Mar 4, 2026 | event
Depok, 4 Maret 2026 — Program Studi Magister Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, menyelenggarakan kuliah tamu dalam mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan pada Rabu, 4 Maret 2026. Kegiatan ini dilaksanakan dalam format diskusi dengan mengangkat topik “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”, yang menghadirkan tiga narasumber: Dr. rer. pol. Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik, Universitas Bakrie, Beni Sukadis, M.Si., peneliti di Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia (Lesperssi), dan Yudha Kurniawan, M.A., peneliti di Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Diskusi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika profesionalisme militer di Indonesia, khususnya terkait pola karir, tata kelola promosi perwira, serta implikasinya terhadap hubungan sipil–militer dan konsolidasi demokrasi.
Dalam paparannya, Aditya menyoroti bagaimana dinamika politik kontemporer, khususnya kepemimpinan populis, dapat memengaruhi pengaturan karir militer di Indonesia. Menurut Aditya, dalam praktiknya, promosi dan penempatan jabatan strategis dalam tubuh TNI sering kali berada dalam ketegangan antara norma profesional berbasis prestasi dan faktor koneksi personal yang terinstitusionalisasi dalam organisasi militer. Dalam konteks kepemimpinan populis, proses politik cenderung dipersonalisasi sehingga hubungan personal antara pemimpin politik dan militer menjadi faktor penting dalam pengisian posisi strategis. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi melemahkan mekanisme check and balance yang seharusnya dijalankan oleh institusi sipil dalam proses pengelolaan karir militer.
Hal ini memunculkan satu pertanyaan penting mengenai batas antara ranah sipil dan ranah militer dalam pengelolaan karir militer, khususnya terkait sejauh mana keterlibatan aktor sipil diperlukan dalam promosi jabatan strategis, termasuk penunjukan Panglima. Aditya menjelaskan bahwa praktik hubungan sipil–militer di berbagai negara demokrasi menunjukkan variasi yang cukup besar dalam hal ini. Dalam beberapa negara, proses pengangkatan pimpinan militer tertinggi membutuhkan persetujuan legislatif sebagai bagian dari mekanisme kontrol sipil, sementara di negara lain proses tersebut lebih banyak berada dalam kewenangan eksekutif. Yudha menambahkan bahwa bahkan terdapat negara demokrasi yang bahkan tidak mensyaratkan persetujuan legislatif dalam penunjukan pimpinan militer tertinggi, seperti praktik yang dapat ditemukan di Inggris. Perbandingan ini menunjukkan bahwa desain institusional hubungan sipil–militer dapat berbeda-beda, meskipun tetap berada dalam kerangka demokrasi.
Sementara itu, Beni menekankan pentingnya profesionalisme militer yang ditopang oleh kontrol sipil demokratis. Menurut Beni, militer yang profesional ditandai oleh institusi yang terdidik dengan baik, memiliki kesejahteraan yang memadai, serta didukung oleh persenjataan yang memadai. Dalam konteks Indonesia, profesionalisme TNI mengalami perubahan signifikan sejak era Reformasi, yang ditandai oleh pemisahan TNI dan Polri, lahirnya Undang-Undang Pertahanan Negara, serta Undang-Undang TNI yang menegaskan posisi militer sebagai alat negara yang tidak terlibat dalam politik praktis. Namun demikian, dalam praktik promosi jabatan strategis, pertimbangan kedekatan personal dengan pemimpin politik masih kerap muncul sebagai faktor penting, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai konsistensi prinsip meritokrasi dalam sistem karir perwira TNI.
Dalam paparannya, Beni juga menyinggung dinamika pergantian Panglima TNI yang tidak selalu mengikuti logika rotasi antarmatra yang sering diasumsikan dalam diskursus publik. Ia mencontohkan pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko kepada Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berasal dari Angkatan Darat. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, pertimbangan politik dan preferensi kepemimpinan nasional dapat memainkan peran penting dalam proses penunjukan Panglima TNI, sehingga tidak selalu mengikuti pola rotasi yang bersifat formal atau tidak tertulis.
