Aug 30, 2025 | HI Quarterly
Jonathan Jordan
HI UI 2024
Hubungan Internasional (HI) adalah ilmu elit yang menarasikan proses dan peristiwa di luar cakupan keseharian. Pernyataan tersebut merupakan stereotipe yang telah dibangun selama lebih dari seabad berkat berbagai literatur dan pandangan yang mendominasi ilmu tersebut.
Paradigma-paradigma yang selama ini menguasai HI acap kali berfokus pada unit analisis negara. Sebagai contoh, realisme struktural menekankan negara, kepentingannya, beserta struktur internasional dan bahkan tidak mengakui keberadaan ruang domestik dalam analisisnya. Oleh karena itu, apa yang dianggap lumrah dan berkaitan dengan keseharian orang biasa termarginalisasi dalam kajian HI atau dianggap tidak ada sama sekali dalam fenomena internasional.
Namun, keabsenan sehari-hari dalam HI tidak harus konstan. Sekarang, suatu konsep sedang berkembang untuk mengisi kekosongan tersebut, yakni Everyday IR (HI sehari-hari). Everyday IR memiliki banyak definisi, tetapi premisnya adalah mengenalkan keseharian nonelit orang biasa dalam kerangka analisisnya.
Pendekatan ini menggeser fokus HI ke hal-hal lumrah, aktor-aktor yang terabaikan, dan bagaimana mereka memengaruhi atau dipengaruhi fenomena HI. Kunci di sini adalah memperlakukan komponen-komponen yang terlupakan tersebut bukan sebagai sesuatu yang tidak bermakna, melainkan sebagai hal yang memiliki relevansi dalam HI. Dengan demikian, artikel ini bertujuan memaparkan alasan Everyday IR harus lebih dibahas dalam ilmu HI dengan meninjau mengapa Everyday IR termarginalisasi, manfaat kajiannya, dan contoh Everyday IR dalam konteks Indonesia.
Keabsenan kajian sehari-hari dalam HI dimulai sejak penetapannya sebagai disiplin di Aberystwyth, Inggris, pada 1919. Disiplin ini dibentuk sebagai respons kehancuran Perang Dunia Pertama sehingga perang dan perdamaian merupakan isu utama HI tradisional dengan pendekatan yang berfokus pada negara, liberalisme utopis—setidaknya pada awal Periode Antarperang—dan realisme Eropa.
Dalam konteks tradisional ini, HI merupakan ilmu yang dibuat untuk memecahkan masalah-masalah besar yang dialami negara di atas keseharian kehidupan manusia, sehingga tidak perlu memperhatikannya. Hal tersebut bahkan dapat dilihat dalam isu-isu besar lain yang mekar kemudian, seperti ekonomi politik internasional dan masyarakat internasional (international society), yang berfokus pada pengelolaan tatanan dunia oleh negara.
Seiring berjalannya waktu, HI berkembang, tetapi fokusnya tetap pada masalah yang jauh dari kehidupan sehari-hari yang diperkuat oleh akademisi HI. Saat Perang Dingin, pandangan-pandangan positivis dan rasional, seperti neorealisme dan neoliberalisme, mendominasi HI dalam upaya membuatnya lebih menyerupai ilmu alam.
Pemikiran-pemikiran positivis tersebut memusatkan perhatian mereka pada aktor negara dalam struktur internasional dan bahkan menganggapnya hal natural (given), bukan konstruksi sosial sehingga apa yang dianggap keseharian kehidupan tidak memasuki kerangka analisis sama sekali. Bahkan konstruktivisme tidak menyisihkan perhatian kepada keseharian secara memuaskan.
Kendati beberapa akademisi HI telah berupaya menghubungkan keseharian dengan internasional, khususnya peneliti teori feminis, area ini tetap termarginalisasi dalam disiplin yang kerap kali lebih suka membahas tentang negara, tatanan internasional, dan institusi.
Dominasi negara dalam HI tidak lepas dari faktor yang mendorong arah perkembangan disiplin tersebut, yakni ketimpangan hierarki dalam sistem internasional. Meski anarki— ketiadaan otoritas di atas negara—merupakan tema sentral dalam HI, suatu hierarki terbentuk sebelum dan setelah Perang Dunia Kedua yang memosisikan Barat pada puncaknya. Hegemoni Barat pun membawa dominasi dalam produksi dan reproduksi ilmu HI, sehingga pandangan-pandangan arus utama sesuai dengan kepentingan dan preferensi Barat.
