Arsip | IR UI

[HI-Chronicles #3] Sang Naga Bangun: Kebangkitan Soft Power Tiongkok

Sep 30, 2025 | HI Quarterly

Jonathan Jordan

HI UI 2024

Soft power merupakan konsep yang penting dalam diskusi HI (hubungan internasional). Joseph Nye, pelopor konsep tersebut, menjelaskan bahwa soft power adalah kemampuan untuk membangun preferensi aktor lain melalui atraksi dan persuasi (Nye, 2004). Melalui strategi ini, suatu negara dapat ikut serta memperjuangkan kepentingan negara lain secara “tidak sadar”. Konsep soft power mencakup budaya, ideologi, nilai, dan institusi. Relevansi soft power dalam HI kontemporer meningkat akibat faktor seperti naiknya harga dan risiko (cost) dalam penggunaan kekuatan militer dan interdependensi ekonomi (Nye, 1990). Apabila dibandingkan dengan hard power yang mengandalkan koersi dan transaksi, soft power merupakan cara pengedepanan kepentingan yang lebih efektif dan lebih murah.

Banyak negara telah berhasil memobilisasi strategi soft power untuk memajukan kepentingannya. Sebagai contoh, kebangkitan Tiongkok sebagai great power tidak dapat dipisahkan dari soft power. Pada 2000-an dan 2010-an, soft power Tiongkok sering kali disebut tidak efektif. Akan tetapi, efektivitas soft power Tiongkok tengah mengalami peningkatan. Hasil survei Pew Research menunjukkan tren peningkatan citra positif Tiongkok di berbagai negara, seperti Kanada dan Jerman (Leba, 2025). Sebagai negara yang memiliki kehadiran kuat di sistem internasional, kebangkitan ini perlu diperhatikan karena dapat membantu mengedepankan kepentingan Tiongkok, yakni membangun persepsi sebagai negara yang tidak mengancam (benign) serta berpengaruh terhadap tatanan dunia.

Degenerasi dan Regenerasi Soft Power Tiongkok

Sejak awal 2000-an, Tiongkok menekankan soft power sebagai salah satu prioritas nasionalnya. Tiongkok beranggapan bahwa membangun persepsi positif melalui budaya merupakan salah satu kepentingan utamanya (Lahtinen, 2015). Alhasil, Beijing mengeluarkan triliunan dolar AS (Amerika Serikat) untuk memperkuat citranya melalui diplomasi publik, investasi, dan institusi internasional (Shambaugh, 2015). Akan tetapi, sebelum Covid-19, upaya yang besar ini tidak membuahkan hasil yang setara. Hal tersebut disebabkan oleh sensor yang dilakukan Tiongkok terhadap konten-konten jurnalistik dan akademis, baik oleh aktor domestik maupun luar negeri, yang tidak sesuai dengan narasinya sebagai negara yang cinta damai, kooperatif, dan menjunjung nilai-nilai kesetaraan Marxisme (Song & Kim, 2024; Raditio, 2024). Pembatasan pendapat ini memberikan kesan paksaan terhadap soft power Tiongkok yang berdampak negatif kepada efektivitasnya, khususnya di negara-negara Barat yang demokratis. Kendati demikian, Tiongkok menemukan kesuksesan yang lebih besar di beberapa kawasan, seperti Afrika (Liang, 2012).

Secara terbuka, tujuan Tiongkok sederhana, yakni meningkatkan citra positifnya, seperti apa yang diklaim Xi Jinping dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) (Lahtien, 2015; Shambaugh, 2015). Namun, bagian dari itu adalah meningkatkan daya saingnya, khususnya dengan negara-negara Barat yang dipandang mempropagasi bias-bias subjektif terhadap budaya Tiongkok. Dalam hal ini, Tiongkok berupaya menyaingi institusi-institusi dan ide-ide Barat yang didominasi AS. Persaingan ini sesuai dengan persepsi populer bahwa Tiongkok dan AS adalah great power rivals (Li, 2025).