Melengkapi diskusi tersebut, Yudha membahas persoalan struktural dalam sistem karir militer Indonesia. Dalam kajian yang dia lakukan, Yudha menjelaskan bahwa secara ideal seorang perwira membutuhkan sekitar 25–28 tahun untuk mencapai pangkat Brigadir Jenderal. Namun dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian antara jumlah personel dan struktur jabatan yang tersedia, yang memicu fenomena penumpukan perwira tinggi. Masalah ini diperparah oleh berbagai faktor, seperti keterbatasan lembaga pendidikan militer, bottleneck dalam promosi jabatan, ketimpangan kualitas sumber daya manusia sejak tahap rekrutmen, serta keterbatasan anggaran pertahanan dan fasilitas pelatihan. Kondisi tersebut pada akhirnya memengaruhi dinamika regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh TNI serta perkembangan pola karir personel militer.
Kuliah tamu ini menjadi bagian dari upaya akademik untuk memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai dinamika reformasi sektor keamanan di Indonesia, khususnya dalam konteks hubungan sipil–militer dan profesionalisme militer di negara demokrasi. Melalui dialog antara akademisi, peneliti, dan praktisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong refleksi kritis terhadap tantangan yang dihadapi dalam memperkuat profesionalisme militer sekaligus menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola pertahanan negara.
Topik yang dibahas ini menjadi penting di era dimana banyak akademisi menilai Indonesia sedang mengalami fase democratic backsliding. Peran TNI dalam ranah sipil menjadi satu hal yang senantiasa dikritisi. Meski demikian, hubungan sipil–militer pada dasarnya bersifat dua arah. Artinya, keseimbangan dalam hubungan tersebut tidak hanya ditentukan oleh ada atau tidaknya ekspansi militer di ranah sipil, namun juga kemampuan sipil dalam menegaskan batas-batah ranah dan kewenangan sipil dari militer. Pertimbangan organisasi militer dalam penataan pola karir dan tata kelola promosi perwira menjadi salah satu titik dimana bisa jadi kendali sipil yang terlalu kuat akan membawa dampak yang buruk. Persoalan ini seharusnya tidak seharusnya disikapi sebagai bagian dari politik praktis namun diletakkan dalam koridor penataan internal militer atas dirinya sendiri. Di banyak negara demokrasi, pendekatan yang lebih organisasional dalam isu ini sudah sangat lumrah.
Feb 10, 2026 | event
Depok, Februari 2026 — Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia menjadi tuan rumah Southeast Asia Youth Forum on Consumer Protection 2026, sebuah forum regional yang mempertemukan 36 delegasi muda dari 10 negara ASEAN untuk membahas tantangan dan masa depan perlindungan konsumen di era ekonomi digital.
Forum ini merupakan bagian dari proyek PROTECT II yang diimplementasikan oleh Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) atas mandat German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development. Kegiatan ini dirancang untuk memperkuat literasi konsumen, meningkatkan kesadaran terhadap risiko transaksi lintas batas, serta mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam agenda perlindungan konsumen ASEAN.
Menjawab Tantangan Ekonomi Digital ASEAN
Transformasi digital di kawasan ASEAN membawa peluang besar sekaligus risiko baru bagi konsumen, mulai dari praktik manipulatif (dark patterns), penipuan daring lintas negara, hingga rendahnya pemahaman mekanisme pengaduan regional.
Data ASEAN Consumer Empowerment Index menunjukkan tingkat pemberdayaan konsumen di kawasan masih berada pada kategori moderat, menandakan perlunya penguatan literasi dan partisipasi publik dalam sistem perlindungan konsumen.
Melalui forum ini, para peserta mendalami isu-isu strategis seperti:
Perlindungan konsumen dalam ekonomi digital
Literasi keuangan dan risiko fintech
Mekanisme pengaduan lintas batas di ASEAN
Koordinasi regional dalam kerangka ASEAN Economic Community
Diskusi tidak berhenti pada tataran konseptual. Peserta juga merancang kampanye kesadaran publik yang akan diimplementasikan di negara masing-masing sebagai tindak lanjut konkret forum.
Menghubungkan Pemuda dengan Arsitektur Kebijakan ASEAN
Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, peserta melakukan kunjungan ke ASEAN Secretariat untuk memahami secara langsung dinamika kerja sama regional dan agenda perlindungan konsumen dalam kerangka ASEAN.