Kendati Everyday IR bukan secara inheren Barat ataupun non-Barat, konsep negara merupakan unit analisis utama HI Barat yang diekspor ke berbagai penjuru dunia dan kepentingan Amerika Serikat sendiri mendorong reproduksi konsep negara sebagai suatu hal yang natural (given) melalui paradigma positivis.
Lihat saja konsep-konsep HI alternatif yang bahkan tidak mengenal konsep negara dan kedaulatan, seperti Tianxia Tiongkok, yang mengalami kemunduran berkat dominasi Barat. Oleh sebab itu, potensial perkembangan Everyday IR berkurang secara signifikan akibat faktor dominasi dan kepentingan negara-negara Barat dalam ilmu HI.
Pengabaian keseharian dalam HI telah menciptakan gap besar antara Everyday IR dan HI konvensional. Perhatian yang diberikan akademisi terhadap bidang ini memang meningkat, tetapi belum memuaskan, khususnya di negara-negara seperti Indonesia. Beberapa manfaat dapat diraup jika lebih banyak perhatian dituangkan untuk mengkaji keseharian dalam HI, yakni sebagai berikut.
Pertama, pengkajian mendalam Everyday IR memberikan wawasan yang lebih luas tentang HI. Tidak diragukan bahwa Everyday IR merupakan cara yang tidak konvensional dalam menganalisis HI. Walakin, justru hal tersebut adalah kekuatannya.
Everyday IR dapat membuka pintu kepada aspek-aspek keseharian yang selama ini tersembunyi dalam HI, seperti agensi manusia (human agency) dan praktik politik mikro, yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh fenomena makro. Dengan demikian, akademisi, praktisi, dan pelajar HI bisa mendapatkan pemahaman holistik akan kompleksitas HI yang juga menyentuh kehidupan sehari-hari.
Kedua, Everyday IR menantang hegemoni unilateral yang telah mendominasi HI. Dengan memberikan ruang guna perkembangan, Everyday IR dapat berkontribusi dalam pemenuhan seruan HI Global (Global IR) yang berupaya membuat HI lebih inklusif. Everyday IR dapat mendampingi, tetapi tidak menggantikan teori-teori HI lainnya yang berpusat pada negara agar suatu universalisme plural dan pembantahan akan superioritas pandangan tertentu terlaksana.
Selain itu, cara pandang baru ini memberikan ruang kepada jenis agensi yang dilaksanakan individu biasa pada level mikro yang dapat memengaruhi peristiwa internasional. Lebih-lebih, dengan kemunduran hegemoni Barat dan peleburannya dalam tatanan global, kajian Everyday IR dapat memanfaatkan momentum ini untuk meluaskan wawasan dan menarik minat dunia HI.
Ketiga, Everyday IR akan membuat HI lebih mudah diakses dan relevan kepada khalayak umum. Premis Everyday IR adalah mengenalkan keseharian dan hal-hal lumrah dalam kerangka analisis HI.
Dengan melakukan ini, area disiplin tersebut memberi panggung kepada aspek-aspek dunia yang lebih relevan kepada khalayak umum sehingga HI dapat bergerak keluar dari stereotipenya sebagai ilmu elit dengan juga meneliti hal nonelit. Peran individu, seperti pedagang kaki lima, dan keseharian, seperti berkomuter, yang selama ini termarginalisasi dapat dikaji secara mendalam sehingga Everyday IR dapat mencari cara untuk memberdayakan mereka dalam konteks internasional.
Dengan manfaat-manfaat demikian, Everyday IR harus dikembangkan lebih lanjut, khususnya di negara-negara dengan kajian minim berkaitan dengannya, seperti Indonesia. Berkaitan dengan itu, berikut beberapa contoh yang mana Everyday IR dapat diaplikasikan untuk melihat hubungan antara peristiwa mikro dan makro di Indonesia.
