Perdalam Visi dan Misi Keketuaan ASEAN 2023 Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Gelar Kuliah Tamu Bersama Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI Untuk ASEAN

Perdalam Visi dan Misi Keketuaan ASEAN 2023 Departemen Hubungan Internasional FISIP UI Gelar Kuliah Tamu Bersama Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI Untuk ASEAN

Depok, 10 Juni 2023 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan kuliah tamu di Program Magister,  dengan narasumber Duta Besar LBBP / Wakil Tetap RI untuk ASEAN, Yang Mulia Bapak M.I. Derry Aman. Kuliah tamu ini diselenggarakan secara luring di Auditorium Suwantji Sisworahardjo, Gedung Nusantara II, Kampus FISIP UI Depok pada tanggal 9 Juni 2023, pukul 16.00 – 17.30 WIB. Kuliah tamu ini merupakan bagian dari agenda perkuliahan di kelas ASEAN yang bertajuk “Hubungan Indonesia dan ASEAN: Peran Indonesia pada Keketuaan ASEAN 2023”.

Yang Mulia Bapak M.I. Derry Aman menyampaikan bahwa keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 merupakan yang kelima, dengan mengangkat tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”. Sebelumnya Indonesia pernah memegang keketuaan ASEAN pada tahun 1976, 1996, 2003, dan 2011. Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 berlangsung pada saat dunia masih menghadapi tantangan multidimensi global dalam tatanan geopolitik dan geoekonomi. Maka tema keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 diartikan sebagai upaya bersama negara-negara anggota ASEAN untuk memastikan ASEAN yang tetap dan semakin relevan bagi dunia, serta ASEAN yang terus menjadi pusat pertumbuhan dengan masyarakatnya yang tangguh dan berdaya. Hal ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menggarisbawahi 4 fokus utama keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 yakni: (1) Stabilitas dan perdamaian dari kawasan untuk dunia; (2) Konsistensi ASEAN pada hukum internasional dan menolak menjadi proxy; (3) Pertumbuhan ekonomi kawasan yang cepat, inklusif dan berkelanjutan; serta (4) Lebih adaptif, responsif dan kompetitif menuju ASEAN 2045. Dengan demikian, keketuaan Indonesia akan memprioritaskan pengarusutamaan dan implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP).


Penyerahan Sertifikat Apresiasi Kepada Yang Mulia Bapak M.I. Derry Aman oleh
Perwakilan Dosen Pengampu Mata Kuliah ASEAN Program Magister HI FISIP UI

Beliau juga menyampaikan bahwa berkaitan dengan kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023, terdapat beberapa persoalan khususnya di bidang politik dan keamanan yang menjadi tantangan dan memerlukan banyak perhatian. Indonesia sebagai negara terbesar dan salah satu pendiri ASEAN diharapkan mampu melakukan berbagai terobosan dan inovasi dalam kepemimpinannya di ASEAN 2023, guna menyelesaikan berbagai permasalahan di kawasan maupun menghadapi tantangan global yang melibatkan ASEAN. Peran dan signifikansi kepemimpinan Indonesia di ASEAN 2023 juga diharapkan mampu memenuhi kepentingan nasional yang hendak diraih.***

 

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UI ADAKAN  KULIAH TAMU BERSAMA DUTA BESAR UNI EROPA UNTUK INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

DEPARTEMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UI ADAKAN KULIAH TAMU BERSAMA DUTA BESAR UNI EROPA UNTUK INDONESIA DAN BRUNEI DARUSSALAM

Depok, 8 Juni 2023 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia menyelenggarakan kegiatan kuliah tamu di Program Studi Sarjana, dengan narasumber Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Yang Mulia Bapak Vincent Piket. Kuliah tamu ini diselenggarakan secara daring pada tanggal 7 Juni 2023, pukul 14.00 – 16.30 WIB. Kuliah tamu ini merupakan bagian dari agenda perkuliahan di kelas Dinamika Regional Eropa yang bertajuk “European Union-Indonesia Relations in the Current Geopolitical Situation”. Dalam perkuliahannya, Yang Mulia Bapak Vincent Piket menyampaikan materi mengenai hubungan Indonesia dan Uni Eropa, serta implikasinya terhadap dinamika geopolitik di kawasan.