Kunjungan ini memperlihatkan bahwa regulasi regional bukan sekadar dokumen kebijakan, melainkan hasil koordinasi dan komitmen bersama negara-negara anggota untuk membangun kepercayaan pasar yang adil dan inklusif.
Forum ini juga mendorong keterlibatan pemuda dalam ASEAN Consumer Association Network (ACAN), memperkuat jejaring advokasi dan kolaborasi lintas negara.
Membangun Ekosistem Pasar yang Adil dan Inklusif
Southeast Asia Youth Forum on Consumer Protection 2026 menegaskan bahwa perlindungan konsumen bukan semata isu hukum, tetapi juga isu literasi, partisipasi, dan solidaritas regional.
Dengan mempertemukan generasi muda dari berbagai latar belakang, forum ini menciptakan ruang dialog sekaligus laboratorium kepemimpinan regional — tempat gagasan, pengalaman, dan aspirasi bertemu untuk membangun masa depan ekonomi ASEAN yang lebih transparan dan berkeadilan.
Melalui inisiatif ini, Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat kerja sama regional berbasis pengetahuan, dialog, dan pemberdayaan generasi muda.
Feb 9, 2026 | event
Jakarta, 9–10 Februari 2026 – Dialog Keamanan Asia Tenggara–Jepang yang diselenggarakan di Jakarta oleh CIReS Universitas Indonesia bekerja sama dengan Sasakawa Peace Foundation (SPF) mempertemukan pemangku kepentingan dari Asia Tenggara dan Jepang, meliputi unsur pemerintah, akademisi, think tank, komunitas kebijakan, dari ranah militer dan sipil dari Jepang, Indonesia, Singapura, Filipina, dan Vietnam. Dialog ini dirancang sebagai ruang bersama untuk mencari titik temu dan memperkuat kerja sama di tengah meningkatnya persaingan negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik.
Pada pidato pembukaan, Yasuhiro Kawakami, Direktur Unit Studi Keamanan dan Jepang–Amerika Serikat, SPF, menyampaikan bahwa “dialog ini bertujuan menghubungkan perspektif kebijakan tingkat tinggi dengan keahlian khusus para analis keamanan dari masing-masing negara, guna memperdalam pemahaman bersama mengenai isu-isu keamanan kawasan.”
Dialog kemudian dilanjutkan dengan pidato kunci dan diskusi pleno. Amarulla Octavian, Wakil Kepala BRIN, dalam pidato kuncinya menekankan urgensi tanggung jawab bersama dengan menyatakan bahwa “menghadapi tatanan dunia yang baru, kekuatan dan ketahanan ASEAN bertumpu pada penguatan persatuan, sentralitas kawasan, serta ketahanan domestik untuk menghadapi ketidakpastian geopolitik dan ekonomi global.” Senada dengan itu, Ipung Purwadi, Deputi Bidang Kajian Strategis Lemhannas RI, merumuskan arah sikap kawasan secara ringkas melalui pernyataan “Bridge, Not Battleground.” Kedua pesan ini menegaskan fondasi dialog: menjaga stabilitas kawasan melalui tanggung jawab kolektif dan pilihan strategis untuk menjadi penghubung, bukan arena pertarungan.
Sesi pleno membahas dua isu utama keamanan kawasan Indo-Pasifik. Sesi Pleno pertama bertema Integrated Maritime Security: Naval Cooperation and Joint Force Engagement in the Indo-Pacific, dimoderatori Vahd Nabyl Achmad Mulachela, Kepala Pusat Strategi Kebijakan Asia Pasifik dan Afrika, BSKLN Kementerian Luar Negeri RI, serta menghadirkan Laksda TNI Antonius Widyoutomo, Tenaga Ahli Tingkat III KSAL Bidang Diplomasi, Hubungan Internasional, Hukum, dan Intelijen, dan Koji Yamazaki, Mantan Kepala Staf Japan Self-Defense Forces. Benang merah sesi ini adalah bahwa keamanan maritim Indo-Pasifik hanya dapat dijaga melalui kerja sama angkatan laut yang terintegrasi, berbasis hukum internasional, serta diperkuat kepercayaan, berbagi informasi, dan interoperabilitas.
