Commodifying Queerness: Industri Drama Boys’ Love sebagai Soft Power Thailand

Jan 31, 2026 | HI Quarterly

Shifwa Naila Samodra

HI UI 2024

Industri drama Boys’ Love (BL) menjadi salah satu industri yang dominan di Thailand. Bahkan, BL Thailand dapat disebut sebagai revolusi dari industri BL itu sendiri. Sebelumnya, negara-negara lain seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang masih mengalami hambatan finansial dalam produksi drama BL dan arah yang cukup konservatif. Thailand mengukuhkan produksi drama BL menjadi suatu industri dengan sistem tertentu dan dukungan finansial yang memadai. Drama BL Thailand kemudian dikonsumsi dan dikenal secara luas, terutama di Asia Tenggara. Industri drama BL dapat dipahami sebagai cerminan dari soft power Thailand sebagai penggerak utama industri ini. Soft power ini tidak hanya memengaruhi ekonomi Thailand semata, tetapi juga membuka dan membentuk diskusi hangat terkait isu queer dan representasinya di media.

Drama BL Thailand menjadi suatu industri tersendiri dengan sistem tertentu. Perusahaan-perusahaan besar seperti GMMTV, Be On Cloud, dan Domundi memproduksi berbagai drama BL yang populer secara internasional seperti 2gether the Series (2020) dengan rating 7.6/10 (IMDb), SOTUS the Series (2016) dengan rating 7.8/10 (IMDb), dan Bad Buddy (2022) dengan rating 8.7/10 (IMDb). Drama BL ini dapat diakses melalui platform streaming gratis seperti YouTube. Audiens yang luas disebabkan oleh kemudahan akses terhadap konten drama BL ini sehingga dapat dinikmati oleh berbagai orang. Audiens BL Thailand internasional terbanyak berasal dari negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Selain itu, BL Thailand juga dinikmati oleh audiens dari Brazil, Portugal, Amerika Serikat, Peru, dan Meksiko. Meskipun drama BL tersedia secara gratis, industri ini tetap dapat meraup keuntungan besar melalui merchandise, fanmeeting, konser, dan screening. BL Thailand berhasil membentuk komunitas penggemar internasional yang aktif, terutama secara daring melalui media sosial seperti Twitter, termasuk komunitas penggemar dari Indonesia.

Soft power merupakan kemampuan suatu aktor, terutama negara, untuk memengaruhi pihak lain bukan melalui paksaan, tetapi melalui daya tarik. Hal tersebut berbeda dengan hard power yang meliputi kekuatan militer dan ancaman. Soft power membentuk preferensi aktor lain melalui daya tarik (Nye dalam Art dan Jervis, 2017). Dalam konteks BL Thailand, BL dapat dilihat sebagai cultural soft power. BL Thailand merupakan produk budaya populer yang dikonsumsi lintas negara dan disebar melalui platform digital seperti YouTube, Netflix, dan media sosial lainnya. Daya tarik BL Thailand membentuk fanbase atau komunitas penggemar internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fanmeeting yang diadakan di berbagai negara. Meskipun pemerintah Thailand tidak selalu secara eksplisit mengklaim BL sebagai diplomasi budaya, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri tersebut. Industri drama BL ini membentuk framing Thailand sebagai ruang aman bagi kelompok queer di Asia. Thailand mampu memengaruhi persepsi audiens global tanpa menggunakan instrumen koersif, sekaligus memperkuat citranya di ranah internasional. Melalui BL Thailand, penggemar merasa tertarik pada Thailand secara lebih luas dan dapat tertarik untuk mempelajari bahasa Thai, berwisata ke Thailand, atau mengonsumsi produk Thailand.