Pertama, kemungkinan kembalinya militerisme dalam kehidupan sipil dan normalisasinya di Indonesia dapat ditinjau lebih lanjut untuk melihat bagaimana keseharian tersebut dapat memengaruhi hubungan luar negeri Indonesia. Sebuah artikel karya peneliti feminis HI Linda Åhäll bertajuk “Feeling Everyday IR: Embodied, Affective, Militarising Movement as Choreography of War” (2019) membahas topik tersebut.
Åhäll membahas bagaimana aktivitas orang biasa sehari-hari yang berkaitan dengan militer, seperti pameran kemiliteran dan pengenangan akan pertempuran, yang telah ternormalisasi dapat memperkuat militerisme dalam masyarakat dan berdampak pada keamanan. Cara serupa dapat digunakan untuk meninjau normalisasi militer dalam kehidupan masyarakat sipil Indonesia dan implikasinya terhadap keamanan.
Kedua, aktivitas keseharian komuter menyediakan lapangan yang dapat diteliti Everyday IR. Sebagai contoh, jumlah komuter yang meningkat dapat mempererat kerja sama akan negara tertentu dan membangun persepsi khalayak umum akannya.
Hal tersebut dapat dilihat melalui pembelian kereta komuter baru dari Tiongkok untuk memutakhirkan dan memperbesar kapasitas armada. Selain itu, wacana kereta api (KA) petani-pedagang yang terinspirasi oleh Tiongkok dapat ditinjau dalam konteks Everyday IR untuk menyelidiki bagaimana praktik komersial masyarakat petani-pedagang dan pengaruh Tiongkok saling berhubungan.
Ketiga, dampak komunitas keturunan diaspora di Indonesia terhadap fenomena HI dapat diselidiki lebih mendalam. Berkat letak Indonesia yang strategis, banyak pendatang dari Tiongkok, India, Timur Tengah, dan sebagainya berbaur dan menetap di negeri ini.
Mereka telah terintegrasi menjadi rakyat Indonesia, tetapi status dan asosiasi unik mereka kepada negara nenek moyang mereka dapat memengaruhi kebijakan-kebijakan luar negeri. Hubungan tersebut dapat dikaji lebih lanjut melalui lensa Everyday IR.
Everyday IR merupakan kesempatan bagus untuk mengembangkan disiplin HI dengan menggeserkan fokus kepada aktor-aktor yang termarginalisasi dan aktivitas sehari-hari untuk meninjau dampaknya kepada politik makro. Selama ini, Everyday IR diabaikan karena fokus tradisional HI kepada negara yang didorong oleh hegemoni dan preferensi Barat.
Namun, bidang ini mulai dilirik oleh beberapa akademisi sebagai alternatif untuk menjelaskan fenomena HI dan cara berkontribusi mewujudkan visi HI Global di tengah pergantian tatanan dunia. Tiga contoh yang telah disebutkan di atas menunjukkan bahwa Everyday IR masih memiliki banyak potensi untuk dikembangkan dan diaplikasikan. Oleh karena itu, kajian area ilmu HI yang belum sepenuhnya berkembang matang ini harus dimanfaatkan dan diintensifkan demi masa depan yang lebih mencerahkan dan inklusif.
Referensi
Acharya, Amitav, dan Barry Buzan. “Why is There No Non-Western International Relations Theory? An Introduction.” Dalam Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia. Disunting oleh Amitav Acharya dan Barry Buzan. Oxon: Routledge, 2010. 1-25.
Acharya, Amitav. “Towards a Global International Relations?” E-International Relations. Diakses 18 Agustus 2025. https://www.e-ir.info/2017/12/10/towards-a-global-international-relations.
Acharya, Amitav. “Goodbye West: Long Live World Order.” E-International Relations. Diakses 18 Agustus 2025. https://www.e-ir.info/2025/03/13/goodbye-west-long-live-world-order.
Acuto, Michele. “Everyday International Relations: Garbage, Grand Designs, and Mundane Matters.” International Political Sociology 8, no. 4 (2014): 345-362. https://doi.org/10.1111/ips.12067.
Åhäll, Linda. “Feeling Everyday IR: Embodied, Affective, Militarising Movement as Choreography of War.” Cooperation and Conflict 54, no. 2 (2019): 149-166. https://doi.org/10.1177/0010836718807501.
