Feb 9, 2026 | event
Jakarta, 9–10 Februari 2026 – Dialog Keamanan Asia Tenggara–Jepang yang diselenggarakan di Jakarta oleh CIReS Universitas Indonesia bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation (SPF) mempertemukan pemangku kepentingan dari Asia Tenggara dan Jepang, meliputi unsur pemerintah, akademisi, think tank, komunitas kebijakan, dari ranah militer dan sipil dari Jepang, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Dialog ini dirancang sebagai ruang bersama untuk mencari titik temu dan memperkuat kerja sama di tengah meningkatnya persaingan negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik.
Pada pidato pembukaan, Yasuhiro Kawakami, Direktur Unit Studi Keamanan dan Jepang–Amerika Serikat, SPF, menyampaikan bahwa “dialog ini bertujuan menghubungkan perspektif kebijakan tingkat tinggi dengan keahlian khusus para analis keamanan dari masing-masing negara, guna memperdalam pemahaman bersama mengenai isu-isu keamanan kawasan.”
Dialog kemudian dilanjutkan dengan pidato kunci dan diskusi pleno. Amarulla Octavian, Wakil Kepala BRIN, dalam pidato kuncinya menekankan urgensi tanggung jawab bersama dengan menyatakan bahwa “menghadapi tatanan dunia yang baru, kekuatan dan ketahanan ASEAN bertumpu pada penguatan persatuan, sentralitas kawasan, serta ketahanan domestik untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.” Senada dengan itu, Ipung Purwadi, Deputi Bidang Kajian Strategis Lemhannas RI, merumuskan arah sikap kawasan secara ringkas melalui pernyataan “Bridge, Not Battleground.” Kedua pesan ini menegaskan fondasi dialog: menjaga stabilitas kawasan melalui tanggung jawab kolektif dan pilihan strategis untuk menjadi penghubung, bukan arena pertarungan.
Sesi pleno membahas dua isu utama keamanan kawasan Indo-Pasifik. Sesi Pleno pertama bertema Integrated Maritime Security: Naval Cooperation and Joint Force Engagement in the Indo-Pacific, dimoderatori Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, BSKLN Kementerian Luar Negeri RI, serta menghadirkan Laksda TNI Antonius Widyoutomo, Tenaga Ahli Tingkat III KSAL Bidang Diplomasi, Hubungan Internasional, Hukum, dan Intelijen, dan Koji Yamazaki, Mantan Kepala Staf Japan Self-Defense Forces. Benang merah sesi ini adalah bahwa keamanan maritim Indo-Pasifik hanya dapat dijaga melalui kerja sama angkatan laut yang terintegrasi, berbasis hukum internasional, serta diperkuat kepercayaan, berbagi informasi, dan interoperabilitas.
Sesi Pleno kedua bertema U.S. Retrenchment in Asia? Strategic Coordination Among Asia’s Middle Powers, dimoderatori Edy Prasetyono, Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Ahli Geopolitik serta Wawasan Nusantara Lemhannas RI, dengan pembicara Andi Widjajanto, Penasihat Senior LAB45, dan Nobukatsu Kanehara, Direktur Eksekutif SPF. Sesi ini menunjukkan kesepakatan bahwa di tengah rivalitas kekuatan besar, stabilitas kawasan bergantung pada koordinasi strategis negara-negara kekuatan menengah untuk menjaga otonomi dan memperkuat tatanan berbasis aturan.
Dialog dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan pembicara dan moderator dari Indonesia, Jepang, Filipina, Singapura, dan Vietnam, yang berasal dari kalangan militer, pembuat kebijakan internasional dan pertahanan, akademisi, serta think tank. Seluruh sesi diskusi panel diselenggarakan dengan prinsip Chatham House Rule untuk memastikan pertukaran pandangan dan gagasan berlangsung secara terbuka dan konstruktif.
Secara intelektual, dialog ini digagas dan dirancang oleh Broto Wardoyo, Dosen dan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, sebagai peneliti utama dalam riset bersama CIReS–SPF mengenai kebijakan keamanan Jepang dalam perspektif Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam pandangannya, dialog strategis yang berkelanjutan merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mengelola perbedaan kepentingan di tengah kompetisi kekuatan besar. Pada sesi penutup, ia mengusulkan agar forum ini dilanjutkan secara reguler dengan nama “The Sudirman Dialogue.”
