Mei 21, 2025 | event
As part of its Undergraduate Program, the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Indonesia (DHI UI), held a guest lecture titled “ASEAN Economic Community Post-2025 and the Role of ASEAN-Australia Partnership” on May 20, 2025. The event featured H.E. Tiffany McDonald, Ambassador of the Australian Mission to ASEAN, and was held at the Auditorium Anak Nusantara, Gedung Nusantara II, in UI’s Depok campus. Attended by undergraduate students and faculty members, the lecture offered valuable insights into the evolving relationship between ASEAN and Australia in the context of regional economic cooperation.
In her address, H.E. Ambassador McDonald reaffirmed Australia’s deep and historic ties with ASEAN, highlighting that Australia was the first country to become ASEAN’s Dialogue Partner. This longstanding relationship, she emphasized, reflects Australia’s strong and consistent support for ASEAN’s regional role. She also explained that Australia is currently ASEAN’s second-largest development partner, with extensive contributions through free trade agreements and collaborative initiatives such as the Aus4ASEAN program—an embodiment of Australia’s ongoing commitment to ASEAN’s growth and integration.
Addressing critiques of ASEAN’s relevance, H.E. Ambassador McDonald delivered a firm and optimistic message: “ASEAN is not only doing well—it is thriving.” She praised the newly launched ASEAN Vision 2045 as a bold move toward deeper regional integration and long-term economic development. According to her, this vision demonstrates ASEAN’s seriousness and strategic direction in navigating future challenges.
Looking ahead, H.E. Ambassador assured participants that Australia remains committed to supporting ASEAN through continued cooperation and regional engagement. She noted that Australia will play an active role in helping ASEAN achieve its long-term goals by strengthening economic ties, promoting inclusive growth, and fostering innovation and regional resilience.
This guest lecture is part of the Department of International Relations’ broader effort to connect students with real-world diplomatic experiences, regional policy issues, and global perspectives—helping prepare the next generation of international affairs professionals.
Mei 21, 2025 | event
As global power dynamics continue to shift and the Global South rises in influence, the Department of International Relations (DHI) at FISIP Universitas Indonesia took centre stage in this conversation by hosting a dynamic Studium Generale on May 20, 2025. The event, titled “The Leadership of Brazil in BRICS: Roles and Challenges,” featured none other than H.E. George Monteiro Prata, Ambassador of the Federative Republic of Brazil to Indonesia. In a room filled with students, scholars, and policy enthusiasts, the Ambassador delivered firsthand insights on Brazil’s strategic vision within BRICS and its efforts to champion dialogue, multilateralism, and inclusive global governance.
In his address, H.E. Ambassador Prata emphasized Brazil’s central role as a founding member of BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa) and clarified that BRICS is not an anti-Western coalition. Rather, it reflects a shifting global order where economic and political power is becoming increasingly multipolar. “BRICS is not an anti-Western front,” said H.E. Ambassador Prata. “We are here to promote dialogue, not confrontation. What we aim for is building bridges between different regions and perspectives.”
H.E. Ambassador Prata highlighted the three core pillars of BRICS cooperation: policy and security, economic and financial collaboration, and people-to-people exchange. Brazil’s foreign policy, according to him, is rooted in multilateralism and inclusivity, advocating for engagement through global forums such as the G20 and BRICS to advance dialogue-based approaches. In discussing economic cooperation, H.E. Ambassador stated, “We are not trying to replace the US Dollar, but to open new opportunities in international trade,” in reference to BRICS’ exploration of using local currencies like the Rupee and Renminbi.
The question-and-answer session revealed significant interest from the audience, with inquiries on BRICS’ internal coherence, expansion, trade systems, and conflict resolution mechanisms. H.E. Ambassador Prata responded by noting that differences among member states are part of the organization’s daily reality. “We do not build walls to divide us—differences are part of our daily diplomacy. Finding common ground is essential to move forward as a collective,” he explained. H.E. Ambassador Prata also addressed the challenges ahead for BRICS, noting that the greatest task lies not in expanding the organization’s membership but in making its cooperation more meaningful.