Sesi Pleno kedua bertema U.S. Retrenchment in Asia? Strategic Coordination Among Asia’s Middle Powers, dimoderatori Edy Prasetyono, Pengajar Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia dan Ahli Geopolitik serta Wawasan Nusantara Lemhannas RI, dengan pembicara Andi Widjajanto, Penasihat Senior LAB45, dan Nobukatsu Kanehara, Direktur Eksekutif SPF. Sesi ini menunjukkan kesepakatan bahwa di tengah rivalitas kekuatan besar, stabilitas kawasan bergantung pada koordinasi strategis negara-negara kekuatan menengah untuk menjaga otonomi dan memperkuat tatanan berbasis aturan.
Dialog dilanjutkan dengan diskusi panel yang menghadirkan pembicara dan moderator dari Indonesia, Jepang, Filipina, Singapura, dan Vietnam, yang berasal dari kalangan militer, pembuat kebijakan internasional dan pertahanan, akademisi, serta think tank. Seluruh sesi diskusi panel diselenggarakan dengan prinsip Chatham House Rule untuk memastikan pertukaran pandangan dan gagasan berlangsung secara terbuka dan konstruktif.
Secara intelektual, dialog ini digagas dan dirancang oleh Broto Wardoyo, Dosen dan Ketua Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, sebagai peneliti utama dalam riset bersama CIReS–SPF mengenai kebijakan keamanan Jepang dalam perspektif Indonesia dan Asia Tenggara. Dalam pandangannya, dialog strategis yang berkelanjutan merupakan instrumen penting untuk membangun kepercayaan dan mengelola perbedaan kepentingan di tengah kompetisi kekuatan besar. Pada sesi penutup, ia mengusulkan agar forum ini dilanjutkan secara reguler dengan nama “The Sudirman Dialogue.”
Makna simbolik lokasi dialog juga diangkat dengan merujuk pada sosok Jenderal Sudirman, yang merepresentasikan perjuangan kedaulatan, kepemimpinan, dan tanggung jawab moral. Refleksi ini mengaitkan sejarah Indonesia–Jepang yang kompleks dengan pilihan bersama untuk membangun kemitraan yang lebih baik dan berorientasi ke masa depan. Usulan untuk melanjutkan forum ini sebagai The Sudirman Dialogue mencerminkan komitmen bersama untuk menginstitusionalisasikan dialog keamanan yang terbuka dan inklusif antara Asia Tenggara dan Jepang, sekaligus memperkuat kepercayaan strategis serta stabilitas dan kemakmuran jangka panjang kawasan Asia Pasifik.
Jan 14, 2026 | event
Depok, 14 Januari 2026 – Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia menjadi tuan rumah untuk acara “Nonton Bareng Pernyataan Pers Tahunan (PPTM) Menteri Luar Negeri 2026 dan Bincang Polugri”. Acara yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Luar Negeri and Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia (AIHII) ini diselenggarakan di Auditorium Juwono Sudarsono (AJS) pada 14 Januari 2026, pukul 10.00 hingga 13.00.
Diplomasi Publik sebagai Langkah Menavigasi Ketidakpastian Global
Acara nonton bareng ini dibuka dengan sambutan oleh Dekan FISIP UI, Prof. Evi Fitriani, Ph.D yang membahas pentingnya PPTM sebagai salah satu medium diplomasi publik yang sangat diperlukan dalam membuka ruang seluas-luasnya bagi publik, terutama di tengah ketidakpastian global yang semakin menantang. Pandangan serupa juga disampaikan oleh Agus Haryanto, S.I.P.,M.Si selaku ketua umum AIHII dan akademisi dari Universitas Jenderal Soedirman. Terkait diplomasi publik, Direktur Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri Ani Nigeriawati juga menyatakan bahwa Kementerian Luar Negeri akan terus menginisiasi kolaborasi lintas sektor yang dapat meningkatkan akses untuk publik.