Björkdahl, Annika, Martin Hall, dan Ted Svensson. “Everyday International Relations: Editors’ Introduction.” Cooperation and Conflict 54, no. 2 (2019): 123-130. https://doi.org/10.1177/0010836719845834.
Fitriani, Evi. “Linking the Impacts of Perception, Domestic Politics, Economic Engagement, and the International Environment on Bilateral Relations between Indonesia and China in the Onset of the 21st Century.” Journal of Contemporary East Asia Studies 10, no. 2 (2021): 183-202. https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1955437.
Hopf, Ted. “The Promise of Constructivism in International Relations Theory.” International Security 23, no. 1 (1998): 171-200. https://doi.org/10.2307/2539267.
Jackson, Robert, dan Georg Sørensen. Introduction to International Relations: Theories and Approaches. 5th ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
Pusparisa, Yosepha D. R. “Terinspirasi China, KAI Berencana Hadirkan Kereta Petani-Pedagang.” Kompas. Diakses pada 18 Agustus 2025. https://www.kompas.id/artikel/terinspirasi-china-kai-berencana-hadirkan-ka-petani-pedagang.
Qin, Yaqing. “Why Is There No Chinese International Relations Theory?” Dalam Non-Western International Relations Theory: Perspectives on and beyond Asia. Disunting oleh Amitav Acharya dan Barry Buzan. Oxon: Routledge, 2010. 26-50.
Solomon, Ty, dan Brent J. Steele. “Micro-moves in International Relations Theory.” European Journal of International Studies 23, no. 2 (2017): 267-291.
Steele, Brent J. “Revisiting Classical Functional Theory: Towards a Twenty-First Century Micro-Politics,” Journal of International Political Theory 7, no. 1 (2011): 16-35. https://doi.org/10.3366/jipt.2011.0004.
Waltz, Kenneth N. “The Anarchic Structure of World Politics.” Dalam International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. 13th ed. Disunting oleh Robert J. Art dan Robert Jervis. New York: Pearson, 2016. 48-70.
Aug 30, 2025 | HI Quarterly
Muhammad Junior Zain
FH UI 2022
By the end of 2024, an estimated 40.8 million people are living with HIV. In Indonesia alone, approximately 570,000 people are living with HIV, most of them are included among important demographics (MSM, sex workers, people who inject drugs, and transgender persons) except in Tanah Papua, where the epidemic is generalized. Today, USAID’s funding cut in the sector endangers the rapid development of public health infrastructure, undermines years of progress in HIV control, and leaves vulnerable communities without essential support systems.
Now, with clinics shuttering and outreach programs suspended, communities that were once steadily advancing toward lower infection rates are suddenly thrust back into uncertainty. This retreat has not only put people at risk of getting HIV again and dying from AIDS, but it also makes people throughout the world less trusting of foreign development promises, especially in many low- and middle-income nations, particularly in Sub-Saharan Africa and Southeast Asia. These regions have relied on USAID’s support to be a critical lifeline by funding testing kits, antiretroviral treatments, prevention campaigns, and training for healthcare workers on the ground.
USAID’s recent HIV funding cuts are a moral crisis, not just a budget issue, with dire consequences for global health. The decision to withdraw funding leaves vulnerable populations without access to critical treatment and prevention, jeopardizing decades of progress against the epidemic. This retreat not only costs lives but also unravels the fragile fabric of global health security, proving that a potential HIV epidemic will know no borders.
HIV/AIDS is a transnational epidemic that requires a coordinated worldwide response. The virus spreads through human mobility networks, which include migrant labor, refugees, international travel, and even global commerce lines. Local epidemics can easily escalate into regional crises in areas where cross-border mobility is common and healthcare access varies greatly, such as Sub-Saharan Africa and Southeast Asia.
Furthermore, the implications of HIV/AIDS extend beyond health to economic output, educational attainment, and social stability, causing ripple effects that might reach far beyond the nation of origin. This pandemic cannot be contained by a single nation alone. Multilateral collaboration is required for effective surveillance systems, antiretroviral supply chains, and preventative efforts. Without persistent cross-border coordination, attempts to halt the pandemic risk are hampered by gaps in global coverage, endangering not just vulnerable people but also the collective health security of all countries.