Through this event, the Department of International Relations FISIP UI reaffirmed its role as a hub for critical reflection and scholarly engagement on pressing issues in international political economy and emerging global institutions.
Mei 8, 2025 | event
Langkah Indonesia menuju keanggotaan OECD membuka ruang diskusi baru mengenai arah kebijakan luar negeri, posisi Indonesia dalam BRICS, serta pengelolaan sumber daya mineral kritis. Dalam seminar bersama yang digelar oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Universitas Indonesia dan Indonesian Institute of Advanced International Studies (INADIS) di Auditorium Juwono Sudarsono, Universitas Indonesia, Rabu (7/5), yang dimoderatori oleh Suzie Sudarman, M.A., co-Founder INADIS, para akademisi, peneliti, dan pakar kebijakan menggarisbawahi urgensi perumusan strategi nasional yang lebih visioner, inklusif, dan berdaya tawar tinggi. Para panelis dalam diskusi yang bertajuk “Indonesia’s Accession to the OECD: Implications for BRICS, Critical Minerals, and the Role of a Rising China” ini berpendapat bahwa Indonesia perlu menyikapi peluang aksesi ke OECD dan kemitraan dengan BRICS maupun Tiongkok secara strategis dan hati-hati, guna menghindari ketergantungan dan memperkuat posisi tawarnya dalam tatanan ekonomi-politik global yang makin kompetitif dan dinamis.
Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi BRIN, Dr. Eng. Iwan Setiawan, dalam keynote speech yang disampaikan, menekankan bahwa posisi geologis Indonesia yang unik menjadikannya kaya akan mineral kritis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan logam tanah jarang (rare earth elements/REE). Namun, meskipun memiliki potensi besar, eksplorasi dan pengolahan mineral kritis di Indonesia masih berada pada tahap awal dan belum terhubung secara kuat antara sektor hulu dan hilir. Ia menjelaskan bahwa menurut regulasi terbaru Kementerian ESDM, mineral disebut kritis jika menjadi bahan baku industri strategis, memiliki risiko tinggi terhadap pasokan, dan tidak memiliki pengganti yang layak. Saat ini, salah satu mineral kritis bagi Indonesia yang menjadi perhatian penting adalah Nikel. Di tengah dominasi Tiongkok dalam teknologi pemrosesan REE, Indonesia dinilai perlu segera memperkuat kapasitas teknologinya sendiri agar tidak terjebak dalam ketergantungan struktural. Untuk itu, dukungan kebijakan, percepatan riset, dan pengembangan hilirisasi industri menjadi kunci bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih strategis dalam rantai pasok global mineral kritis.
Prof. Evi Fitriani, Ph.D., Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional UI, mengungkapkan bahwa langkah Indonesia menuju keanggotaan OECD bersifat paradoksal. “Kita membayar untuk masuk ke OECD agar mereka menetapkan standar di sistem kita. Di sisi lain, kita tetap menjajaki BRICS untuk menjaga daya tawar dan keseimbangan politik luar negeri,” jelasnya. Prof. Evi juga menekankan bahwa ketertarikan negara-negara OECD terhadap Indonesia tidak terlepas dari aset geostrategis Indonesia, terutama cadangan nikel dan logam tanah jarang yang penting bagi transisi energi global. Ia menyoroti bahwa OECD tidak hanya merupakan forum negara-negara maju, tetapi juga bertindak sebagai pembuat standar global dalam tata kelola ekspor mineral kritis, termasuk melalui regulasi dan panduan praktik ekspor bahan baku strategis. Dalam konteks kebijakan luar negeri Indonesia, Prof. Evi menyatakan bahwa pengambilan keputusan masih sangat dipengaruhi oleh faktor domestik, seperti kekuatan personal presiden, sistem presidensial yang dominan, dan sisa warisan kepentingan pemerintahan sebelumnya, sehingga sering kali kurang berbasis kajian strategis yang berkelanjutan.
Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D., ekonom dari UI, menambahkan bahwa bahwa keanggotaan Indonesia di BRICS berpotensi mempercepat aksesi ke OECD, mengingat persaingan antara kedua blok tersebut dalam mengamankan akses terhadap mineral kritis Indonesia. Ia menjelaskan bahwa negara-negara besar kini berupaya mendiversifikasi investasi mereka demi memperoleh return lebih tinggi, khususnya melalui penguasaan sumber daya seperti rare earth yang banyak terkonsentrasi di kawasan BRICS. Fithra juga mencermati strategi Indonesia dalam menembus pasar Amerika Serikat di sektor mineral kritis melalui kebijakan tarif 0%, penguatan ketahanan energi dan pangan, serta memperkuat value chains mineral kritis. Namun, ia mengingatkan bahwa negara berkembang sering menanggung dampak lingkungan yang lebih besar dalam industri nikel dan pertambangan. “Negara maju menjadi makin bersih dengan mengorbankan negara berkembang, akibat pemindahan pusat pertambangan ke wilayah-wilayah tersebut. Ini memunculkan fenomena yang disebut demokratisasi polusi,” tegasnya.
Ardhitya E. Yeremia Lalisang, Ph.D., dosen Ilmu Hubungan Internasional UI, mengkritisi secara tajam relasi Indonesia dan Tiongkok dalam sektor nikel, yang ia sebut sebagai bentuk aliansi kapitalis transnasional. Ia menjelaskan bahwa sejak pelarangan ekspor bahan mentah pada 2009 dan pembukaan kran investasi asing, Indonesia telah menjadi penyuplai utama nikel untuk Tiongkok, khususnya dalam konteks rantai pasok kendaraan listrik global. Hilirisasi yang selama ini digadang-gadang sebagai prestasi nasional, menurut Yeremia, tidak sepenuhnya menyejahterakan karena struktur kepemilikan, teknologi, dan pendanaan masih didominasi oleh mitra asing—terutama Cina. “Pertanyaannya bukan hanya apakah kita bergantung pada Cina, tapi apakah kita juga secara aktif memfasilitasi ketergantungan itu,” ujarnya. Ia mengingatkan bahwa sebagian besar smelter di Indonesia menggunakan teknologi RKEF buatan Cina, yang bahkan dikategorikan sebagai national vital objects. Dalam situasi overcapacity nikel global dan peralihan tren industri ke logam lain seperti litium, ia mempertanyakan strategi jangka panjang pemerintah: “Siapa yang sebenarnya mendapat keuntungan dari kerja sama ini, dan apa rencana kita ketika permintaan nikel mulai menurun?” Menurutnya, diversifikasi mitra dan reposisi strategis Indonesia dalam rantai pasok global adalah kebutuhan mendesak yang belum terjawab.
Asra Virgianita, Ph.D., dosen Ilmu Hubungan Internasional UI sekaligus Vice Director CIReS, menutup diskusi dengan menekankan bahwa isu mineral kritis tidak bisa dipisahkan dari persoalan politik, ketimpangan struktural global, dan kepentingan nasional. Ia mencatat bahwa walaupun negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, menguasai sebagian besar sumber daya, kendali atas proses hilirisasi dan teknologi tetap didominasi oleh Tiongkok. Dalam konteks BRICS dan Kerja Sama Selatan-Selatan, ia mengingatkan bahwa solidaritas di antara negara berkembang kerap dibayangi oleh agenda masing-masing negara, sehingga tidak otomatis menjamin hubungan yang setara. Ia juga menyoroti kurangnya literatur dan kebijakan yang mengangkat isu mineral kritis dari sudut pandang negara berkembang, terutama dalam konteks ekonomi-politik, karena kajian selama ini masih terkonsentrasi di bidang keadilan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, ia mendorong agar Indonesia tidak hanya mengejar daya tawar ekonomi, tetapi juga memperjelas posisi strategisnya dan membangun kapasitas nasional agar tidak terus berada di sisi pasokan tanpa kendali atas nilai tambahnya.