Akan tetapi, muncul permasalahan terkait representasi queer dalam drama BL Thailand. Meskipun ada beberapa aktor BL yang mengidentifikasikan dirinya sebagai queer, sebagian besar aktor BL bukan merupakan dari kelompok queer. Perusahaan produksi drama BL membayar aktor non-queer untuk melakukan fanservice baik di dalam drama maupun di luar itu (seperti dalam fanmeeting, konser, atau acara sejenisnya). Hal tersebut mencerminkan identitas queer yang menjadi nilai jual dan bukan menjadi subjek emansipasi ataupun representasi. Tujuan utama dari industri BL ini adalah untuk mencari keuntungan, bukan untuk memberikan ruang emansipasi dan representasi bagi identitas queer. Selain itu, BL Thailand cenderung merepresentasikan hubungan queer yang heteronormatif dengan adanya pembagian peran maskulin/feminin yang kaku. Hal tersebut sejalan dengan pembingkaian hubungan queer yang tidak cukup representatif dan mengukuhkan nilai-nilai heteronormatif. Terlebih lagi, perempuan dalam drama BL sering digambarkan secara negatif sehingga mengukuhkan nilai-nilai misoginis (Garg dan Yang, 2024). Meskipun Thailand dapat menikmati keuntungan dari industri drama BL sebagai soft power, komodifikasi queer melalui industri ini perlu diatasi sehingga kelompok queer dapat direpresentasikan secara akurat dan emansipatif alih-alih menjadi aset dan nilai jual saja. 

Meskipun industri drama BL sebagai soft power Thailand menuai beberapa kritik terkait komodifikasi dan representasi, tidak dapat dipungkiri bahwa drama BL Thailand juga mendorong audiensnya untuk mengenal dan menerima identitas queer walaupun dalam ranah yang terbatas. Indonesia, contohnya, sebagai salah satu negara dengan homonegativitas tertinggi di Asia Tenggara (Manalastas dkk., 2017), menjadi salah satu audiens terbesar dari drama BL Thailand. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan persepsi terhadap identitas queer, meskipun masih sangat terbatas dan tidak sepenuhnya inklusif. Akan tetapi, media dan budaya populer seperti drama BL Thailand dapat menjadi titik pertama dari penerimaan identitas queer. Meskipun begitu, pemikiran kritis dibutuhkan untuk menilai jika penerimaan tersebut hanya sebatas “fetish” dan bukan penerimaan komunitas queer sebagai manusia.

Industri drama BL Thailand menunjukkan bahwa budaya populer dapat berfungsi sebagai sumber soft power yang efektif dalam membentuk citra negara di tingkat internasional. Melalui daya tarik budaya, BL Thailand berhasil memperkuat citra Thailand sebagai negara yang terbuka dengan identitas queer sekaligus memperluas pengaruh kulturalnya di kawasan Asia Tenggara dan global. Namun, keberhasilan tersebut menyingkap persoalan representasi queer dalam BL yang lebih banyak didorong oleh logika pasar dibandingkan diberlakukan sebagai sarana emansipasi dan representasi yang inklusif. Komodifikasi identitas queer dalam industri BL memperlihatkan bahwa budaya yang ditampilkan tidak selalu sejalan dengan intensinya untuk memberikan wadah representasi yang akurat, melainkan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Meskipun demikian, drama BL Thailand tetap memiliki signifikasi sebagai titik awal perubahan persepsi, terutama di negara-negara dengan tingkat homonegativitas tinggi seperti Indonesia.

Referensi

Art, Robert J. dan Robert Jervis. (2017). International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. Pearson.

Garg, Divya dan Xiaofei Yang. (2024, 30 Januari). “Beyond a Queer Utopia: Interrogating Misogyny in Transnational Boys Love Media” dalam Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. Routledge. 770–782. https://doi.org/10.1080/10304312.2024.2314186. 

Jiang, Long dan Yuxin Wei. (2024, 6 Juni). “Boys Love Media in Thailand: Celebrity, Fans, and Transnational Asian Queer Popular Culture” dalam Critical Arts. Routledge. 261–262. https://doi.org/10.1080/02560046.2024.2361352. 

Lyajoon, Stephen. (2024, 6 Agustus). “BL Drama: The Thai Entertainment Industry as a Source of Soft Power” dalam English Language, Literature & Culture. Science Publishing Group. 72–76. https://doi.org/10.11648/j.ellc.20240903.13. 

Manalastas, Eric Julian, dkk. (2017). “Homonegativity in Southeast Asia: Attitudes Toward Lesbians and Gay Men in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam” dalam Asia-Pacific Social Science Review. 25–33. https://doi.org/10.59588/2350-8329.1120. 