Makna simbolik lokasi dialog juga diangkat dengan merujuk pada sosok Jenderal Sudirman, yang merepresentasikan perjuangan kedaulatan, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral. Refleksi ini mengaitkan sejarah Indonesia–Jepang yang kompleks dengan pilihan bersama untuk membangun kemitraan yang lebih baik dan berorientasi ke masa depan. Usulan untuk melanjutkan forum ini sebagai The Sudirman Dialogue mencerminkan komitmen bersama untuk menginstitusionalisasikan dialog keamanan yang terbuka dan inklusif antara Asia Tenggara dan Jepang, sekaligus memperkuat kepercayaan strategis serta stabilitas dan kemakmuran jangka panjang kawasan Asia Pasifik.
Jan 14, 2026 | event
Depok, 14 Januari 2026 – Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia menjadi tuan rumah untuk acara “Nonton Bareng Pernyataan Pers Tahunan (PPTM) Menteri Luar Negeri 2026 dan Bincang Polugri”. Acara yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri dan Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) ini diselenggarakan di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) pada 14 Januari 2026, pukul 10.00 hingga 13.00.
Diplomasi Publik sebagai Langkah Menavigasi Ketidakpastian Global
Acara nonton bareng ini dibuka dengan sambutan oleh Dekan FISIP UI, Prof. Evi Fitriani, Ph.D yang membahas pentingnya PPTM sebagai salah satu medium diplomasi publik yang sangat diperlukan dalam membuka ruang seluas-luasnya bagi publik, terutama di tengah ketidakpastian global yang semakin menantang. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Agus Haryanto, S.I.P.,M.Si selaku ketua umum AIHII dan akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman. Terkait diplomasi publik, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Ani Nigeriawati juga menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri akan terus menginisiasi kolaborasi lintas sektor yang dapat meningkatkan akses untuk publik.
Membuka PPTM, Menteri Luar Negeri Sugiono menyinggung rentannya kondisi global hari ini yang membuat batas antara stabilitas dan konflik sangat tipis. Hal ini berujung pada fenomena global yang mengganggu sektor sosial-ekonomi esensial, mulai dari disrupsi rantai pasok global, perang/embargo perdagangan, hingga melemahnya mekanisme multilateralisme. Oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut Sugiono menegaskan bahwa Indonesia perlu membangun ketahanan nasional yang berbasis pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Terakhir, Sugiono juga menyebut Indonesia juga akan terus mengedepankan pendekatan berbasis dialog dengan semua pihak dan keterlibatan aktif dalam fora-fora internasional yang strategis. Saat ini Indonesia telah menjadi ketua untuk beberapa forum internasional, seperti D-8 dan Dewan HAM PBB.
Keterlibatan Indonesia dalam Berbagai Forum Internasional: Untuk apa dan siapa?
Setelah nonton bareng, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Prodi Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Laila Indriyanti Fitria M.Si ini, para penanggap menyinggung mengenai peran Indonesia di berbagai forum internasional sebagai salah satu upaya yang baik untuk mendorong ketahanan nasional, namun tentu masih belum bisa dianggap maksimal.
Dari sisi akademis, Asra Virgianita, Ph.D., melihat bahwa keterlibatan aktif Indonesia masih sebatas hanya menjadi “jembatan” kerja sama, akan tetapi Indonesia belum bisa berjalan di atas jembatan tersebut. Ia menyebut, misalnya peran Indonesia dalam kerja sama selatan-selatan yang berhasil menjadi inisiator, akan tetapi belum bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya. Selain itu, secara garis besar Ia juga melihat bahwa dari sekian banyak keterlibatan tersebut, Kementerian Luar Negeri masih belum bisa mengkomunikasikan apa yang sebenarnya menjadi target konkret Indonesia, terutama dalam isu-isu lain, seperti lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur yang terus meminggirkan kelompok rentan.
Dr. Indra Kusumawardhana (Universitas Pertamina) menekankan signifikansi sektor energi hijau dan energi berkelanjutan. Ia menyebut Indonesia musti mengembalikan orientasi pengembangan sektor energi hijau–selain mempertimbangkan konteks geopolitik–juga perlu kembali kepada kearifan lokal.