Seminar ini menegaskan bahwa aksesi Indonesia ke OECD tidak sekadar persoalan teknis integrasi, melainkan titik krusial dalam menentukan arah kebijakan luar negeri, strategi ekonomi sumber daya, dan kemandirian nasional di tengah persaingan global atas mineral kritis. Di tengah dinamika antara BRICS, dominasi Tiongkok, dan standar Barat, Indonesia dihadapkan pada kebutuhan untuk memperkuat kapasitas domestik, membangun posisi tawar yang adil, dan menetapkan visi strategis jangka panjang atas masa depan sumber dayanya sendiri.
Penulis: Dewi Aulia Maharani
Research Assistant – CIReS, LPPSP FISIP, Universitas Indonesia
Mei 8, 2025 | event
The Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences Universitas Indonesia (DHI UI), held its Monthly Discussion on May 7, 2025, under the theme “Trust and the China-Indonesia Relationship: An Analytical Framework.” The event featured Guangjiang Bao, Ph.D. Associate Professor and Director of the Center for Indonesian Studies at Xiamen University, China, as the main speaker.
In his presentation, Dr. Bao emphasized the centrality of trust in shaping international relations, particularly in the complex dynamics between China and Indonesia. According to him, trust is a fundamental yet often overlooked element: “Trust is a necessity—unnoticed but leaves us vulnerable when gone,” he remarked. He elaborated that trust and distrust are not mutually exclusive; instead, they coexist and interact in diplomatic contexts.
Dr. Bao argued that in macro-level interactions—such as economic cooperation—Indonesia and China demonstrate mutual trust. However, at the micro-level, distrust persists, particularly due to Indonesia’s strengthening of its security ties with the United States. He explained that trust can function as both a dependent and independent variable in international relations analysis and that it cannot simply be replaced by institutions or shared threats. Rather, identity, threat perception, empathy, values, and authenticity all contribute to the process of trust-building.
The speaker also offered a structured approach to diplomatic engagement, beginning with distrust reduction, followed by trust building, and culminating in genuine diplomacy. These steps, he noted, are vital for navigating the complexities of contemporary international relations.
The discussion attracted a number of engaged participants from the academic community who raised critical questions on bilateral trust issues and its implications for Indonesia’s foreign policy. The Department of International Relations hopes this session contributes to broader discourse on trust as a key element in international cooperation and diplomacy.
Follow @internationalrelationsui on Instagram for more upcoming events
Mei 1, 2025 | event
Depok, 30 April 2025 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI), telah resmi meluncurkan Program Studi Doktoral Hubungan Internasional (HI) melalui seminar akademik bertajuk “Keberlanjutan Strategi Hedging Asia Tenggara dalam Menghadapi Proteksionisme dan Memperkuat Ekonomi Hijau”, yang diselenggarakan di Auditorium Mochtar Riady, Kampus UI Depok.
Acara ini dihadiri oleh kalangan akademisi, mahasiswa, diplomat, peneliti, dan praktisi hubungan internasional baik dari dalam maupun luar kampus UI. Seminar ini menjadi langkah strategis DHI FISIP UI dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan studi Hubungan Internasional yang kritis, reflektif, dan kontekstual terhadap tantangan global.
Acara dibuka dengan sambutan dan keynote speech dari Prof. Dr. Ani W. Soetjipto, M.A., yang menekankan pentingnya dekolonisasi dalam studi hubungan internasional serta peran Asia dan Afrika dalam memperjuangkan hak asasi manusia global. Prof. Ani mengingatkan bahwa Indonesia perlu membongkar logika pembangunan yang monolitik demi memberi ruang bagi kelompok marginal.
Diskusi utama seminar menghadirkan para pakar dari dalam dan luar negeri:
- Kuik Cheng-Chwee (National University of Malaysia) menjelaskan bahwa hedging merupakan strategi aktif berbasis diversifikasi dan adaptasi, sangat relevan dalam menghadapi dinamika kekuatan besar dunia.
- Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. menambahkan bahwa Indonesia perlu beranjak dari strategi bertahan ke arah visionary hedging—yakni kebijakan luar negeri yang proaktif, tidak hanya merespons krisis, tetapi mampu mengantisipasi perubahan jangka panjang.
