Authors:
Broto Wardoyo – Associate Professor, Head of Department of International Relations, Universitas Indonesia
Ringkasan Eksekutif
- Insiden gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Maret 2026 menyoroti perlunya rekalibrasi kebijakan partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian karena mencerminkan kesenjangan antara mandat tradisional PBB dan realitas konflik asimetris yang melibatkan aktor negara dan non-negara.
- Sistem peacekeeping global tengah menghadapi krisis legitimasi dan kapasitas sedangkan perlindungan terhadap peacekeepers masih lemah akibat adanya deterrence gap dalam mekanisme akuntabilitas.
- Policy brief ini merekomendasikan pendekatan bertahap. Dalam jangka pendek perlu ada fokus pada mitigasi risiko melalui penguatan perlindungan pasukan, pembaruan pelatihan, peningkatan akuntabilitas, dan komunikasi publik. Dalam jangka menengah perlu dilakukan rekalibrasi kontribusi menuju pendekatan selektif berbasis risiko serta advokasi penguatan mandat. Dan dalam jangka panjang perlu untuk mempertimbangkan reposisi Indonesia sebagai norm entrepreneur dalam reformasi peacekeeping global, guna meningkatkan keselamatan personel sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat internasional.