On the other hand, checkpoints and coasts are not the only places where health risks exist. Health security is just as good as its weakest link in a globalized society. For instance, the COVID-19 pandemic has ultimately shown how different nations must cooperate to address rapidly escalating health threats. Countries worked cooperatively to slow the spread of the virus by exchanging vaccines, being open about data, and making sure that travel and health rules were the same for everyone. In the end, they proved that transnational challenges demand transnational solutions, and that no nation can truly be safe until all are protected.
In regions with high mobility and porous borders, a localized HIV crisis can quickly become a regional emergency. HIV transmission is significantly fueled by migration and cross-border mobility, most notably among vulnerable populations such as migrant workers, refugees, truck drivers, and displaced communities.
These groups often lack consistent access to healthcare, testing, and treatment as they move between jurisdictions with varying levels of infrastructure and political will. This makes it difficult for them to receive healthcare, testing, and treatment consistently. These migratory demographics fall between the gaps and end up as both accidental virus carriers and neglect victims in the absence of coordinated regional health policies and international cooperation.
Under international human rights law and global development agreements, states have a shared obligation to prevent foreseeable harm even when it originates outside their borders. Article 12 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) explicitly recognizes “the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.”
Furthermore, General Comment No. 14 by the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights interprets this right as encompassing both domestic obligations and “international assistance and cooperation,” particularly in health-related matters. This means that states must not only develop their own health systems, but also avoid actions such as abrupt aid withdrawals that could jeopardize access to crucial healthcare in other countries.
For decades, the United States has positioned itself as a global pioneer in combating HIV/AIDS, particularly through projects such as the Global Fund and programs under the USAID. These initiatives were more than simply ways to provide resources to needy countries; they were also ways to build confidence, legitimacy, and moral authority in U.S. foreign policy. The U.S. might lose that goodwill by backing down now, especially in places like Sub-Saharan Africa and Southeast Asia, where American help has built entire public health systems.
The Global Fund and USAID are vital pillars of global HIV prevention, empowering communities and providing peer support. The Global Fund committed $102 million for 178 HIV priority regions between 2024 and 2026, while the U.S. invested $11 million in Indonesia’s HIV response for 2024–2025.
This funding directly supports on-the-ground interventions by groups like EPIC/FHI360 and provides technical assistance from U.S. and multilateral agencies like JSI/Think Well and UNAIDS. Abandoning these advances now would be a catastrophic mistake, jeopardizing lives and the integrity of the global development system.
The U.S. must recognize that global health is not charity but a strategic pillar of diplomacy, stability, and shared prosperity. A retreat on HIV support would signal that American commitments are political gestures rather than binding obligations. This is the moment to act, before the costs of withdrawal are measured not only in lives lost but in diminished credibility. History will record who stepped back when leadership was most required.
Referensi
ASEAN. Regional Report on HIV and AIDS. December 1, 2021: 62. https://asean.org/wp-content/uploads/2021/09/08ASEAN-Regional-Report-on-HIV-AIDS-1dec-1.pdf
Foulkes I, Boyd A. US cuts to HIV aid will cost millions of lives – UNAIDS chief. BBC. March 24, 2025. https://www.bbc.co.uk/news/articles/c4ge1xjrze7o (accessed July 22, 2025).
Jönsson, K. Issue without Boundaries: HIV/AIDS in Southeast Asia. Working Paper No. 19, Department of Political Science, Lund University, 2006: 2.
The Lancet. Global health impacts of U.S. HIV aid withdrawal. 2025; 405(10357): 1737. https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(25)00714-7.pdf
UNAIDS. Eastern and Southern Africa situation report. April 1, 2025. https://www.unaids.org/sites/default/files/2025-04/20250401_ESA_SITREP.pdf
UNAIDS. Ghana: Funding cuts put HIV response at risk. June 5, 2025. https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2025/june/20250605_ghana
UNAIDS. HIV commodity availability and management risks: May 2025. https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2025/may/hiv-commodity-availability-and-management-risks
UNAIDS. Indonesia: communities step up as HIV services face pressure. February 24, 2025. https://www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2025/february/20250224_indonesia_fs
UNAIDS. Situation report on US HIV aid cuts. March 10, 2025. https://www.unaids.org/sites/default/files/2025-03/20250310-US-cut-sit-rep.pdf
Vu BN, Green K, Phan H, et al. Engaging the private sector as part of HIV pre-exposure prophylaxis service delivery in Vietnam: a comparative analysis of uptake, persistence and HIV seroconversion from 2018 to 2023. Front Reprod Health. 2025; 6: 1439461.
