Kunjungan RSIS Singapura ke HI UI: Diskusi Strategi Keamanan Nasional Indonesia dan Peran Militer di Luar Perang

Nov 4, 2026 | event

Depok, 4 November 2026 — Departemen Ilmu Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Indonesia menerima kunjungan studi dari S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura, pada 4 November 2026. Kegiatan bertajuk Study Visit: Indonesia’s National Security Strategy ini berlangsung pukul 13.00–15.30 WIB di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI.

Delegasi RSIS terdiri atas mahasiswa program magister dan doktoral yang didampingi para pengajar dan peneliti. Menurut Leonard Sebastian dari RSIS, kunjungan ini merupakan kunjungan studi mahasiswa RSIS yang pertama ke Indonesia. Dari sisi RSIS, kegiatan ini juga melibatkan Indonesia Programme yang dikoordinasikan oleh Adhi Priamarizki.

Dalam sambutannya, Ketua Departemen HI UI, Broto Wardoyo, Ph.D., menyampaikan apresiasi atas kehadiran para mahasiswa dan peneliti RSIS serta mengingatkan bahwa kunjungan ini diikuti mahasiswa magister dan doktoral dari kedua institusi.

Operasi Militer Selain Perang dan Hubungan Sipil-Militer di Indonesia

Diskusi berpusat pada peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), atau Military Operations Other Than War (MOOTW), sebuah isu yang dinilai sensitif dalam konteks hubungan sipil-militer di Indonesia.

Chaula Rininta membuka pemaparan dengan menelusuri latar belakang historisnya. Pasca-Reformasi, Indonesia menghapus peran sosial-politik ganda ABRI (dwifungsi), tetapi struktur komando teritorial TNI tetap hadir hingga ke berbagai tingkat wilayah. Landasan hukum OMSP berada dalam Undang-Undang TNI, dengan sejumlah pilar yang mencakup bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta penanggulangan terorisme.

Beberapa contoh peran TNI di luar fungsi perang yang dibahas antara lain:

• Penanganan pandemi COVID-19, termasuk pemanfaatan Wisma Atlet sebagai fasilitas penanganan serta dukungan transportasi udara bagi vaksin dan logistik.
• Penanggulangan bencana dan pencarian dan pertolongan (SAR), di mana lembaga sipil seperti BNPB berkoordinasi dengan unsur militer.
• Penanggulangan terorisme, yang dasar tugasnya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI, melalui operasi dukungan bersama dan satuan khusus.

Pemaparan tersebut juga menyoroti sejumlah tantangan: tumpang tindih mandat dan gesekan kelembagaan antara TNI dan Polri, kekhawatiran akan bayang-bayang dwifungsi, serta persoalan komando dan sumber daya. Di sisi lain, peran militer dinilai tetap dibutuhkan karena struktur teritorialnya, kecepatan komando dan kendali, serta keterbatasan kapasitas sipil dalam hal sumber daya dan logistik.

Perspektif Komparatif dari Dosen HI UI

Dosen HI UI, Muhamad Arif, mengingatkan bahwa hubungan sipil-militer di setiap negara, termasuk Singapura, dibentuk oleh dua faktor utama: geografi dan sejarah.

Dosen HI UI lainnya, Ristian Atriandi, menambahkan bahwa keterlibatan militer dalam tugas non-militer bukanlah hal yang khas Indonesia. Ia menekankan bahwa yang perlu dilihat adalah warisan sejarah dan trauma politik masing-masing negara, serta sejauh mana militer terlibat dalam isu non-militer. Ia mencontohkan angkatan laut di banyak negara yang telah lama mengemban tugas konstabulari dan diplomasi, di samping fungsi pertahanannya.

Sesi Tanya Jawab

Sesi tanya jawab berlangsung aktif dengan keterlibatan mahasiswa magister RSIS dan HI UI. Beberapa isu yang mengemuka:

• Kapasitas logistik sipil. Peserta mempertanyakan ruang pengembangan kapasitas logistik sipil, misalnya dalam konteks program nasional berskala besar. Dalam diskusi, TNI dan Polri disebut sebagai dua institusi dengan jangkauan struktur hingga tingkat nasional, sementara kapasitas sipil masih menghadapi keterbatasan.
• Pengelolaan sistem persenjataan. Pembicara menilai bahwa tantangan pengelolaan sistem persenjataan tidak hanya dihadapi Indonesia. Muhamad Arif mencatat bahwa persoalan pengelolaan sering sudah muncul sebelum pengadaan, sementara rekam jejak integrasi berbagai sistem persenjataan oleh Indonesia dinilai cukup baik.
• Kebijakan luar negeri dan pertahanan. Peserta juga mendiskusikan pendekatan Indonesia yang menekankan fleksibilitas strategis, termasuk gagasan penguatan kapasitas setelah pengadaan dan peran lembaga seperti KKIP dalam pengadaan.

