Studium Generale FISIP UI Soroti Peran Civil Society dalam Aktivitas Kemanusiaan Global

Studium Generale FISIP UI Soroti Peran Civil Society dalam Aktivitas Kemanusiaan Global

Depok, 7 April 2026 – Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyelenggarakan kegiatan Studium Generale bertajuk “Peran dan Tantangan Civil Society dalam Humanitarian Activities” yang menghadirkan Bapak Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2014–2019.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI ini dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, serta civitas akademika yang antusias mengikuti diskusi mengenai dinamika peran masyarakat sipil dalam merespons krisis kemanusiaan global.

Dalam pemaparannya, Jusuf Kalla menekankan bahwa civil society memiliki peran strategis sebagai aktor yang mampu bergerak cepat dan fleksibel dalam situasi krisis, terutama ketika mekanisme formal negara menghadapi keterbatasan. Organisasi masyarakat sipil dinilai mampu menjembatani kebutuhan kemanusiaan di lapangan dengan pendekatan yang lebih responsif dan kontekstual.

Namun demikian, beliau juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi, mulai dari keterbatasan akses di wilayah konflik, koordinasi antar aktor, hingga dinamika politik yang seringkali mempengaruhi efektivitas bantuan kemanusiaan. Dalam konteks ini, kolaborasi antara negara dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan dan dampak nyata dari aktivitas kemanusiaan.

Selain membahas peran civil society, kuliah umum ini juga mengangkat perkembangan konflik di Timur Tengah sebagai salah satu isu kemanusiaan global yang kompleks. Dalam diskusi tersebut, ditekankan bahwa situasi konflik yang berkepanjangan tidak hanya membutuhkan bantuan kemanusiaan, tetapi juga upaya diplomasi yang konsisten dan konstruktif.

Dalam hal ini, Indonesia dipandang memiliki posisi strategis melalui prinsip politik luar negeri bebas dan aktif, yang memungkinkan Indonesia untuk berperan sebagai mediator dalam mendorong penyelesaian konflik secara damai. Peran ini menjadi semakin penting di tengah meningkatnya kebutuhan akan aktor-aktor yang mampu membangun dialog dan kepercayaan di tingkat internasional.

Kegiatan Studium Generale ini menjadi ruang refleksi akademik yang penting bagi mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara isu kemanusiaan, peran masyarakat sipil, dan diplomasi internasional. Diskusi ini juga menegaskan bahwa tantangan global saat ini membutuhkan pendekatan yang kolaboratif, melibatkan negara, masyarakat sipil, serta komunitas internasional secara bersama-sama.

Melalui kegiatan ini, Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI terus berkomitmen untuk menghadirkan forum akademik yang relevan dan kontekstual dalam merespons dinamika global, sekaligus mendorong kontribusi aktif mahasiswa dalam isu-isu kemanusiaan dan perdamaian dunia.

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Sambut Kunjungan Perwakilan Uruguay

Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Sambut Kunjungan Perwakilan Uruguay

Depok, 31 Maret 2026 – Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia menyambut kunjungan Perwakilan Uruguay Dr. Ignacio Bartesaghi (Universidad Católica del Uruguay Business School) dan Matteo Da Costa (Perwakilan Kedutaan Besar Uruguay di Indonesia).

 

Upaya Mengenal Lebih Jauh Uruguay dan Kawasan Amerika Selatan

Dalam pertemuan tersebut, Dr. Ignacio menyampaikan bahwa baik Uruguay maupun Indonesia masih belum memiliki hubungan yang kuat baik di level kerja sama diplomatik, maupun kerja sama di level akademik. Dr. Ignacio menjelaskan bahwa kerja sama dengan negara dan kawasan baru menjadi kekuatan untuk menavigasi multipolaritas dan merespons isu-isu kontemporer. Untuk itu, upaya untuk memperdalam hubungan dalam menjajaki peluang kerja sama baru antara Indonesia dan Uruguay menjadi suatu hal yang diperlukan terutama di tengah dinamika global yang semakin menuntut kemampuan beradaptasi. 