WHO. HIV data and statistics. https://www.who.int/teams/global-hiv-hepatitis-and-stis-programmes/hiv/strategic-information/hiv-data-and-statistics
Aug 17, 2025 | HI Quarterly
Regina Lucia Madeline Bangun & Nicholas Alexander Herman
HI UI 2024
Gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah, dan pemandangan fantastis kerap disuguhkan dalam film, baik layar lebar maupun layar kecil, besutan AS (Amerika Serikat). Nuansa mewah atau sarat teknologi mutakhir, serta aksi heroik pemain utama yang “ideal” dan didominasi oleh alur utopis, ditampilkan sebagai pelengkap sempurna untuk memvisualisasikan kesuksesan AS. Tak jarang pula, film-film AS berhasil menorehkan warisan kultural bagi khalayak ramai, mulai dari tren busana hingga gaya berbicara.
Namun, penonton jarang mengetahui bahwa melalui sajian film tersebutlah, AS dapat dengan “halus” melancarkan strateginya dalam membentuk persepsi penonton sehingga terbias terhadap AS. Terlepas dari kecerdikannya, AS telah sukses menjadi negara yang mampu memproyeksikan diplomasi publik dan memengaruhi opini publik internasional dalam pemenuhan kepentingan nasional negaranya.
Sang Raksasa Sinema
Perkembangan inovasi fotografi pada abad ke-19 melalui penemuan kamera pistol kronofotografi, fonograf, hingga kamera kinetograf oleh Edison dan Dickson – yang dianggap sebagai kamera film pertama – mendukung terciptanya pionir industri film di dunia. Film bergaya Edison yang diproduksi menggunakan Vitascope, proyektor film pertama, menjadi salah satu jenis film awal yang ditampilkan di AS. Film Vitascope lebih tampak sebagai gambar atau foto yang “bergerak” jika dibandingkan dengan film modern. Industri film AS, yang awalnya bersifat otonom dan uniter, mulai berubah menjadi lebih fleksibel dan dinamis pada 1897 ketika para manufaktur film mulai menjual baik proyektor maupun film mereka secara langsung kepada pedagang pameran keliling.
Industri film AS kian populer usai merilis film-film lain yang memiliki tingkat kesuksesan yang tinggi. Film seperti The Birth of A Nation (1915) karya Griffith yang mengisahkan tentang perang sipil dan rekonstruksi pascakonflik berhasil menuai respons positif dari penonton sedemikian hingga menuai popularitas yang tinggi. Inovasi revolusioner berupa penggunaan audio atau suara dalam film, ditambah dengan kian melemahnya industri film Eropa pada masa Perang Dunia I, juga turut mendukung kejayaan AS sebagai produsen film (Alan Gordon Enterprises, 2014). Film The Jazz Singer (1927) yang dibintangi Al Jolson dan City Lights (1931) yang dibintangi oleh Charles Chaplin menjadi beberapa film tenar dengan suara yang sukses mengharumkan industri perfilman AS. Berbagai rumah produksi film mulai dari skala mini hingga raksasa, seperti Universal Studios, Paramount Pictures, Walt Disney, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), mulai beroperasi. Hingga kini, sejumlah studio film raksasa tersebut masih berdiri. Bahkan, kini, studio baru yang sukses merilis film yang tak kalah beken juga mulai bermunculan, seperti Lionsgate Studios dan A24.
Keberhasilan ini turut menguntungkan pengaruh AS dalam dunia internasional sepanjang sejarah. Dalam buku One World, Big Screen: Hollywood, the Allies, and World War II, M. Todd Bennett (2012) menyebutkan bahwa film menjadi sarana bagi AS untuk menyebarkan propaganda terhadap sekutu-sekutu besarnya guna mencapai tatanan dunia liberal idamannya. Bennet menjelaskan bahwa AS menyintesis sebagian besar historiografi yang relevan terkait sekutunya dengan riset mendalam dari arsip negara sekutu, dan bahkan arsip AS sendiri, untuk mendukung kelancaran propagandanya dengan basis faktual.
