating the general public about the achievements and the future of Indonesia’s foreign policy.
The event was held on the 8th of January 2024 at the Mochtar Riady Auditorium, FISIP UI. It was opened by the Head of the Department of International Relations, Dr Asra Virgianita and closed by the Dean of FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto. During the Foreign Politics Talk, the audience had the chance to watch the livestream of the Annual Press Conference by the MOFA, highlighting the achievements of a decade of Indonesia’s foreign policy. Indonesia has achieved a lot and is aiming for more in the future of Indonesia’s free and independent foreign policy.
After watching the livestream, the discussion began with the opinions of all speakers on board. Professor Fredy B. L. Tobing and Dr Makmur Keliat from the Department of International Relations FISIP UI and Dr Suraya Afif from the Department of Anthropology FISIP UI were invited to be speakers. Alongside all lecturers from FISIP UI, the Director General of ASEAN Cooperation, Sidharta R. Suryodipuro, attended the event as a speaker. During the discussion, students in attendance had their chance to ask questions regarding Indonesia’s foreign politics and foreign policy. The discussion highlighted the role of NGOs, the people, and the youth in the future of Indonesia’s foreign politics. There are mentions of Indonesia’s role in peacebuilding in Southeast Asia as a region and the balancing act of protecting Indonesia’s people, territory, and sovereignty.
Nov 8, 2023 | event
Pada 1-2 November 2023, Prof. Evi Fitriani, Ph.D. dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia, melakukan kunjungan ke Department of International and Strategic Studies, Faculty of Arts and Social Sciences (FASS), Universiti Malaya. Dalam kunjungan tersebut, Prof. Evi Fitriani memenuhi salah satu komponen penting dari kerjasama antara kedua institusi. Yaitu Lecturer Visit Program.
Selama masa kunjungannya, Prof. Evi Fitriani memberikan ceramah dalam dua mata kuliah. Pertama, dalam mata kuliah International Dispute Settlement atau Penyelesaian Sengketa Internasional dengan studi kasus ASEAN. Dalam mata kuliah tersebut, Prof. Evi Fitriani memberikan ulasan seputar bagaimana sengketa internasional yang melibatkan dan/atau terjadi di Kawasan ASEAN dapat ditangani. Beliau juga menyampaikan beberapa potensi solusi untuk sengketa yang sedang berlangsung.
Kedua, Prof. Evi Fitriani juga memberikan kuliah dalam mata kuliah Theories of International Relations atau Teori Hubungan Internasional. Dalam mata kuliah tersebut, Prof. Evi Fitriani memberikan penjelasan tentang beberapa teori Hubungan Internasional yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena hubungan internasional.
Kunjungan pengajar ini merupakan salah satu program yang disetujui dalam kerjasama antara DHI FISIP UI dan DISS FASS UM. Selain untuk melakukan pengajaran dalam beberapa mata kuliah, kunjungan ini juga bertujuan untuk keberlangsungan pertukaran pengetahuan antar akademisi dari kedua institusi. Selanjutnya, keduanya juga berkomitmen untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kerjasama dalam bidang pengajaran dan riset.
Okt 27, 2023 | event
Jumat, 27 Oktober 2023- Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia menggelar IR UI Monthly Discussion yang bertajuk Labour Migration and Migrant Protection. Migrasi merupakan isu yang telah menjadi perdebatan panjang dalam kajian hubungan internasional, pembangunan, hak asasi manusia dan ilmu sosial lainnya. Terkhusus migrasi pekerja karena tuntutan ekonomi sering menjadi bahasan karena dianggap sebagai “threeple win” kemenangan bagi negara pengirim berupa devisa remitansi, bagi negara penerima berupa tenaga kerja murah, dan pekerja berupa penghasilan untuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Kondisi ini tentu banyak diperdebatkan realitanya oleh scholars yang melihat ada hubungan power yang tidak simetris/tidak berimbang dari aktor-aktor yang terlibat.
Joe Anderson dari Universitas Gothenburg Swedia berusaha memaparkan lebih detail tersebut melalui presentasi hasil riset disertasi beliau ketika S3 dan proyek-proyek riset yang sedang berlangsung mengenai Memorandum of Understanding kerjasama migrasi pekerja secara bilateral antara lain Malaysia-Indonesia, Malaysia-Vietnam, Filipina, dan atau juga unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Joe berusaha menggambarkan jauhnya realita konten perjanjian pekerja migrant dengan proteksi di lapangan, sehingga tidak pada umumnya berhasil memberikan proteksi yang optimal, khususnya bagi yang bekerja sektor informal atau rentan seperti domestik/pekerja rumah tangga.