 

Kerja Sama di bidang akademik 

Meskipun kajian Amerika bukanlah hal yang baru di Indonesia, kajian mengenai Amerika Latin belum menjadi fokus yang diteliti oleh banyak akademisi di Indonesia. Proyek-proyek penelitian mengenai Amerika Latin secara independen sebenarnya telah dilakukan oleh beberapa pengajar di HI UI, di antaranya kajian mengenai integrasi ekonomi kawasan Amerika Latin dan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) terhadap Amerika Latin. Namun demikian, studi Amerika di Indonesia dapat dikatakan masih cukup bertumpu pada kajian AS dan mengesampingkan studi mengenai Amerika Latin. Dr Ignacio melihat hal ini sebagai pintu masuk yang potensial untuk menjajaki kerjasama akademik lanjutan, baik berupa penelitian maupun pertukaran pelajar. 

 

Ekspansi Kerja sama di Level Diplomatik 

Dr. Ignacio menjelaskan bahwa posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk terbanyak di dunia menjadi modal besar untuk memperluas cakupan kerja sama antara Indonesia dan Uruguay (sekaligus negara-negara Amerika Latin secara luas). Selama ini, fokus kerja sama kedua negara masih bergantung pada kerja sama perdagangan. Dr. Ignacio berpendapat bahwa akselerasi kerja sama akan menguntungkan kedua negara di tengah ambisi Uruguay untuk memperluas pasar dan mitra kerja sama mereka. Di sisi lain, Indonesia mendapatkan sumber baru ekspor bahan-bahan pangan dan pertanian. Selain di level bilateral, bentuk kerja sama lain yang juga potensial adalah kerja sama di level kawasan antara negara-negara ASEAN dan negara yang tergabung dalam Mercado Común del Sur (MERCOSUR) ataupun Community of Latin American and Caribbean States (CELAC). Mengingat kedua kawasan belum memiliki kerangka kerja sama yang komprehensif, kerja sama di level kawasan ini juga menjadi langkah politis yang strategis di tengah munculnya kerja sama transatlantik, seperti Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP). 

 

Menuju Implementasi Konkret

Menutup kunjungannya, Dr. Ignacio mengusulkan beberapa tindak lanjut yang dapat segera diimplementasikan dalam waktu dekat. Yang pertama, mendorong komunikasi dan dialog antarcivitas akademika pengkaji Studi Amerika dan merumuskan beberapa topik kerja sama penelitian. Yang kedua, mengundang pihak Kedutaan Uruguay untuk dapat memberikan materi dalam bentuk kuliah umum sekaligus mengadakan diskusi lebih lanjut. 

From Penetrated System to Strategic Uncertainty: The Iran War and the Transformation of Middle Eastern Security Order

From Penetrated System to Strategic Uncertainty: The Iran War and the Transformation of Middle Eastern Security Order

Vol. VII / No. 7 | April 2026

Authors:

Broto Wardoyo – Associate Professor, Department of International Relations, Universitas Indonesia; Principal Nenggala Research

 

Summary

For decades, the Middle East operated as a “penetrated regional system,” with the United States serving as the ultimate stabilizer. However, the ongoing war signals a fundamental transformation. The US is no longer a reliable guarantor but increasingly a source of volatility, driven by retrenchment and shifting global priorities that treat the Middle East as secondary. This commentary identifies three sequential shifts; first, external powers, particularly the US, have shifted from stabilizers to catalysts of escalation through unpredictable, reactive interventions rather than sustained crisis management. Second, Gulf states’ security guarantees are eroding as their long-standing American patron becomes unreliable, forcing strategic reassessment. Third, Iran’s attacks on infrastructure reveal that Gulf security requires protection beyond the military sphere. Consequently, regional actors are diversifying security partnerships beyond the US and emphasizing regional diplomacy, gradually establishing greater autonomy despite inherent instability.