Setelah citra Tiongkok sempat menyentuh titik nadirnya pasca-Covid-19, pandangan terhadap Tiongkok mulai membaik, sementara citra AS memburuk (Leba, 2025). Bahkan, menurut Global Soft Power Index Brand Finance yang mengukur soft power melalui indikator-indikator seperti budaya, pendidikan, dan hubungan antarnegara, Tiongkok sekarang memiliki soft power terkuat kedua (Jagodzinski, 2025; Woods, 2025). Sementara itu, pertumbuhan soft power AS menjadi stagnan, tetapi masih lebih kuat. Perkembangan ini bukan peristiwa yang mendadak, melainkan hasil kebijakan-kebijakan yang menyebabkan kemunduran soft power AS. Proteksionisme Donald Trump; dukungan terhadap Israel; polarisasi politik domestik; dan peristiwa-peristiwa lain, seperti intervensi kasus pengadilan mantan Presiden Brazil Bolsonaro berkontribusi pada degenerasi tersebut (AFP, 2025; Brunnstrom, 2025; Leba, 2025; Sarwidaningrum, 2025). Fenomena ini memberikan Tiongkok kesempatan untuk menggantikan posisi AS dan memperoleh pengaruh baru.

Walaupun berkontribusi dalam peningkatan citra Tiongkok, kemerosotan soft power AS juga merupakan produk usaha penguatan soft power oleh Tiongkok dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah budaya, senjata paling kuat Tiongkok dalam soft power. Tiongkok memiliki budaya berumur 2000-an tahun yang kaya dan sangat berpengaruh sejak zaman pra-Dinasti Qin yang mencakup berbagai bidang, seperti filsafat, seni, dan pendidikan (Xu et al., 2018). Hal tersebut menyebabkan Tiongkok untuk menitikberatkan budaya dalam pendekatan soft power-nya (Lahtien, 2015).

Konfusianisme dan konsep Tianxia (terj. “semua di bawah surga”, filosofi kuno tentang kesatuan dunia di bawah kepemimpinan peradaban Tiongkok), misalnya, telah memengaruhi pemikiran Asia sejak zaman Dinasti Zhou dan kian relevan hari ini (Lahtien, 2015; Xu et al., 2018; Bell & Chaibong, 2003; Zhao Tingyang, 2009). Nilai-nilai harmoni dan pendidikan Konfusianisme menginspirasi upaya Tiongkok untuk menyebarkan budaya dan bahasanya melalui Institut Konfusius, sementara Tianxia acapkali dipromosikan

pemerintah dan akademisi Tiongkok sebagai model hubungan internasional yang lebih adil dan damai. Selain itu, budaya populer Tiongkok juga mulai merambat ke seantero dunia. Sebagai contoh, Boneka Labubu telah menarik perhatian generasi muda di berbagai negara (Teng, 2025). Kesuksesan film Ne Zha 2 dan gim-gim, seperti Black Myth Wukong dan Arknights, turut berkontribusi mempromosikan negara tersebut dengan memamerkan budaya dan sastra yang kaya serta mengunjukkan gigi industri kreatif Tiongkok (Harper, 2025; Purwanto, 2025; van der Velde, 2025).

Institusi internasional juga merupakan elemen penting dalam strategi soft power Tiongkok. Sejak keterbukaan Tiongkok kepada tatanan liberal internasional, keterlibatannya dalam berbagai forum internasional kian meningkat. Tiongkok membangun institusi-institusi baru untuk mempromosikan kepentingannya, seperti BRICS, Belt and Road Initiative (BRI), dan Global Governance Initiative (GGI) (Kim & Park, 2024; Heldt et al., 2025; Gadhawangi, 2025) yang lumrah ditafsirkan sebagai upaya menandingi tatanan Barat melalui institusi Bretton Woods. Institusi-institusi Tiongkok mempromosikan nilai-nilai kesetaraan dan pembangunan yang mampu memperkuat soft power Tiongkok (Raditio, 2024; Voon & Xu, 2019). Selain hal-hal ini, soft power Tiongkok juga diperkuat melalui aksi-aksi lain, seperti pembangunan korporasi media, penulisan opini oleh duta besar, dan keterlibatan dengan komunitas diaspora (Shambaugh, 2015; Lutong, 2025; Mutia & de Archellie, 2023).