Dalam konteks kebijakan, Syahda Guruh Langkah Samudera (Kementerian Luar Negeri) menyebut keterlibatan Indonesia dalam forum internasional ini menjadi upaya untuk transfer pengetahuan dengan negara-negara lain yang memiliki keunggulan di sektor-sektor spesifik. Kementerian Luar Negeri juga terus melakukan evaluasi mengenai keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional untuk memastikan tujuan Indonesia dapat tercapai.
Penutup: Pentingnya Kebijakan Luar Negeri yang dan Inklusif
Menutup rangkaian acara, diskusi ini menegaskan pentingnya refleksi kritis terhadap arah dan tujuan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar diplomasi Indonesia tidak berhenti pada partisipasi simbolik, tetapi mampu menghasilkan agenda yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas. Melalui ruang dialog seperti ini, diharapkan diplomasi publik Indonesia dapat terus diperkuat sebagai sarana untuk merespons ketidakpastian global sekaligus memastikan bahwa kebijakan luar negeri benar-benar bekerja untuk dan bersama masyarakat.
(/GAM)
Des 3, 2025 | event
Depok, 2 Desember, 2025 – Departemen Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) akan menyelenggarakan sebuah pameran bertajuk #SavePulauPari: Krisis Iklim, Perebutan Ruang Hidup, dan Daya Resiliensi Masyarakat Meraih Keadilan Sosial.
Kegiatan ini merupakan puncak dari pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Jejaring dan Ruang Transnasional, yang bertujuan untuk mendalami isu-isu global melalui lensa lokal, khususnya dampak perubahan iklim dan dinamika sosial yang terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
Pameran ini akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 4–5 Desember 2025 pukul 09.00 – 16.00 WIB di Selasar Gedung Nusantara, Kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat
Melalui pameran ini, mahasiswa HI UI berupaya menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi masyarakat Pulau Pari akibat kenaikan muka air laut, abrasi, serta konflik lahan yang melibatkan pihak swasta. Isu-isu ini tidak hanya dipahami sebagai masalah lingkungan semata, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial dan hak asasi manusia yang mendesak.
“Pameran ini merupakan bentuk pembelajaran konkrit yang bukan hanya berhenti pada pengajaran/ perkuliahan di kelas, tetapi mahasiswa diajak untuk turun langsung ke kasus empirik yang ada di lapangan (Pulau Pari) di mana terdapat persoalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat setempat (politik, ekonomi, sosial, lingkungan),” ujar Prof. Ani Widyani selaku Dosen Koordinator Mata Kuliah JRT dan sekaligus Guru Besar FISIP UI Bidang HAM & Gender. Pameran akan menampilkan berbagai materi edukatif, termasuk:
- Dokumentasi visual dan fotografi hasil riset lapangan
- Infografis mengenai dampak krisis iklim dan dinamika kepemilikan lahan di Pulau Pari
- Narasi tentang daya resiliensi dan perjuangan hukum masyarakat lokal
Publik, akademisi, aktivis lingkungan, dan rekan media diundang untuk hadir dan berpartisipasi dalam pameran ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai salah satu isu lingkungan dan sosial paling relevan di Indonesia saat ini. Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Suci F. Tanjung menyatakan bahwa “Dengan semangat #SavePulauPari, kami ingin menunjukkan bagaimana jejaring transnasional, antara MEDIA, ORGANISASI LINGKUNGAN, AKADEMISI, dan PUBLIK mampu bersinergi, membangun komunikasi, berkampanye, serta melakukan pendidikan dalam bentuk gerakan sosial maupun advokasi, yang memainkan peran krusial dalam upaya masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup dan mencari keadilan.” Lebih jauh Jenny Sirait selaku Urban Justice Campaigner Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa “solusi berbasis komunitas ala Pulau Pari menjadi inspirasi bagi komunitas yang bekerja demi melawan krisis iklim dan lingkungan, serta ancaman korporasi.
Nov 27, 2025 | event
Depok, 27 November 2025, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia menyambut kunjungan kehormatan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, H.E. Phillip Taula, di Gedung A FISIP UI.
Kunjungan dimulai pukul 11.00 WIB dengan sesi ramah tamah bersama pimpinan FISIP UI dan Departemen HI. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Taula juga berkeliling meninjau berbagai sarana dan prasarana fakultas, termasuk Maritime and Border Research Center (MBRC) yang menjadi salah satu pusat riset unggulan di lingkungan FISIP UI.