Keywords: Middle East, Iran, Gulf States, the United States, Security Arrangement, Asymmetric Strategy

Introduction

For decades, the Middle East has been understood through the lens of a penetrated regional system (Brown, 1984). In such a system, regional conflicts rarely remain local but are deeply entangled with external powers, whose involvement is either invited by local actors or imposed through broader geopolitical competition. This pattern has long defined the region’s security architecture: local rivalries escalate into proxy conflicts, while stability, however fragile, is ultimately underwritten by external guarantors, particularly the United States in the post-Cold War era.

The ongoing war involving the United States, Israel, and Iran signals a fundamental disruption of this logic. Rather than reinforcing external stabilization, the conflict reveals a transformation in how security is produced, contested, and perceived. Three interrelated shifts are particularly significant: the changing role of external powers as sources of instability, the erosion of credible security guarantees, and the strategic recalibration of regional actors.

 

The Changing Role of External Powers: From Stabilizer to Catalyst of Escalation

First, the war shows that external powers are no longer merely stabilizers or neutral arbiters but can act as direct catalysts of escalation. The US’s involvement, particularly through strikes on Iranian targets, illustrates a departure from its earlier posture of managed engagement.

During earlier periods, Washington sought to contain conflicts, balancing deterrence with restraint to avoid escalation. This approach was evident in its long-standing containment strategy and, more recently, in the Obama administration’s reliance on diplomacy and calibrated pressure to avert both war and nuclear proliferation (Takeyh, 2006; Parsi, 2017; Nazareth, 2019). Even in moments of acute tension, the US policy prioritized de-escalation and direct engagement, reflecting a commitment to managing rather than intensifying conflict. However, policy shifts under the Trump administration marked a clear departure. By abandoning the JCPOA and adopting a “maximum pressure” strategy, Washington moved beyond containment toward rolling back Iranian influence, embedding coercion at the center of its policy and increasing the risk of broader instability (Simon, 2018; Nazareth, 2019).

This shift is primarily driven by changes in the US global priorities, even as domestic pressures remain relevant. Scholarship on retrenchment suggests that great powers facing relative decline recalibrate grand strategy by reducing commitments in peripheral regions and reallocating resources to more critical theaters (MacDonald & Parent, 2018). Rather than signaling collapse, retrenchment reflects an effort to align ends with means. In parallel, Posen (2007) argues that the United States should limit military activism abroad and focus on core strategic interests, particularly amid intensifying great power competition. Within this framework, the Middle East is increasingly treated as a secondary theater. This reorientation is reflected in withdrawal patterns such as Afghanistan, which indicate resource reallocation rather than battlefield failure (Wardoyo, 2024).

However, retrenchment carries significant implications. Reduced engagement diminishes the capacity for sustained crisis management and encourages a more selective, often reactive, use of force. The result is a paradox: while retrenchment aims to preserve long-term power, it weakens the US’s stabilizing role in regions like the Middle East. What emerges is not disengagement but uneven, episodic intervention, less predictable and more prone to generating instability. In this sense, retrenchment does not remove the United States from the region; it transforms its presence into a more volatile force.

Consequently, the US’s actions appear increasingly reactive and less anchored in a coherent long-term strategy. For regional actors, particularly Gulf states, this creates a paradox: the power that once functioned as the ultimate stabilizer is now perceived as a source of volatility. The Iranian case thus underscores the fragility and possible erosion of the US’s role as a reliable security guarantor.

 

The New Reality for Gulf Security

For decades, Gulf states such as Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE) have anchored their security strategies on American protection. This arrangement was not only military but deeply political, reflecting a patron–client relationship in which the US guarantees formed the cornerstone of regional order. Following the Gulf War, Washington institutionalized this role through forward deployments, defense agreements, and extensive arms transfers, embedding Gulf militaries within a the US-led security architecture (Roberts, 2025). This dependence was both material and structural, shaping doctrines, procurement patterns, and regime security strategies. As recent scholarship notes, Gulf security has long rested on this asymmetrical reliance (Bakir, 2025). Yet, as argued by Kausikan et al (2023), shifting global priorities and the US retrenchment have begun to erode the credibility of these guarantees, prompting Gulf states to reassess their dependence and explore alternatives.