Implikasi Masa Depan: Tatanan Dunia Timur?

Kebangkitan Tiongkok sebagai great power juga meningkatkan kekhawatiran tetangga-tetangganya. Kendati banyak negara memiliki dan menghargai relasi kuat dengan Tiongkok dalam bidang ekonomi, aspek keamanan masih menjadi topik kontroversial. Tiongkok telah mendirikan Global Security Initiative untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas, tetapi tindakan-tindakannya tidak mencerminkan retorikanya (Raditio, 2024). Sengketa Tiongkok dengan negara-negara ASEAN di Laut Tiongkok Selatan, misalnya, meningkatkan skeptisisme terhadap Negeri Tirai Bambu. Alhasil, tetangga-tetangganya, seperti Filipina, India, dan Jepang, mencoba melakukan balancing dan/atau bandwagoning terhadap AS.

Jika Tiongkok meningkatkan upaya dominasi kawasan Asia melalui hard power dengan, misalnya, menginvasi Taiwan, hasil yang didapatkan justru bisa kontraproduktif. Negara-negara lain dapat melakukan balancing terhadap Tiongkok dan faktor nasionalisme membuat invasi tidak menguntungkan karena kegigihan resistensi penduduk lokal (Walt, 2025). Lagi pula, AS masih memiliki posisi kuat di Asia-Pasifik dan administrasi Trump menyatakan komitmennya untuk keamanan kawasan tersebut (Marston & Myers, 2025). Oleh sebab itu, Tiongkok berupaya memenangkan hati dan meningkatkan statusnya melalui soft power.

Kendati telah berhasil memanfaatkan momentum dan menguatkan soft power-nya, Tiongkok masih memiliki jalan yang panjang untuk dapat meyakinkan dunia bahwa kepentingannya adalah kepentingan mereka juga. Hal tersebut paling terlihat dari skeptisisme yang masih ada di antara tetangga-tetangganya dan negara-negara Barat. Opini publik yang masih cenderung negatif: 54% dari keseluruhan sampel masih memandang Tiongkok secara buruk (Leba, 2025). Selain itu, negara-negara yang lebih lemah cenderung ingin memanfaatkan kompetisi antara AS dan Tiongkok, serta tidak ingin dipaksa memihak (Raditio, 2024). Di samping itu, perilaku proteksionis AS dapat berubah setelah jabatan Trump sehingga Tiongkok belum tentu akan benar-benar menggantikan posisi AS. Dengan kata lain, Tiongkok belum tentu menjadi hegemon dunia berikutnya.

Namun, penguatan soft power Tiongkok berdampak bagi kompetisi di antara kedua negara. Penguatan soft power berkontribusi kepada pembentukan persepsi bahwa Tiongkok merupakan great power yang tidak mengancam (benign). Persepsi ini juga membantu menjaga legitimasi Partai Komunis Tiongkok yang berdasarkan pembangunan ekonomi (performance-based legitimacy) dengan meningkatkan kemitraan internasional untuk mencapainya (Huang & Pang, 2022; Raditio, 2024). Selain itu, Tiongkok menyediakan alternatif bagi negara-negara yang tidak puas dengan kepemimpinan AS. Kini, Tiongkok dipandang kian layak untuk menjadi pemimpin dunia. Ini dapat dilihat dengan peningkatan jumlah anggota BRICS dan kerja sama dengan negara-negara lain, seperti Indonesia, khususnya dalam bidang ekonomi.