Membuka PPTM, Menteri Luar Negeri Sugiono menyinggung rentannya kondisi global hari ini yang membuat batas antara stabilitas dan konflik sangat tipis. Hal ini berujung pada fenomena global yang mengganggu sektor sosial-ekonomi esensial, mulai dari disrupsi rantai pasok global, perang/embargo perdagangan, hingga melemahnya mekanisme multilateralisme. Oleh karena itu, untuk menghadapi hal tersebut Sugiono menegaskan bahwa Indonesia perlu membangun ketahanan nasional yang berbasis pada pembangunan sumber daya manusia (SDM), ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Terakhir, Sugiono juga menyebut Indonesia juga akan terus mengedepankan pendekatan berbasis dialog dengan semua pihak dan keterlibatan aktif dalam fora-fora internasional yang strategis. Saat ini Indonesia telah menjadi ketua untuk beberapa forum internasional, seperti D-8 dan Dewan HAM PBB.
Keterlibatan Indonesia dalam Berbagai Forum Internasional: Untuk apa dan siapa?
Setelah nonton bareng, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dipandu oleh Kepala Prodi Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Laila Indriyanti Fitria M.Si ini, para penanggap menyinggung mengenai peran Indonesia di berbagai forum internasional sebagai salah satu upaya yang baik untuk mendorong ketahanan nasional, namun tentu masih belum bisa dianggap maksimal.
Dari sisi akademis, Asra Virgianita, Ph.D., melihat bahwa keterlibatan aktif Indonesia masih sebatas hanya menjadi “jembatan” kerja sama, akan tetapi Indonesia belum bisa berjalan di atas jembatan tersebut. Ia menyebut, misalnya peran Indonesia dalam kerja sama selatan-selatan yang berhasil menjadi inisiator, akan tetapi belum bisa mengkonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya. Selain itu, secara garis besar Ia juga melihat bahwa dari sekian banyak keterlibatan tersebut, Kementerian Luar Negeri masih belum bisa mengkomunikasikan apa yang sebenarnya menjadi target konkret Indonesia, terutama dalam isu-isu lain, seperti lingkungan di tengah pembangunan infrastruktur yang terus meminggirkan kelompok rentan.
Dr. Indra Kusumawardhana (Universitas Pertamina) menekankan signifikansi sektor energi hijau dan energi berkelanjutan. Ia menyebut Indonesia musti mengembalikan orientasi pengembangan sektor energi hijau–selain mempertimbangkan konteks geopolitik–juga perlu kembali kepada kearifan lokal.
Dalam konteks kebijakan, Syahda Guruh Langkah Samudera (Kementerian Luar Negeri) menyebut keterlibatan Indonesia dalam forum internasional ini menjadi upaya untuk transfer pengetahuan dengan negara-negara lain yang memiliki keunggulan di sektor-sektor spesifik. Kementerian Luar Negeri juga terus melakukan evaluasi mengenai keterlibatan Indonesia dalam forum-forum internasional untuk memastikan tujuan Indonesia dapat tercapai.
Penutup: Pentingnya Kebijakan Luar Negeri yang dan Inklusif
Menutup rangkaian acara, diskusi ini menegaskan pentingnya refleksi kritis terhadap arah dan tujuan keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil menjadi kunci agar diplomasi Indonesia tidak berhenti pada partisipasi simbolik, tetapi mampu menghasilkan agenda yang inklusif dan berpihak pada kepentingan publik yang lebih luas. Melalui ruang dialog seperti ini, diharapkan diplomasi publik Indonesia dapat terus diperkuat sebagai sarana untuk merespons ketidakpastian global sekaligus memastikan bahwa kebijakan luar negeri benar-benar bekerja untuk dan bersama masyarakat.
(/GAM)
Dec 3, 2025 | event
Depok, 2 Desember, 2025 – Departemen Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) akan menyelenggarakan sebuah pameran bertajuk #SavePulauPari: Krisis Iklim, Perebutan Ruang Hidup, dan Daya Resiliensi Masyarakat Meraih Keadilan Sosial.
Kegiatan ini merupakan puncak dari pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Jejaring dan Ruang Transnasional, yang bertujuan untuk mendalami isu-isu global melalui lensa lokal, khususnya dampak perubahan iklim dan dinamika sosial yang terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
Pameran ini akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 4–5 Desember 2025 pukul 09.00 – 16.00 WIB di Selasar Gedung Nusantara, Kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat
Melalui pameran ini, mahasiswa HI UI berupaya menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi masyarakat Pulau Pari akibat kenaikan muka air laut, abrasi, serta konflik lahan yang melibatkan pihak swasta. Isu-isu ini tidak hanya dipahami sebagai masalah lingkungan semata, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial dan hak asasi manusia yang mendesak.