Michaels, Ekathep, dkk. (2024, 29 Juli). “Mainstreaming Queerness in Thai Boys’ Love Narratives: Impact on Gay Identity Perceptions in Bangkok’s Society” dalam Sexualities. Sage. https://doi.org/10.1177/13634607241263194. 

Setiawan, R., dkk. (2025, 13 Oktober). “Thai Boys’ Love: Queer Representation and Cultural Diplomacy in Thailand’s Soft Power Strategy in Southeast Asia” dalam Bhuvana: Journal of Global Studies. Vol. 3 No. 2. Universitas Satya Negara Indonesia. 166–193. https://doi.org/10.59408/bjgs.v3i2.238. 

Memahami Relasi China-Kamboja dalam Konteks Positive Sum Game dan Power

Jan 17, 2026 | HI Quarterly

Jeromi Mikhael
HI UI 2023

China dan Kamboja merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan bilateral sejak lama. Hubungan antara kedua negara semakin erat setelah restorasi kerajaan Kambodia pada tahun 1993. China memberikan dukungan kepada Kamboja melalui investasi, perdagangan, dan bantuan tanpa syarat. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul pertanyaan mengenai untung-rugi dari dukungan finansial China terhadap Kamboja. Para pendukung menganggap China membawa kemajuan dan pembangunan melalui bantuannya, sedangkan para penentang menganggap bahwa bantuan yang diberikan mendorong korupsi dan kerusakan lingkungan di Kamboja. Salah satu tokoh yang mengkaji mengenai permasalahan ini adalah Pheakday Heng, seorang dosen dan peneliti di Royal University of Phnom Penh.

Review ini akan mengulas mengenai artikel berjudul “Cambodia-China Relations: A Positive Sum Game?” yang ditulis oleh Pheakday Heng untuk mengkaji apakah dukungan yang diberikan oleh China kepada Kamboja merupakan sebuah positive sum game. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa positive sum game maupun konsep power dalam realisme dengan menggunakan hubungan China-Kamboja sebagai bahan dasar. Tulisan ini dibagi menjadi empat bagian, yakni rangkuman bahan utama, perbandingan, analisis, serta kesimpulan.

Rangkuman Bahan Utama

Hubungan antara China dan Kamboja telah berlangsung sejak abad ke-13 dan terus berlanjut hingga masa sekarang. Hubungan kedua negara menjadi semakin dekat, bahkan China mulai mendominasi Kamboja dalam berbagai aspek. Dominasi China dapat diamati dalam berbagai bentuk, seperti investasi asing, kegiatan perdagangan bilateral, dan dukungan militer.

Investasi asing langsung mulai diterima oleh Kamboja setelah pemilihan umum tahun 1993 yang memulihkan situasi keamanan dan ketertiban. Sumber daya alam potensial, biaya tenaga kerja yang rendah, dan insentif mendorong China beserta dengan negara-negara lainnya mulai berinvestasi dalam jumlah besar di Kamboja. Jumlah proyek investasi China meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2011 China telah menjadi investor dominan di Kamboja. Investasi dari China juga semakin bervariasi seiring dengan berjalannya waktu, mulai dari sektor sandang dan manufaktur skala kecil hingga ke sektor energi dan sumber daya alam.

Selain menjadi investor terbesar di Kamboja, China merupakan rekan dagang terpenting bagi Kamboja. Kegiatan perdagangan antara kedua negara mengalami peningkatan signifikan antara tahun 2000 dan 2010. Tren ini terus berlanjut setelah penerapan perjanjian perdagangan bebas antara China dan ASEAN pada bulan Januari 2010. Kedua negara ini juga telah bekerjasama dalam sektor militer melalui latihan militer yang diberikan China kepada personil militer Kamboja sejak tahun 1999 untuk mengembangkan militernya.

China merupakan negara pemberi bantuan terbesar bagi Kamboja. Bantuan yang diberikan oleh China tidak dibarengi dengan persyaratan apapun dan cenderung tidak transparan dalam pengelolaannya. Menurut Heng, kurangnya transparansi ini disebabkan oleh keberatan untuk mempertanggungjawabkan bantuannya, keengganan untuk memberikan informasi kepada negara penerima, serta kesulitan dalam memperoleh data bantuan.