Yang Mulia Bapak Vincent Piket menyampaikan bahwa Indonesia di mata Uni Eropa dipandang sebagai pemimpin regional; menjadi kekuatan penyeimbang yang menjembatani dialog dan kerja sama; memiliki pengaruh ekonomi yang luas dan perhatian terhadap isu keamanan maritim; serta memiliki peran yang signifikan dalam diplomasi global termasuk mempromosikan perspektif Indonesia tentang Islam. Berkaitan dengan hal ini, Uni Eropa memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Indonesia meliputi sektor politik, keamanan dan pertahanan; sektor ekonomi, perdagangan dan investasi; dan sektor pembangunan. Kemudian terkait kondisi hubungan internasional yang saat ini sedang mengalami krisis akibat konflik Rusia dan Ukraina, serta meningkatnya agresivitas Cina, Yang Mulia Bapak Vincent Piket menegaskan pentingnya kerja sama Eropa-Asia untuk menghindari konfrontasi baru di kawasan maupun di tingkat global

Foto Bersama Peserta Kuliah dengan Yang Mulia Bapak Vincent Piket,
Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam

Kuliah tamu yang menghadirkan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam,Yang Mulia Bapak Vincent Piket, menjadi suatu kehormatan dan keistimewaan bagi para mahasiswa yang hadir. Dari paparan yang diberikan oleh Yang Mulia Bapak Vincent Piket, para mahasiswa memiliki kesempatan untuk mendengarkan dan mendiskusikan berbagai bidang kerja sama antara Uni Eropa dengan Indonesia, serta peran Uni Eropa dalam lanskap hubungan internasional saat ini dari perspektif Uni Eropa. Tidak hanya itu, pelaksanaan kuliah tamu ini juga diharapkan dapat menjadi jembatan bagi terjalinnya kerja sama lebih erat ke depan, khususnya dibidang pendidikan antara Departemen Hubungan Internasional FISIP UI dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam. ***

An Indonesian School of International Relations?

An Indonesian School of International Relations?

Vol. IV / No. 4 | June 2023

Authors:
Adlini Ilma Ghaisany Sjah (Independent International Relations Scholar and Graduate of Master of International Relations, The University of Melbourne)

Summary
In March 2022, the International Studies Association, one of the oldest bodies for international relations research in the world, established a Global IR Section (GIRS). The project aims to advance International Relations theories outside of the West, thereby transforming the US-dominated discipline into a global one. To this end, some countries have embarked on projects of advancing local thought following the model of the English School, such as the Chinese School and Japanese International Relations.  While there is generally collective agreement about the need for a less Western-dominated IR, are national schools a fruitful endeavor? Is there opportunity for an Indonesian school of International Relations? The author argues that building an Indonesian School of International Relations could motivate commitment to local, theory-based research and is an important step for Global IR.

Keywords: global IR, indigenous theory-building, Indonesian school

An Indonesian School of International Relations?

Time for Southeast Asia’s Coordinated Patrols in the South China Sea

Vol. IV / No. 3 | June 2023

Authors:
Ristian Atriandi Supriyanto (Lecturer at the Department of International Relations, Universitas Indonesia)

Summary
In comparison to nearby waters, the South China Sea (SCS) lacks coordinated patrols (corpat) among the Southeast Asian littoral states. Political and other challenges, especially maritime boundary and territorial disputes, have stymied past corpat initiatives. However, corpat is consistent with the United Nations Convention on the Law of the Sea that encourages the littoral states of “an enclosed or semi-enclosed sea” as the SCS is, to “cooperate with each other” including “in the management, conservation, exploration and exploitation of the living resources of the sea.” Maritime security issues beyond boundary and territorial disputes have made corpat in the SCS a genuine and practical necessity for Southeast Asia. With external support, the corpat could initially focus on the southern part of the SCS, or between the 1st and 10th degree parallel north. If realised, the SCS corpat might become yet another sub-regional ‘minilateral’ answer to maritime security issues that the SCS now poses to littoral and non-littoral states alike.

Keywords:  coordinated patrols, South China Sea, Southeast Asia, maritime security, navies, coastguards