Namun, soft power sendiri belum tentu meningkatkan status Tiongkok menjadi suatu hegemon yang menggantikan AS karena skeptisisme, posisi AS yang masih kuat, dan self-censorship yang membatasi efektivitas soft power-nya. Di samping itu, Tiongkok masih cukup nyaman dengan tatanan yang dibangun AS. Negara Asia Timur tersebut masih mendukung dan aktif di institusi-institusi Barat, seperti WTO (World Trade Organization). Perdagangan dengan AS dan negara-negara Barat juga masih signifikan. Tiongkok masih mendapatkan beberapa keuntungan dari tatanan dunia Barat sehingga tidak memiliki kepentingan untuk mengubahnya secara mutlak, melainkan kepentingannya berupa hal-hal yang lebih praktis dan mudah dicapai (Mitter, 2022). Hasilnya adalah dunia yang kian menuju multipolaritas, tanpa dominasi AS dalam tatanan internasional.

Daftar Pustaka

AFP. (11 September 2025). Brazil’s Bolsonaro given 27-year term for coup plotting. AFP. https://www.france24.com/en/live-news/20250911-brazil-s-bolsonaro-faces-prison-after-coup-plotting-conviction.

Bell, D. A., & Chaibong, H. (2003). Introduction: The Contemporary Relevance of Confucianism. Dalam D. A. Bell, & H. Chaibong (Eds.), Confucianism for the Modern World. Cambridge University Press.

Brunnstrom, D. (4 Februari 2025). What is USAID and why has it become a target for Trump and Musk? The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/world/2025/02/04/what-is-usaid-and-why-has-it-become-a-target-for-trump-and-musk.html.

Gandhawangi, S. (7 September 2025). Menatap Budaya China dari Tianjin. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/menatap-budaya-china-dari-tianjin.

Harper, T. (13 September 2025). Labubu, other Chinese icons to make a big hit. The Jakarta Post, 7.

Heldt, E. C., Schmidtke, H., & Serrano Oswald, O. (2025). Multilateralism A La Carte: How China Navigates Global Economic Institutions. Review of International Political Economy, 32(4), 899–921. https://doi.org/10.1080/09692290.2025.2495694.

Huang, G. & Pang, R. (2022). How a Non-Democratic Regime Maintains Its Legitimacy over Time: A Study of Changes in Chinese Communist Party Legitimacy after 1949. Asian Journal of Comparative Politics, 7(4), 971-987. https://doi.org/10.1177/20578911221078030.

Jagodzinski, K. (20 Februari 2025). Global Soft Power Index 2025: The shifting balance of global Soft Power. Brand Finance. https://brandfinance.com/insights/global-soft-power-index-2025-the-shifting-balance-of-global-soft-power.

Kim, H. & Park, S. (2024). Expanding China’s Influence via Membership: Examining the Influence of Chinese-Led International Institutions on Responses to Human Rights Issues in China. Journal of Chinese Political Science, 30, 267-288. https://doi.org/10.1007/s11366-024-09886-2.

Lahtinen, A. (2015). China’s Soft Power: Challenges of Confucianism and Confucius Institutes. Journal of Comparative Asian Development, 14(2), 200-226. https://doi.org/10.1080/15339114.2015.1059055.

Leba, E. E. (16 Juli 2025). Di Mata Dunia, Citra China Membaik dan AS Memburuk. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/di-mata-dunia-citra-china-membaik-dan-as-memburuk.

Liang, W. (2012). China’s Soft Power in Africa: Is Economic Power Sufficient? Asian Perspectives, 36(4), 667-692. https://doi.org/10.1353/apr.2012.0025.

Lutong, W. (26 Maret 2025). “Dua Sesi” dan Cetak Biru Baru Keterbukaan China. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/dua-sesi-dan-cetak-biru-baru-keterbukaan-china.

Marston, H. & Myers, L. (20 Juni 2025). Hegseth fails to reassure Asian allies at Shangri-La. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/opinion/2025/06/20/hegseth-fails-to-reassure-asian-allies-at-shangri-la.html.