- Evi Fitriani, Ph.D. menekankan bahwa sentralitas ASEAN sangat bergantung pada kesatuannya. Ia juga menyatakan bahwa diplomasi bilateral Indonesia sering kali lebih efektif ketimbang menunggu konsensus kawasan.
- Dr. Alexius Djemadu membahas kecenderungan sistem perdagangan global yang kian deal-based dan tanpa kepemimpinan (G-Zero), sementara Prof. Dr. Fredy B. L. Tobing menggarisbawahi bahwa proteksionisme justru dapat menghambat kemajuan ekonomi hijau, dan kerja sama Selatan-Selatan perlu dihidupkan kembali.
Dalam sesi khusus mengenai pendidikan doktoral, para pembicara merefleksikan realitas akademik dan tantangan dalam menempuh studi tingkat doktoral.
- Asra Virgianita, Ph.D. berbagi pengalaman studi doktoral di Jepang, termasuk tantangan dalam publikasi akademik dan pentingnya kesiapan mental.
- Nurul Isnaeni, Ph.D. menyampaikan bahwa kurikulum program doktoral HI FISIP UI dirancang untuk menghasilkan riset akademik yang unggul dan berdampak nyata.
- Sementara itu, Dr. phil. Yandry Kurniawan menyoroti kelemahan mendasar dalam sistem pendidikan tinggi nasional, khususnya minimnya budaya riset dan penulisan akademik yang kuat.
Dalam kegiatan seminar ini, dihadirkan pula Mahasiswa Program Doktor HI FISIP UI angkatan pertama yang memulai studi mereka pada Semester Genap Tahun Akademik 2024/2025. Mahasiswa Program Doktor yang bertindak sebagai moderator dan penanggap diskusi setiap sesi, yaitu: Vahd Nabyl Achmad Mulachela, S.IP., M.A., Indra V. A. Krishnamurti, S.Sos., M.AsianSt., dan Kevin Ali Sesarianto, S.Sos., M.Si. Selain itu, beberapa mahasiswa lainnya doktoral juga berkontribusi sebagai penanggap, diantaranya Nida Nidyarti Rubini, S.IP., M.Si., dan Aditya Permana, S.Fil., M.Hum.
Seminar peluncuran Program Doktoral HI FISIP UI ini menjadi tonggak awal dalam membentuk komunitas akademik yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga mampu memberi kontribusi nyata (impactful) bagi Indonesia dan masyarakat dunia dalam menjawab tantangan global, baik di level kawasan maupun internasional.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai program doctoral HI FISIP UI ini, kunjungi:
🌐 ir.fisip.ui.ac.id
📸 Instagram: @internationalrelationsui
📍 IR FISIP UI
✉️internationalrelations@ui.ac.id
Apr 24, 2025 | event
Depok — On April 23, 2025, Graduate Program of International Relations, FISIP Universitas Indonesia, held a studium generale with H.E. Dominic Jermey, British Ambassador to Indonesia and Timor-Leste. The event, titled “UK Foreign Policy in Contemporary Global Affairs,” brought together students and academics to explore how the UK is responding to today’s global challenges.
In his speech, Ambassador Jermey explained how current global issues like economic instability, climate change, and social division are shaping the UK’s foreign policy. He highlighted four major concerns: global economic risks, climate change, rising misinformation and social polarization, and the use of artificial intelligence—both its benefits and potential dangers.
Ambassador Jermey also shared the UK’s six key foreign policy priorities: economic growth, security, international partnerships (especially post-Brexit), migration management, climate action, and inclusive development. The Ambassador emphasized the UK’s commitment to strong partnerships, including with Indonesia, especially in trade, education, climate, and ocean conservation.
Ambassador Jermey praised Indonesia’s growing global role and welcomed President-elect Prabowo Subianto’s recent meeting with the UK Prime Minister as a sign of stronger ties. The UK supports Indonesia’s efforts to join the OECD, grow its blue economy, and improve education and healthcare.
During the Q&A session, the Ambassador discussed how the UK is adapting after Brexit, cooperating with ASEAN more directly, and tackling illegal migration and regional security threats. He also expressed support for a peaceful solution to the conflict in Gaza and emphasized the importance of protecting civilians.