Investasi dan bantuan yang diberikan oleh China kepada Kamboja menimbulkan pertanyaan karena sifatnya yang tanpa syarat. Tujuan terselubung di balik investasi dan bantuan ini dapat dikaji dengan mengamati konsentrasi investasi dan situasi dalam negeri China. Investasi dari negara China umumnya dilakukan oleh BUMN, sehingga investasi lebih berfokus untuk mencapai tujuan politis alih-alih mencari keuntungan.

Tinjauan lebih lanjut terhadap situasi dalam negeri China oleh Heng menemukan sejumlah pola umum dari investasi yang dilakukan China, yakni konsentrasi pada sektor energi dan pertanian akibat kelangkaan dalam negeri dan ekspansi pasar ekspor untuk menyokong pabrik manufaktur domestik. China juga berupaya untuk memanfaatkan kekuatan militer, kapasitas produksi, serta beasiswa dan lembaga kebudayaan untuk memperluas pengaruh internasional dari investasi yang dilakukan. 

Dalam kasus hubungan bilateral antara China dan Kamboja, dominasi China di negara tersebut berdampak terhadap dukungan Kamboja yang sangat kuat terhadap semua kebijakan luar negeri China. Kamboja menolak tegas keberadaan Taiwan sebagai negara merdeka dan mendeportasi warga Uighur yang kabur ke Kamboja kembali ke China. China juga berhasil memanfaatkan kedudukan Kamboja di organisasi ASEAN untuk mencegah pembahasan mengenai Laut China Selatan dalam KTT ASEAN yang diselenggarakan oleh Kamboja. Dalam sektor perdagangan, China berhasil memperoleh status dagang yang menguntungkan, sehingga dapat menghindari kuota dan tarif dagang yang telah ditetapkan oleh AS dan Uni Eropa. Potensi sumber daya alam dan lingkungan tanah yang subur juga menguntungkan China dalam berinvestasi di negara Kamboja.

Dominasi China juga dapat diamati dari perspektif kemiliteran. Posisi geografis Kamboja yang unik dimanfaatkan oleh China untuk mendapatkan akses ke pangkalan udara dan laut di negara tersebut. Akses ini memungkinkan China untuk mengisi ulang kapal maupun pesawatnya. Kehadiran militer China di Kamboja memungkinkan China untuk memproyeksikan kekuatannya di Asia Tenggara serta menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut. Di sisi lain, eksistensi budaya China di Kamboja dalam bentuk pendidikan, kuliner, tradisi, serta festival, menonjolkan peranan China di dalam masyarakat Kamboja. 

Keberadaan China dalam berbagai aspek menimbulkan kontroversi. Sejumlah lembaga seperti Cambodia Development Resource Institute dan United Nations Development Programme, berargumen bahwa investasi dan dukungan finansial yang diberikan oleh China mendorong pembangunan, elektrifikasi, serta pengentasan kemiskinan di Kamboja. Meski dampaknya tidak dapat dirasakan langsung, bantuan yang diberikan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Di sisi lain, LSM seperti Radio Free Asia dan Global Witness menganggap bahwa bantuan dan investasi dari China berdampak pada penurunan kualitas pemerintahan dan peningkatan korupsi. Kurangnya transparansi dalam bantuan yang diberikan oleh China membuat bantuan tersebut menjadi rawan untuk disalahgunakan. Pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi di pabrik-pabrik China dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh China telah mengakibatkan kerusakan skala besar terhadap lingkungan hidup Kamboja.

Dominasi bantuan dan investasi yang diberikan oleh China dapat berdampak terhadap independensi pemerintah Kamboja dalam pengambilan keputusan. Keberpihakan Kamboja terhadap China dapat diamati dalam kebijakan dalam negeri maupun luar negeri yang diambil. Negara-negara ASEAN mengkritik kepemimpinan Kamboja dalam sidang-sidang ASEAN karena terlalu condong terhadap kepentingan China dan cenderung mengabaikan kepentingan kolektif ASEAN. Hal ini dikhawatirkan dapat merugikan ASEAN maupun Kamboja sendiri.