Kuliah Umum: New Zealand’s Foreign Policy in the Indo-Pacific
Setelah sesi perkenalan, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum yang berlangsung di Auditorium Komunikasi FISIP UI dan dihadiri lebih dari 40 mahasiswa dari berbagai program studi di UI. Dalam kuliah berjudul “New Zealand’s Foreign Policy in the Indo-Pacific,” Dubes Taula memaparkan arah kebijakan luar negeri Selandia Baru yang berfokus pada tiga prioritas strategis: memperkuat hubungan internasional, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat keamanan kawasan.
Beliau menekankan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru. Hubungan kedua negara mencakup berbagai bidang kerja sama, seperti keamanan pangan, energi terbarukan, pertahanan, perdagangan, dan pendidikan.
Peluang Beasiswa dan Studi di Selandia Baru
Selain membahas politik luar negeri, Dubes Taula juga memperkenalkan berbagai peluang pendidikan dan beasiswa pascasarjana di Selandia Baru. Beliau menyoroti bahwa seluruh universitas di Selandia Baru termasuk dalam 2% universitas terbaik dunia (QS World University Rankings 2025) serta menempati peringkat ke-4 dalam Global Peace Index 2024 sebagai negara teraman untuk belajar.
Sesi presentasi ini mendapat antusiasme tinggi dari para mahasiswa yang aktif bertanya mengenai proses aplikasi, peluang riset, serta budaya akademik di Selandia Baru. Diskusi kemudian dipandu oleh Prof. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.
Kegiatan ditutup pada pukul 13.30 WIB dengan penyerahan cendera mata oleh Ketua Departemen HI, Dr. Broto Wardoyo, kepada Duta Besar Phillip Taula sebagai simbol penghargaan dan persahabatan antara HI FISIP UI dan Kedutaan Besar Selandia Baru.
Nov 20, 2025 | event
Penulis: Tim Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI
Depok, 20 November 2025 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) melalui Klaster Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Transformasi Tata Kelola Global Berkeadilan, kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Ruang Gelap Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata.” Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan solidaritas tahunan yang digelar bekerja sama dengan Human Initiative, untuk membedah tantangan struktural, operasional, hingga geopolitik dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Acara berlangsung di Auditorium Komunikasi FISIP UI dan dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, lembaga kemanusiaan, serta jurnalis yang memiliki fokus pada isu-isu kemanusiaan dan hubungan internasional.
Solidaritas Akademik, Tantangan Bantuan dan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia
Dalam sambutannya, Broto Wardoyo, Ph.D. (FISIP UI) menekankan pentingnya solidaritas akademik yang disertai komitmen moral dan aksi nyata di tengah krisis Gaza. Bambang Suherman (Human Initiative) memaparkan empat tantangan utama penyaluran bantuan: akses terblokade, situasi keamanan, paradigma penanganan hilir, dan ancaman musim dingin, serta adanya “ruang gelap” yang membuat bantuan tertunda berbulan-bulan.
Indah Nuria Savitri, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, menyoroti kompleksitas diplomasi Palestina, dengan lebih dari 68.000 korban jiwa dan kerusakan berat fasilitas publik. Ia memaparkan tujuh fokus kerja Kemlu, termasuk perlindungan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerja sama multi-stakeholders, menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip hukum humaniter internasional.
Sisi Gelap Bantuan: Akses Terbatas, Pembatasan Barang, dan Kompleksitas Lapangan
Dalam diskusi publik yang dipandu Agung Nurwijoyo, M.Sc., para pembicara menyoroti tantangan penyaluran bantuan ke Palestina. Boy Mareta (Human Initiative) menggambarkan sulitnya masuknya bantuan saat KTT Cairo, dengan hanya 12% dari Jordan yang lolos pemeriksaan ketat Israel. Muhamad Ihsan (DT Peduli) menambahkan bahwa banyak barang berbahan besi dilarang masuk sehingga penerima manfaat harus diprioritaskan.
Titi Moektijasih (UN-OCHA) menekankan peran OCHA dalam memastikan akses kemanusiaan, di tengah hambatan geopolitik, penurunan pendanaan, dan meningkatnya korban dari tenaga kemanusiaan maupun jurnalis. Dr. Prita Kusumaningsih (BSMI) menyoroti pembatasan perbatasan serta kebijakan Israel yang sering berubah mendadak.