Diplomasi Publik ala AS
AS menggunakan film sebagai instrumen diplomasi publik dalam memengaruhi persepsi internasional. Nye (2008) mendefinisikan diplomasi publik sebagai instrumen yang digunakan pemerintah suatu negara untuk memobilisasi keunggulan kultural domestiknya guna menjalin komunikasi dan menarik publik dari negara lain. Hal ini bertujuan agar masyarakat internasional memiliki pandangan positif atas negara tersebut guna memudahkan proses pencapaian kepentingan nasional dalam panggung internasional.
AS telah menjadikan film sebagai kendaraan ideologis yang strategis dalam membentuk persepsi publik global. Proses ini tidak dilakukan secara eksplisit, tetapi melalui representasi simbolik dan narasi yang disusun dengan perlahan dalam film. Melalui penggambaran nilai-nilai seperti demokrasi, kebebasan, keadilan, serta kemajuan teknologi dan sosial, sinema membingkai AS bukan hanya sebagai negara adidaya, melainkan juga sebagai model ideal peradaban modern yang menjadi “teladan” dalam pembangunan (Quart & Auster, 2001).
Di satu sisi, diplomasi publik yang dilakukan AS melalui sinema berpotensi memperoleh respons negatif, seperti penolakan dari penonton konservatif muslim yang enggan melihat adegan telanjang dan kekerasan yang dianggap terlalu vulgar dalam kebanyakan film rilisan Hollywood. Namun, di sisi lain, strategi ala AS ini tetap dianggap berhasil karena mampu menempatkan negaranya sebagai “inspirasi” melalui kepiawaian permainan layar kacanya (Vedrine dan Moisi, 2001 dalam Nye, 2008). Taktik ini diwujudkan melalui penggunaan unsur-unsur budaya populer sebagai instrumen kultural yang lebih autentik ala AS, seperti bahasa Inggris sebagai bahasa utama film, gaya hidup karakter yang utopis, hingga penampilan kota-kota AS yang menawan dan tertata.
Strategi ini terpampang jelas dalam, misalnya, film terbaru rilisan Marvel Studios yang berjudul The Fantastic Four: First Steps. Film ini memvisualisasi New York sebagai kota yang retro-futuristik nan ciamik. Adegan-adegan film yang diisi oleh empat aktor, yang berperan sebagai pahlawan dengan berbagai aksi heroik, juga seolah menegaskan superioritas masyarakat AS dalam konteks masyarakat internasional. Peran pahlawan yang didominasi oleh pria kekar dan ideal kian menekankan figur AS sebagai negara yang maskulin dan kuat. Salah satu pernyataan, “yes, we are,” yang terdapat dalam cuplikan film, ketika para pahlawan ditanya salah satu tokoh antagonis utama, secara implisit telah menanamkan bahwa AS merupakan hegemon dunia kepada khalayak ramai.
Strategi diplomasi publik AS tidak hanya dilancarkan pada masa kontemporer. AS telah melancarkan strategi diplomasi publik melalui sinema untuk membingkai citra positif negaranya bahkan sebelum filmnya dijadikan sebagai standar kesuksesan dunia perfilman internasional seperti masa kini. Selama Perang Dunia II, pemerintah AS, melalui Office of War Information (OWI), bekerja sama dengan Hollywood untuk memproduksi film-film propaganda yang membangun narasi perjuangan moral AS dan sekutu-sekutunya. Film seperti Casablanca (1942), disebarluaskan ke berbagai negara untuk memperkuat simpati publik terhadap posisi AS yang menentang keberadaan Nazi. Film yang berlatar Perang Dunia II ini minim penjahat, tetapi jalan cerita yang menegangkan akibat ancaman Nazi seolah menyampaikan pesan implisit bahwa Nazi merupakan antagonis sesungguhnya dan AS berdiri sebagai pihak “baik”. Casablanca bersama beberapa film lain, seperti The Great Dictator (1940) and The Mortal Storm (1940), turut dirilis oleh AS sebagai bentuk penolakan atas perang sekaligus memperkenalkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan, dan hegemoni global.