Mitter, R. (2022). China: Revolutionary or Revisionist? The Washington Quarterly, 45(2), 7-21. https://doi.org/10.1080/0163660X.2022.2124017.

Mutia, R. T. N. & de Archiellie, R. Reassessing China’s Soft Power in Indonesia: A Critical Overview of China’s Cultural Soft Power. Cogent Arts & Humanities. https://doi.org/10.1080/23311983.2023.2178585.

Nye, J. R., Jr. (1990). Soft Power. Foreign Policy, 80, 153-171. https://doi.org/10.2307/1148580.

Nye, J. R., Jr. (2004). Soft Power: The Means to Success in World Politics. PublicAffairs.

Purwanto, A. (9 Juni 2025). Mencermati Suksesnya Film “Jumbo” dan Tantangan Industri Film Animasi Indonesia. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/mencermati-suksesnya-film-jumbo-dan-tantangan-industri-film-animasi-indonesia.

Raditio, K. H. (2024). Prakarsa China untuk Dunia: Sebuah Tinjauan Kritis. Penerbit Buku Kompas.

Sarwandaningrum, I. (12 September 2025). Uribe hingga Kirk, Korban Pembunuhan Terkait Politik. Kompas. https://www.kompas.id/artikel/penembakan-charlie-kirk-cermin-gelap-demokrasi-yang-terbelah.

Shambaugh, D. (2015). China’s Soft-Power Push: The Search for Respect. Foreign Affairs, 94(4), 99-107.

Song, E. E. & Kim, S. E. (2024). China’s Dual Signaling in Maritime Disputes. Australian Journal of International Affairs, 78(5), 660-682. https://doi.org/10.1080/10357718.2024.2394179.

Teng, J. X. (20 Juni 2025). Labubu dolls ride China’s soft-power wave. The Jakarta Post. https://www.thejakartapost.com/index.php/culture/2025/06/20/labubu-dolls-ride-china-soft-power-wave.html.

van der Velde, I. (1 Februari 2025). Following Black Myth: Wukong’s success and hype for games like Phantom Blade, Japanese devs say Chinese games are winning thanks to “crazy” ideas that “would never get approved in Japan”. GamesRadar+. https://www.gamesradar.com/games/rpg/following-black-myth-wukongs-success-and-hype-for-games-like-phantom-blade-japanese-devs-say-chinese-games-are-winning-thanks-to-crazy-ideas-that-would-never-get-approved-in-japan.

Voon, J. P. & Xu, X. (2020). Impact of the Belt and Road Initiative on China’s Soft Power: Preliminary Evidence. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 27(1), 120-131. https://doi.org/10.1080/16081625.2020.1686841.

Walt, S. M. (2025). Hedging on Hegemony: The Realist Debate over How to Respond to China. International Security, 49(4), 37-70. https://doi.org/10.1162/isec_a_00508.

Woods, K. (20 Februari 2025). Understanding the Global Soft Power Index 2025. Brand Finance. https://brandfinance.com/insights/understanding-the-global-soft-power-index-2025.

Xu, G., Chen, Y., & Xu, L. (Eds.). (2018). Understanding Chinese Culture: Philosophy, Religion, Science and Technology. Palgrave Macmillan.

Zhao Tingyang. (2009). A Political World Philosophy in terms of All-under-heaven (Tian-xia). Diogenes, 56(1), 5-18. https://doi.org/10.1177/0392192109102149.