Di Amerika Serikat, temporary labor migrant banyak didukung oleh konteks aturan unilateral negara yang membutuhkan tenaga kerja murah dari negara tetangga seperti Meksiko untuk kegiatan pertanian atau manufaktur-industri musiman. Mereka mendapatkan peluang kerja sama untuk bekerja di sektor tertentu dalam batasan waktu tertentu sesuai kebutuhan pekerja di Amerika Serikat yang umumnya berada di wilayah perbatasan. Hal ini tentu banyak berbeda dengan beragam MoU bilateral labor migration yang dibuat oleh negara lain yang menjadi tidak diamati di penelitian Eropa dan Amerika serikat yang melihat ini sangat terbatas. Oleh sebab Joe, banyak memberikan paparan perbedaan antara bilateral dan unilateral serta interaksinya terhadap perlindungan hak pekerja migran, konsepsi negara, dan aspek politik ekonom idari fenomea migrasi yang berbeda tersebut.
Pada konteks Amerika Serikat dengan kebijakan H-2 Visa bagi pekerja temporal sistem rekruitmen dibuat cukup sederhana dengan banyak pertimbangan pasar dengan aktor berupa migration agent/broker, bekerjasama dengan Department of Labor dan Department of Homeland Security agar proses migrasi berjalan dengan cepat dan efisien. Amerika Serikat lebih menentukan proses dari migrasi dibandingkan negara pengirim seperti Meksiko dimana terdapat relasi yang kuat antara broker dan agensi pemerintah. Walaupun pemerintah Amerika Serikat membuat aturan, akan tetapi kebijakan tetap sangat dipengaruhi oleh perusahaan yang memiliki kontrol terhadap penerimaan pekerja migran. Proteksi yang diberikan sangat bergantung terhadap perusahaan masing-masing yang kualitasnya sangat beragam tergantung sektor dan lokasi negara bagiannya. Kondisi ini menegaskan kembali kontestasi kontrol publik-private terhadap isu migrasi.
Kondisi di atas berbeda dengan apa yang terjadi dengan beberapa perjanjian bilateral (MoU) yang melihat ada upaya kontrol dari negara pengirim dan penerima untuk aspek perlindungan, perbaikan kondisi kerja, dan upah yang layak. Migran sebagai aktor rasional cenderung mengoptimalkan keuntungan pribadi apabila perjanjian mahal merugikan atau mempersulit. Hal dijelaskan Joe terjadi pada konteks Indonesia-Malaysia dimana migrant lebih merasa diuntungkan dengan skema irregular atau un document karena perjanjian kurang efektif melindungi hak dan memberikan keuntungan. Hal ini muncul karena beberapa hal seperti, 1) konten perjanjian yang tidak sesuai dengan kebutuhan, 2) implementasi yang tidak berjalan efektif-efisien secara keseluruhan, 3) karena sifat asli migrasi yang tidak bisa dikontrol karena rasionalisasi setiap manusia berbeda dan fokus pada keuntungan optimal.
Dari segi konten yang tidak tepat, hal ini bisa disebabkan oleh permintaan yang tidak realistik oleh masing-masing pihak, sehingga ekspektasi terlampau jauh dari realita. Kemudian juga ada asymmetric power yang membuat power politics memaksa kehendak yang lebih kuat. Kemudian juga ada, alamat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti broker atau relasi bisnis migran dengan pelaku pemerintah. Hal ini tentunya sangat merugikan aspek proteksi.
Aspek implementasi yang lemah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangan sumber daya, lemahnya aspek kontrol, kepentingan yang kuat antara pelaku dalam proses migrasi (vested interest), dan juga relasi ketidak realistis agenda yang dibawa. Hal ini menunjukan keterkaitan dengan beberapa aspek di atas sebelumnya.
Kemudian terakhir, nature dari kebijakan migrasi, bawah proteksi adalah biaya yang bisa sangat mahal. Terdapat trade off antara migrasi yang murah dengan kualitas proteksi dan sebaliknya. Semakin tinggi upaya perlindungan semakin tinggi juga cost yang dibutuhkan membuat migrasi pekerja kurang menarik bagi kelompok employer. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya konsep sponsorship bagi pekerja migrant yang datang ke suatu negara yang membutuhkan bacana dana/fees sebagai persyaratan masuknya. Pemerintah negara pengirim dan penerima tentunya ingin mengoptimalkan kondisi ini agar tidak merugikan pekerja dan employer, akan tetapi sulit untuk menemukan titik tengah.
Oleh sebab itu, penting untuk melihat relasi antara perjanjian upaya perlindungan dengan efektivitas migrasi yang baik. Joe memaparkan literatur yang ada masih sangat minim membahas MoU bilateral, apalagi dari negara Asia Tenggara yang sering dianggap oleh Eropa dan Amerika Utara tidak memiliki pola migrasi pekerja yang juga terhitung kuat. Diharapkan dari riset ini, banyak insights baru yang didapatkan bagi migrant, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan perlindungan optimal dengan biaya migrasi yang lebih rendah.