“Pameran ini merupakan bentuk pembelajaran konkrit yang bukan hanya berhenti pada pengajaran/ perkuliahan di kelas, tetapi mahasiswa diajak untuk turun langsung ke kasus empirik yang ada di lapangan (Pulau Pari) di mana terdapat persoalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat setempat (politik, ekonomi, sosial, lingkungan),” ujar Prof. Ani Widyani selaku Dosen Koordinator Mata Kuliah JRT dan sekaligus Guru Besar FISIP UI Bidang HAM & Gender. Pameran akan menampilkan berbagai materi edukatif, termasuk:
- Dokumentasi visual dan fotografi hasil riset lapangan
- Infografis mengenai dampak krisis iklim dan dinamika kepemilikan lahan di Pulau Pari
- Narasi tentang daya resiliensi dan perjuangan hukum masyarakat lokal
Publik, akademisi, aktivis lingkungan, dan rekan media diundang untuk hadir dan berpartisipasi dalam pameran ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai salah satu isu lingkungan dan sosial paling relevan di Indonesia saat ini. Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Suci F. Tanjung menyatakan bahwa “Dengan semangat #SavePulauPari, kami ingin menunjukkan bagaimana jejaring transnasional, antara MEDIA, ORGANISASI LINGKUNGAN, AKADEMISI, dan PUBLIK mampu bersinergi, membangun komunikasi, berkampanye, serta melakukan pendidikan dalam bentuk gerakan sosial maupun advokasi, yang memainkan peran krusial dalam upaya masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup dan mencari keadilan.” Lebih jauh Jenny Sirait selaku Urban Justice Campaigner Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa “solusi berbasis komunitas ala Pulau Pari menjadi inspirasi bagi komunitas yang bekerja demi melawan krisis iklim dan lingkungan, serta ancaman korporasi.
Nov 27, 2025 | event
Depok, 27 November 2025, Department of International Relations, Faculty of social and Political Sciences, University of Indonesia welcomed the honorary visit New Zealand Ambassador to Indonesia, H.E. Phillip Taula, in building a FISIP UI.
The visit starts at 11.00 pm with a suave session with the leaders of FISIP UI and the HI Department. On the occasion, Ambassador Taula also toured various facilities and infrastructure of the faculty, including Maritime and Border Research Center (MBRC) which became one of the leading research centers in the FISIP UI environment.
Kuliah Umum: New Zealand’s Foreign Policy in the Indo-Pacific
After the introductory session, activities continued with public lectures which takes place in The FISIP UI communication Auditorium and attended by more than 40 students from various study programs at UI. In a lecture entitled “New Zealand’s Foreign Policy in the Indo-Pacific,” Ambassador Taula outlined the direction of New Zealand's foreign policy focusing on three strategic priorities: strengthen international relations, increase prosperity, and strengthen regional security.
He emphasized that Southeast Asia, including Indonesia, is a top priority in New Zealand Foreign Policy. The relationship between the two countries covers various areas of cooperation, such as food security, renewable energy, defense, trade, and education.
Scholarship and study opportunities in New Zealand
In addition to discussing foreign policy, Ambassador Taula also introduced various postgraduate education and scholarship opportunities in New Zealand. He highlighted that all universities in New Zealand are included in 2% of the world's best universities (QS World University Rankings 2025) serta menempati peringkat ke-4 dalam Global Peace Index 2024 as the safest country to study.
This presentation session received high enthusiasm from students who actively asked questions about the application process, research opportunities, and academic culture in New Zealand. The discussion is then guided by Prof. Evi Fitriani, Professor of International Relations of FISIP UI.
Activities closed at 13.30 PM with souvenir delivery by Head of HI Department, Dr. Broto Wardoyo, to Ambassador Phillip Taula as a symbol of appreciation and friendship between HI FISIP UI and the Embassy of New Zealand.