Dr. Hadiki Habib (MER-C) menekankan pentingnya dukungan akademik berbasis bukti dan menyebut pembelian logistik langsung di Gaza sebagai opsi paling aman meski lebih mahal. Sementara itu, Harfin Naqsyabandy (Liputan 6 SCTV) mengungkap banyak bantuan Indonesia ditolak karena tidak sesuai spesifikasi Israel, serta minimnya dukungan negara terhadap relawan.
Dari sisi akademisi, Asra Virgianita, Ph.D., Dosen Hubungan Internasional FISIP UI, menegaskan bahwa penanganan bantuan kemanusiaan di Palestina tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik. Karena itu, penyaluran bantuan harus ditempuh tidak hanya dengan pendekatan kemanusiaan, tetapi juga politik. Ia menyoroti minimnya koordinasi serta pentingnya pemetaan aktor untuk membangun kolaborasi strategis. Akademisi dapat berperan dalam pemetaan dan penyusunan strategi di lapangan. Sebagai penutup, ia menekankan perlunya kehadiran negara dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, serta melindungi penggiat kemanusiaan Indonesia, sekaligus memastikan bantuan dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan keberlanjutan jangka panjang.
Penutup: Memperluas Ruang Refleksi dan Aksi
Diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas penyaluran bantuan ke Gaza, termasuk hambatan struktural dan politik yang memengaruhi efektivitasnya. Melalui forum ini, FISIP UI bersama Human Initiative dan para perwakilan penggiat kemanusiaan berharap dapat memperkuat sinergitas antar penggiat kemanusiaan dan negara kolaborasi akademik dalam mendorong kebij, serta aksi kemanusiaan yang lebih strategis dan berkelanjutan.***
Nov 20, 2025 | event
Depok, 20 November 2025 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), melalui Klaster Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berkeadilan, menyelenggarakan diskusi akademik bertajuk “Global IR and Its Antinomies: Is Another Critical Approach Possible?”. Acara ini menghadirkan para akademisi dan peneliti untuk membahas perkembangan kajian Hubungan Internasional (HI), ketegangan epistemik dalam Global IR, serta prospek pendekatan kritis alternatif di tengah perubahan struktur global.
Diskusi dipandu oleh Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang, Ph.D., yang menekankan pentingnya percakapan ini sebagai upaya menavigasi perubahan global sekaligus menantang hierarki intelektual lama. Ia menyoroti bahwa Global IR mengandung sejumlah antinomi—kontradiksi internal—yang memunculkan pertanyaan apakah benar dapat menjadi alternatif atas teori Barat atau justru membutuhkan pendekatan kritis baru.
Dalam paparannya, Dr. Carmina Yu Untalan menegaskan bahwa kajian HI di Asia Tenggara berkembang lebih belakangan dibanding kawasan lain, sehingga pembahasan antinomi Global IR penting untuk memperluas agensi intelektual regional. Ia menggarisbawahi keterbatasan teori tradisional Barat seperti realisme dan liberalisme, serta menjelaskan bahwa Global IR harus dihadapkan pada tantangan pluralisme, risiko menjadi wacana turunan, jebakan esensialisme, hingga kesulitan menjaga interdisiplinaritas.
Dr. Carmina menawarkan gagasan Global IR 2.0 yang diinspirasi pendekatan feminis, postkolonial, dan dekolonial. Menurutnya, pendekatan ini dapat “mengundisiplinkan” HI dengan menyoroti sejarah terpinggirkan, dinamika domestik, serta suara-suara dari Global South. Ia menekankan bahwa diversifikasi HI bukan sekadar menambah perspektif geografis, melainkan merombak fondasi konseptual disiplin itu sendiri.
Sesi diskusi turut menghadirkan refleksi kritis dari peserta mengenai keterbatasan struktural akademisi Indonesia, fragmentasi internal, serta minimnya keterlibatan lintas disiplin. Dr. Carmina menekankan pentingnya warisan sejarah Indonesia, termasuk Bandung Spirit, sebagai modal untuk menghasilkan inovasi teoritis yang berakar pada pengalaman pascakolonial.
Sebagai penutup, para peserta sepakat bahwa antinomi dalam Global IR tidak harus dihindari, melainkan dapat menjadi titik awal produktif untuk membangun pendekatan HI yang lebih inklusif, historis, dan plural. Melalui forum ini, FISIP UI menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang akademik yang mendorong refleksi kritis, eksplorasi epistemologi alternatif, serta kontribusi teoritis yang berakar pada realitas Global South.