Untung dan rugi yang timbul dari keterlibatan China dalam berbagai aspek di Kamboja menimbulkan pertanyaan mengenai keuntungan bersih yang diperoleh Kamboja (positive sum game). Kajian mengenai keuntungan bersih ini dihalangi oleh kurangnya informasi terkait dengan kegiatan ekonomi China di Kamboja dan bukti-bukti empiris dari keberadaan China. Meski demikian, satu hal yang pasti di masa depan adalah peran penting China di Kamboja dan dominasi China di Kamboja akan terus bertahan di masa depan. China membutuhkan Kamboja untuk memperluas pengaruhnya di ASEAN dan mengimbangi kekuatan AS, dan Kamboja membutuhkan China untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Di akhir bacaan, Heng memberikan pengingat bahwa kegagalan dalam mengelola bantuan dan investasi dapat berakibat pada kerugian yang lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Heng merekomendasikan kedua belah pihak untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki kepemimpinan, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, dan memeratakan keuntungan yang diperoleh kepada seluruh lapisan masyarakat agar menciptakan kerjasama yang menghasilkan positive-sum game.

Perbandingan

Persoalan mengenai positive sum game dalam hubungan antara China dan Kamboja dapat dibandingkan dengan konsep positive sum game di Eurozone (negara-negara yang mengadopsi mata uang Euro). Menurut artikel yang ditulis oleh Paolo Guerrieri, penerapan mata uang tunggal Euro dan respon yang beragam dari setiap negara terhadap globalisasi telah menciptakan defisit dan surplus dalam akun berjalan negara-negara pengadopsi mata uang Eropa dan menimbulkan krisis hutang serta pertumbuhan ekonomi yang rendah. Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2008 telah mengekspos sistem Eurozone sebagai sebuah zero-sum game yang hanya menguntungkan segelintir negara di Eurozone dan merugikan negara lainnya.

Guerrieri menganggap bahwa Eurozone perlu menerapkan sebuah sistem yang menguntungkan semua, atau positive-sum game, dengan menciptakan sebuah rezim ekonomi Eropa yang mampu memantau dan mengoreksi ketidakseimbangan makroekonomi dan mendorong koordinasi antarnegara. Selain itu, positive-sum game juga dapat dicapai dengan penyesuaian dari negara kreditur maupun debitur. Agar mencapai suatu keuntungan bersama, negara kreditor harus meningkatkan belanja maupun impornya, sedangkan negara debitur harus meningkatkan daya saing dan tabungannya.

Model positive sum game yang disarankan oleh Guerrieri untuk memperbaiki Eurozone memiliki sejumlah kesamaan maupun perbedaan dengan saran dari Heng. Kedua gagasan ini menekankan perlunya pemerataan ekonomi sebagai syarat mutlak dari terciptanya sebuah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan. Dengan adanya pemerataan ekonomi, negara yang terlibat dalam kerjasama internasional mampu memanfaatkan investasi maupun bantuan yang diberikan dari negara lain dengan baik. Selain itu, perbaikan sistem pemerintahan maupun transparansi dari dalam negara-negara yang terlibat juga penting untuk menjamin bahwa produk ekonomi yang diterima tepat guna dan tepat sasaran.

Analisis

Model positive sum game yang diajukan oleh Heng merupakan salah satu dari jenis interaksi dalam game theory. Game theory merupakan sebuah model analisis yang memprediksi interaksi para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan reaksi dan pilihan dari pengambil keputusan lainnya. Game theory membedakan tiga jenis interaksi antara para pengambil keputusan: positive-sum game, negative-sum game, dan zero-sum game. Positive-sum game adalah situasi di mana total keuntungan dan kerugian dari semua pihak yang terlibat berjumlah positif. Jenis interaksi ini merupakan yang terbaik diantara yang lainnya karena keuntungan yang bisa didapatkan oleh kedua belah pihak. 

Dalam konteks hubungan China-Kamboja, positive sum game dapat dimaknai sebagai situasi ketika China memperoleh imbal balik dari bantuannya dan Kamboja juga memperoleh keuntungan dari bantuan yang diberikan. Seperti yang telah dijelaskan, imbal balik dari bantuan China tersebut dapat dengan jelas diamati dalam produksi energi dan pangan, peningkatan pengaruh militer China di wilayah ASEAN, serta kemampuan China dalam memblokir pembahasan isu-isu sensitif yang membahayakannya. Di sisi lain, keuntungan dari bantuan China terhadap Kamboja masih dipertanyakan. Kerugian seperti kehilangan independensi dalam pembuatan keputusan, meningkatnya korupsi dan melemahnya kinerja pemerintah akibat korupsi bantuan dari China merupakan sejumlah hal yang mendorong pertanyaan mengenai dampak positif bantuan China.