Kegiatan diskusi bulanan ini berjalan dengan sangat mendalam, dimana peserta banyak bertanya berkaitan dengan konteks Indonesia seperti rekomendasi untuk perbaikan, penilaian terhadap hak asasi manusia pekerja, dinamika regional, dan kontradiksi perlindungan dan biaya migrasi yang murah. Diskusi berjalan berlangsung dengan lancar dengan catatan yang beragam dan membangun untuk pengembangan riset migrasi dan pekerja migran, khususnya Indonesia kedepan. Diharapkan juga MoU dapat benar-benar memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh kelompok marginal dan rentan seperti pekerja rumah tangga yang sering mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh majikan. Joe dan peserta sangat berterima atas peluang dari DHI FISIP UI untuk diskusi ini dan mengharapkan hal serupa di kemudian hari untuk kemajuan riset akademik migrasi.
Okt 17, 2023 | event
Tepat dua minggu yang lalu, Departemen Ilmu Hubungan Internasional (DHI) dengan suka cita menyelenggarakan Celebrating Achievement 2023 pada tanggal 16 September 2023, kegiatan tahunan untuk menyampaikan apresiasi terhadap lulusan, mahasiswa aktif, dan mahasiswa baru, serta dosen di tahun ajaran 2022-2023.
Dalam tahun ajaran tersebut DHI berhasil meluluskan total 191 mahasiswa (baik S1 dan S2), ratusan prestasi dosen dan mahasiswa mulai dari publikasi ilmiah baik buku dan artikel jurnal, kompetisi internasional seperti MUN dan Konferensi, misi budaya ke Eropa, ISSMA student exchange, community services dan lainnya. Tidak kalah penting juga DHI menerima 120an mahasiswa baru S1 dan S2 termasuk mahasiswa asing dari program besiswa negara berkembang (KNB) yang masuk di awal tahun ajaran 2023-2024.
Once again, congraduation on our new alums; we wish you an incredible journey at work or future academic endeavors. We are so proud of you, may your life be filled with success and achievements.
Best wishes for your next adventure!
Bagi yang tidak bisa hadir dan ingin lihat keseruan CA 2023 bisa akses video nya di youtube DHI, jangan lupa like and subcribe ya…
Jun 10, 2023 | event
Depok, 10 Juni 2023 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan kuliah tamu di Program Magister, dengan narasumber Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI untuk ASEAN, Yang Mulia Bapak M.I. Derry Aman. Kuliah tamu ini diselenggarakan secara luring di Auditorium Suwantji Sisworahardjo, Gedung Nusantara II, Kampus FISIP UI Depok pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 16.00 – 17.30 WIB. Kuliah tamu ini merupakan bagian dari agenda perkuliahan di kelas ASEAN yang bertajuk “Hubungan Indonesia dan ASEAN: Peran Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023”.
Yang Mulia Bapak M.I. Derry Aman menyampaikan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 merupakan yang kelima, dengan mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Sebelumnya Indonesia pernah memegang keketuaan ASEAN pada tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011. Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 berlangsung pada saat dunia masih menghadapi tantangan multidimensi global dalam tatanan geopolitik dan geoekonomi. Maka tema keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 diartikan sebagai upaya bersama negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan ASEAN yang tetap dan semakin relevan bagi dunia, serta ASEAN yang terus menjadi pusat pertumbuhan dengan masyarakatnya yang tangguh dan berdaya. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menggarisbawahi 4 fokus utama keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yakni: (1) Stabilitas dan perdamaian dari kawasan untuk dunia; (2) Konsistensi ASEAN pada hukum internasional dan menolak menjadi proxy; (3) Pertumbuhan ekonomi kawasan yang cepat, inklusif dan berkelanjutan; serta (4) Lebih adaptif, responsif dan kompetitif menuju ASEAN 2045. Dengan demikian, keketuaan Indonesia akan memprioritaskan pengarusutamaan dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).
Penyerahan Sertifikat Apresiasi Kepada Yang Mulia Bapak M.I. Derry Aman oleh
Perwakilan Dosen Pengampu Mata Kuliah ASEAN Program Magister HI FISIP UI
Beliau juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023, terdapat beberapa persoalan khususnya di bidang politik dan keamanan yang menjadi tantangan dan memerlukan banyak perhatian. Indonesia sebagai negara terbesar dan salah satu pendiri ASEAN diharapkan mampu melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam kepemimpinannya di ASEAN 2023, guna menyelesaikan berbagai permasalahan di kawasan maupun menghadapi tantangan global yang melibatkan ASEAN. Peran dan signifikansi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 juga diharapkan mampu memenuhi kepentingan nasional yang hendak diraih.***