The False Promise of Belt And Road Initiative: Case Study of Indigenous Land Dispossesion in North Maluku, Tapanuli, North Kalimantan, and Riau Islands (Rempang)

Sep 30, 2025 | Commentaries, Publication

Vol. VI / No. 6 | September 2025

Authors:
Gibraltar Andibya Muhammad & Rozan Firdaus Permana,
Department Assistant, University of Indonesia

Summary
This commentary explores the adverse impacts of the Belt and Road Initiative (BRI) on local indigenous communities in Indonesia. The paper highlights how infrastructure projects under BRI have led to significant socio-cultural disruptions, including displacement of indigenous peoples and loss of traditional lands, which are critical to their cultural heritage and identity, mainly in North Maluku, Tapanuli, North Kalimantan, and Riau Islands (Rempang). Furthermore, it addresses environmental degradation resulting from large-scale construction activities such as deforestation, habitat destruction, and pollution, which threaten biodiversity and the livelihoods of local communities. The study calls for a balanced approach that considers the rights and needs of indigenous populations while pursuing developmental projects.

Keywords: Belt and Road Inititative (BRI), indigenous communities, development, environment

Download

AI, Geopolitics, and Cyber Threats: Challenges to Indonesia’s Digital Sovereignty in the Era of Global Technology Competition

Sep 23, 2025 | event, IPGSC

At the International Postgraduate Student Conference (IPGSC) organized by the Graduate Program in International Relations, Universitas Indonesia, on October 23-24, 2025, Raden Wijaya Kusumawardhana—Expert Staff to the Minister of Communication and Digital Affairs for Social, Economic, and Cultural Affairs—representing the Minister of Communication and Digital Affairs, delivered a keynote address on the dynamics of artificial intelligence (AI), geopolitics, and cyber threats in the digital era.

Raden Wijaya emphasized that the world is now entering a phase where data and algorithms have become strategic commodities, and digital technology functions as the infrastructure of global power. AI not only impacts economic and social innovation but also plays a role in shaping and competing for global power.

AI and the Shift in Global Technology Power

In his address, Raden Wijaya highlighted how the emergence of DeepSeek from China has disrupted the dominance of Western AI companies. With an investment of only 6.5 million USD, this technology caused the global AI market valuation to drop from approximately 1 billion USD to 969 million USD, demonstrating how rapidly and competitively the global technology ecosystem is evolving.

He also underscored that conflicts such as Iran-Israel and the Russia-Ukraine war have shown a surge in AI use in defense operations, intelligence analysis, and autonomous weaponry. Factors such as AI’s dual-use nature, its connection to the microchip industry, the ability of states possessing superior AI to shape international standards, and the risks of technological dependency have become key reasons why AI is now a highly determinative geopolitical issue.

Emphasis on Cyber Threats: Threat Characteristics and Dual-Use Nuances

Raden Wijaya emphasized that cyber threats in the digital era possess increasingly complex characteristics, are borderless, and have a dual-use nature. Technology initially developed for civilian purposes can now be repurposed for offensive operations by both state and non-state actors.

First, cyber threats are dual-use in nature. Digital infrastructure, software, AI algorithms, and cloud computing technology designed to enhance civilian sector efficiency can easily be exploited for network penetration, sabotage, or intelligence operations. States utilize these capabilities in strategic competition, while non-state actors such as cybercriminals, hacktivist groups, and armed organizations can leverage them for data manipulation, hacking, or attacks on public services.

Second, the character of cyber threats is asymmetric. States with high capabilities can launch precision attacks on other countries’ critical infrastructure. However, at the same time, small groups with limited resources can even cause significant damage through malware, botnets, or zero-day vulnerability exploitation. This makes cyberspace an open operational field for both large and small actors.

Third, cyber threats are characterized by ambiguity and attribution difficulties. Attacks are often conducted through proxies—whether criminal groups, technology consultants, or independent actors—making it difficult to definitively identify the attacking state. AI technology exacerbates this complexity by accelerating attack automation, producing manipulative content at scale, and helping to discover system vulnerabilities with high precision.

Fourth, cyber threats are very often linked to information operations. Generative AI can produce disinformation and digital propaganda used by both states and non-state actors to influence public opinion, disrupt domestic stability, or delegitimize public institutions.