What is unfolding is not simply a weakening of the US’s commitment but the gradual unravelling of a deeply embedded security architecture. As Washington recalibrates its global posture, its commitment to Middle Eastern security appears increasingly conditional. Regional allies now face an uncomfortable reality: the guarantor they have long depended on may no longer be willing, or able, to provide the same level of protection. The Iran war amplifies this uncertainty. If the US intervention can trigger escalation without delivering decisive outcomes, and if strategic focus lies elsewhere, the credibility of its guarantees inevitably comes into question. This is not merely perceptual but structural: the reliability of external security provision is now contested.

 

Iran’s Asymmetric Escalation: Cheap Offense, Costly defense

Third, and perhaps most consequentially, Iran’s response introduces a new dimension to regional security calculations. By targeting not only military assets but also economic and civilian infrastructure, Iran expands conflict beyond conventional boundaries. Evidence shows that Iranian strikes have systematically targeted critical infrastructure across the Gulf, including energy facilities, ports, and logistical nodes; prioritizing disruption over battlefield dominance (Clarke, Hammad, & Wajid, 2026). This reflects a strategy of asymmetric escalation, in which Iran uses relatively low-cost tools such as drones to impose disproportionately high costs on adversaries with far more expensive defense systems (Wardoyo, 2026; Düz, 2026).

The result is a “cheap offense versus costly defense” dynamic that structurally disadvantages Gulf states, forcing them to absorb repeated shocks despite reliance on advanced Western systems. In this context, U.S. security guarantees become increasingly hollow: rather than deterring attacks, they turn Gulf states into frontline targets, as Iran strikes the US-aligned territories to raise the costs of intervention (Clarke, Hammad, & Wajid, 2026). Far from stabilizing the region, this dynamic intensifies vulnerability and exposes the limits of external protection.

Moreover, this development is particularly alarming for Gulf states. Their economic models remain structurally dependent on hydrocarbon activity, which continues to shape growth, fiscal stability, and overall performance despite diversification efforts (IMF, 2025). At the same time, these economies are deeply embedded in global trade and logistics networks, where ports, energy flows, and re-export systems serve as critical nodes linking the region to global markets. These networks are not only central to growth but also highly exposed to disruption (Schneider, 2026). This dependence is reinforced by governance models that rely on externally connected economic systems and state-led coordination of key sectors (Al-Kuwari, 2026).

The result is an economic architecture that is both highly integrated and inherently vulnerable. Disruptions to energy infrastructure, logistics hubs, or trade flows can cascade through the entire system. In this context, the prospect that these assets could become targets raises fundamental questions about deterrence and defense. Security arrangements centered on military protection alone are increasingly inadequate to address vulnerabilities that are economic, systemic, and embedded in global interdependence.

 

Conclusion

Regional actors are therefore compelled to rethink their strategic positioning. Some may pursue hedging strategies by diversifying security partnerships beyond the US, including limited engagement with China and Russia, or by investing in indigenous defense capabilities to enhance autonomy. At the same time, renewed emphasis on regional diplomacy reflects a recognition that reliance on external guarantors alone is no longer sufficient. Stability may increasingly depend on direct engagement among local actors, including long-standing rivals.

Taken together, these shifts suggest that the Middle East is moving away from the classic model of a penetrated system toward a more complex and uncertain configuration. External powers remain influential, but their roles are less predictable and more contested. Local actors are gaining agency but also bearing greater responsibility. This transition is inherently unstable: the absence of a clear stabilizing force increases the risk of miscalculation and escalation. Yet the diversification of strategies and emergence of new diplomatic initiatives also open pathways toward a more autonomous regional order.

In this sense, the Middle East is no longer simply a penetrated system. It is becoming a laboratory of strategic uncertainty, where old patterns persist, but new logics are taking shape.

Accessibility