Penutup

Kunjungan ini mempertemukan dua komunitas akademik dalam pertukaran perspektif tentang bagaimana sejarah, geografi, dan struktur kelembagaan membentuk hubungan sipil-militer di kawasan. Departemen HI UI berharap kegiatan ini dapat menjadi dasar bagi kerja sama akademik yang lebih luas dengan RSIS, termasuk kegiatan bersama mahasiswa dan peneliti di masa mendatang.

UI dan Mantan Menlu Korea Selatan Bahas Peluang Diplomasi Sains Korea–Indonesia

Nov 3, 2026 | event

Depok, 3 November 2026 — Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, bersama Program Studi Bahasa dan Budaya Korea, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Universitas Indonesia menggelar kuliah umum “Enhancing Science Diplomacy between Korea and Indonesia: Opportunities and Challenges” pada Selasa, 3 November 2026. Acara ini mengangkat peluang diplomasi dalam sains dan teknologi antara Korea Selatan dan Indonesia, serta tantangan untuk membangun kemitraan yang berkelanjutan dan setara. Kuliah umum ini menghadirkan Dr. Park Jin, Mantan Menteri Luar Negeri Korea Selatan kini Dewan Penasihat KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) sebagai pembicara. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Prof. Evi Fitriani, M.A.,M.I.A.,Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia dan Dr. Untung Yuwono, S.S., Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Mahasiswa dari kedua Departemen hadir menjadi peserta mengikuti diskusi dan pertukaran gagasan. 

Potensi kerja sama strategis: Mulai dari AI hingga energi terbarukan 

Sejumlah bidang dibahas sebagai peluang konkret bagi kemitraan Korea–Indonesia, antara lain akal imitasi (AI), mineral kritis dan baterai, transisi energi dan teknologi iklim, serta ilmu kelautan dan ekonomi biru. Dalam bidang kecerdasan buatan, kerja sama dapat mencakup riset bersama, pertukaran peneliti, dan pendidikan pascasarjana dengan fokus pada pengembangan AI yang berpusat pada manusia. Di bidang mineral kritis dan baterai, kolaborasi dapat mendukung pengembangan kendaraan listrik serta proses pengolahan yang lebih rendah karbon. Sementara itu, bidang energi dan kelautan membuka peluang riset terkait energi panas bumi, teknologi iklim, pemantauan laut, dan perlindungan lingkungan. Kerja sama tersebut juga dapat memperkuat hubungan antara universitas, lembaga riset, pemerintah, dan sektor swasta. Pertukaran mahasiswa dan peneliti, misalnya, dapat membantu membangun jejaring akademik dan kepercayaan yang dibutuhkan untuk kolaborasi jangka panjang.

Posisi strategis Indonesia sebagai Gerbang Kemitraan dengan ASEAN 

Indonesia memiliki peran penting dalam kemitraan ini berkat kekayaan sumber daya alam, populasi yang besar, dan posisinya di Asia Tenggara. Posisi tersebut memberi Indonesia peluang untuk menjadi mitra utama Korea Selatan sekaligus pintu bagi pengembangan kolaborasi yang lebih luas di kawasan ASEAN. Kuliah umum ini menyoroti pentingnya memastikan bahwa kemitraan dapat memperkuat kemampuan Indonesia dalam riset dan pengembangan teknologi. Dengan demikian, peran Indonesia tidak terbatas pada penyediaan sumber daya atau lokasi produksi, tetapi juga mencakup penciptaan pengetahuan, inovasi, dan pengembangan solusi bagi kebutuhan pembangunan nasional maupun kawasan.

Tantangan dalam membangun kemitraan

Salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan kemitraan ini adalah pentingnya komunikasi dan hubungan jangka panjang antara universitas, peneliti, perusahaan, dan pemerintah. Melalui kuliah umum ini, Universitas Indonesia mendorong penguatan diplomasi sains Korea–Indonesia melalui kerja sama akademik dan riset yang nyata, saling menguntungkan, serta memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.