Through these points, he emphasized that cyber threats are not merely technical issues but strategic threats that challenge digital sovereignty, national security, and political stability. Indonesia must strengthen national cyber resilience, build deterrence mechanisms, and develop a digital talent ecosystem to ensure control over technology that is increasingly integrated into daily life.

Indonesia and Digital Sovereignty in the Era of AI Competition

Raden Wijaya affirmed that Indonesia needs to develop a digital strategy focused not only on innovation but also on security. Investment in digital talent development, AI research, microprocessor infrastructure, and protection of critical infrastructure forms the foundation for Indonesia’s digital sovereignty amid global competition.

In closing his keynote address at IPGSC, he emphasized that the future will not only be determined by who possesses the most advanced technology, but by who is capable of securing, managing, and defending that technology as part of national interests.

Borderless Cyberspace and Its Implications for International Security: Indonesia’s Perspective

Sep 23, 2025 | IPGSC

In his keynote address at the International Postgraduate Student Conference (IPGSC), an international conference for postgraduate students in International Relations held at Universitas Indonesia on October 23-24, 2025, Dr. Sulistyo, Deputy for Cyber Security and Government and Human Development Codes at the National Cyber and Crypto Agency (BSSN), emphasized that cyberspace represents a unique strategic domain characterized by its borderless nature—transcending geographical boundaries, lacking singular jurisdiction, and operating without a single governing authority. This condition fundamentally distinguishes cyberspace from physical domains such as land, sea, and air.

According to Sulistyo, this borderless character makes cyberspace not merely a digital infrastructure, but an arena with significant consequences for international stability and security.“Cyberspace penetrates national borders and blurs traditional concepts of sovereignty. Threats can emerge from anywhere, be perpetrated by anyone, and impact anyone,” he stated.

Borderless Cyberspace and Challenges to State Sovereignty

Within the framework of international security, the transboundary nature of cyberspace presents serious challenges. Cyberattacks on critical infrastructure, misinformation, and data manipulation can cross national borders within seconds. This complicates attribution, law enforcement, and collective responses. The absence of geographical boundaries creates new challenges for states: how to defend sovereignty in a domain that lacks physical territory? How to enforce rules in a domain where the primary actors are not always states? This borderless character also creates opportunities for non-state actors—ranging from criminal hackers to state-sponsored groups—to execute cross-border operations without physically breaching territorial boundaries.

Sulistyo also emphasized that borderless cyberspace has transformed how states perceive security threats. Cyber conflicts can occur without declarations of war, military mobilization, or violations of conventional territorial boundaries—yet remain capable of crippling economies, influencing domestic politics, and disrupting regional stability. In the context of great power rivalry, cyberspace has become a new arena for strategic competition. Control over digital technology, AI, quantum computing, and next-generation telecommunications has now become an instrument of state power, deepening the geopolitical dimension of the cyber domain.

Indonesia’s Response: Diplomacy, Multilateral Cooperation, and Strengthening Cyber Resilience

Facing the challenges of borderless cyberspace, Indonesia is strengthening its cyber diplomacy based on the principles of its independent and active foreign policy. Indonesia strives to ensure that global cyberspace governance remains inclusive and is not co-opted by geopolitical competition that disadvantages developing countries. Through forums such as ASEAN, the UN, and various other international cooperation regimes, Indonesia promotes: the establishment of norms for state behavior in cyberspace, confidence-building measures, enhanced cooperation in handling cross-border incidents, and strengthening regional capacity to address cyber threats.

Sulistyo emphasized that in a boundaryless domain like cyberspace, national resilience heavily depends on a state’s ability to build adaptive, responsive, and sustainable systems. He identified three strategic agendas. First, strengthening national cyber security capacity, including modernizing cyber defense architecture. Second, intensive international collaboration, as no country can secure cyberspace independently. And third, developing competent cyber human resources capable of operating in the global digital ecosystem.

“Cyber security is international security. In a space that knows no borders, the security of one country is deeply connected to the security of others,” he concluded.