Dominasi pengaruh China dalam berbagai sektor di Kamboja dapat diamati dalam kacamata realis. Konsep utama dari realisme, power, menjadi faktor pendorong utama dari dominasi tersebut. Menurut Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations (1948), power yang dimiliki oleh suatu negara berasal dari sembilan elemen utama. Elemen-elemen ini dapat dibagi menjadi elemen alamiah dan elemen sosial. Elemen alamiah terdiri dari geografi, sumber daya alam, dan populasi, sedangkan elemen sosial terdiri dari kapasitas industri, kesiapan militer, karakter bangsa, moral bangsa, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan.

Sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, power Kamboja secara umum berasal dari elemen alamiahnya. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan Heng mengenai persebaran sumber daya mineral dan energi yang dimiliki oleh Kamboja serta letak geografisnya. Di sisi lain, power China sebagian besar berasal dari elemen sosialnya. Meski China memiliki populasi dalam jumlah besar dan letak yang strategis, sebagian besar sumber daya alam yang dimilikinya telah dihabiskan untuk menenagai industri yang dimiliki. 

Kelebihan power yang dimiliki oleh China tersebut digunakan untuk mendominasi negara yang jauh lebih lemah seperti Kamboja. Kamboja yang hanya memiliki sepersekian power China harus menerima penetrasi China dalam berbagai aspek, mulai dari kebijakan perekonomian hingga kebijakan luar negeri negara tersebut. Contoh konkret dari kasus ini didemonstrasikan oleh Heng dalam kunjungan Presiden China Hu Jintao ke Kamboja pada tahun 2012, beberapa saat sebelum KTT ASEAN diselenggarakan di Kamboja. Hu Jintao menjanjikan bantuan berjumlah jutaan dolar dengan permintaan bahwa persengketaan Laut China Selatan tidak akan didiskusikan dalam KTT ASEAN. Meski secara resmi merupakan bantuan, tindakan China ini dapat dianggap sebagai implementasi hard power dalam bentuk suap agar mendorong negara lain melakukan keinginannya dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas.

Kesimpulan

Dari bacaan ini, dapat disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan China kepada Kamboja terdiri dari berbagai jenis, yakni investasi, perjanjian dagang, bantuan militer, serta bantuan finansial tanpa syarat. Bantuan-bantuan ini dipandang sebagai upaya China dalam mengimplementasikan power yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dalam negerinya. Meski demikian, aspek positive sum game dari bantuan yang diberikan masih dipertanyakan karena kontroversi terkait dampaknya bagi Kamboja. Meski terdapat sejumlah dampak positif seperti pembangunan dan perbaikan taraf hidup, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak lainnya seperti kerusakan lingkungan, peningkatan korupsi, dan kehilangan independensi dalam pembuatan keputusan merupakan efek samping yang signifikan dari bantuan tersebut. Oleh sebab itu, kedua negara perlu melakukan perbaikan dalam sistem bantuan dan investasi agar positive sum game bisa terwujud.

Daftar Pustaka

Britannica. “Positive-Sum Game.” https://www.britannica.com/topic/positive-sum-game.

Guerrieri, P., dan P. Esposito. “Intra-European Imbalances, Adjustment, and Growth in the Eurozone.” Oxford Review of Economic Policy 28, no. 3 (1 September 2012): 532–550. https://doi.org/10.1093/oxrep/grs026.

Jablonsky, David. “National Power.” VOLUME I: Strategic Studies Institute, US Army War College, 2008. https://www.jstor.org/stable/resrep12115.13.

Pheakdey, Heng. “Cambodia-China Relations: A Positive-Sum Game?” Journal of Current Southeast Asian Affairs 31, no. 2 (Juni 2012): 57–85. https://doi.org/10.1177/186810341203100203.

Sempa, Francis P. “Hans Morgenthau and the Balance of Power in Asia.” The Diplomat, 25 May 2015. https://thediplomat.com/2015/05/hans-morgenthau-and-the-balance-of-power-in-asia/.