Dampak Diplomasi Publik AS Melalui Film
Industri film AS, yang saat ini berpusat di Hollywood, telah berhasil “menjual” AS ke dunia dengan citra masyarakat utopis yang bebas kesalahan (Ibbi, 2014). Aksi heroik, maskulin, dan liberal yang kerap disajikan dalam film pahlawan super besutan AS layaknya bius yang mendorong khalayak ramai mengidolakan AS dan penumbuhan perspektif positif seputar negara Paman Sam tersebut. Efek domino dari pengaruh AS layaknya medan magnet yang mulai mengatur gaya dan arus tren dunia. Hal ini terlihat dari meningkatnya ketertarikan masyarakat dunia terhadap produk-produk AS, mulai dari fesyen, musik, makanan cepat saji, hingga universitas dan visa kerja. Hal ini menunjukkan bahwa sinema AS berhasil menciptakan efek simbolik dalam budaya yang disebut sebagai American way of life (Li, 2020).
Dengan kemampuan film-film AS dalam menarik penonton dan menyentuh aspek emosional penonton, film AS dapat menjadi alat persuasi massal yang efektif dan tahan lama. Penonton tidak hanya melihat film sebagai hiburan, tetapi juga secara tidak sadar menginternalisasikan nilai-nilai dan perspektif politik yang disisipkan secara simbolis. Seperti yang ditekankan oleh presiden ke-34 AS, Dwight Eisenhower, American way of life justru dibentuk oleh perspektif dunia luar terhadap AS, yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan keadaan nyata di AS. Eisenhower mengatakan bahwa perspektif ini menunjukan superioritas kapitalisme dan liberalisme daripada komunisme pada masa Perang Dunia II dan Perang Dingin. Terutama pada masa perang, soft power yang digunakan oleh AS menjadi alat persuasif atau justifikasi dari setiap tindakan AS. Dalam hal ini, sinema AS telah menjadi media soft power yang dapat menarik penonton dan mengubah pandangan orang banyak (Nye, 2004).
Pengaruh sinema AS yang melampaui batasan negara dengan jejaring internasional ini turut terlihat dari bagaimana industri film lain seperti Bollywood (India) dan Nollywood (Nigeria) mengadopsi gaya penulisan naratif, teknik produksi, hingga model distribusi Hollywood sebagai standar atau acuan (Sunder, 2011). Meskipun dengan konteks lokal masing-masing, upaya meniru Hollywood ini merupakan salah satu bukti nyata kuatnya posisi AS sebagai pelopor dan tolok ukur dalam diplomasi budaya global. Hal ini menjadi sebuah bentuk pengakuan secara tidak langsung atas keberhasilan AS dalam membentuk perspektif dunia melalui kekuatan sinema. Hal ini didukung pula oleh penelitian Rodman (2006), yang menjelaskan bahwa meski banyak film dari berbagai belahan bumi lain kerap terinspirasi dari film AS, biasanya film-film ini tidak mencuri perhatian dalam skala masif sebagaimana film-film AS, yang telah berhasil memiliki target pasarnya tersendiri.
Kesimpulan
Industri film AS yang telah berdiri sejak abad ke-19 berhasil mencapai kesuksesan melalui perjalanan yang panjang. Ragam inovasi dan ide menarik dalam perfilman yang unik mampu membawa AS mengalahkan para produsen film pesaingnya dan tampil sebagai sorotan utama dengan pengaruh kuat. Hal ini dimanfaatkan sebagai strategi diplomasi demi mencapai kepentingan nasional serta membangun citra positif negaranya dalam dunia internasional. Sinema menjadi salah satu bentuk diplomasi soft power yang memiliki dampak signifikan dalam membentuk persepsi global terhadap AS. Pandangan yang melewati batasan global menjadi salah satu bentuk persuasif pada masa-masa krisis seperti Perang Dunia II. AS menjadikan sinema sebagai salah satu bentuk jejaring internasional dengan bukti nyata negara-negara lain yang meniru dan menggunakan standar AS sebagai acuan mereka.
Proses westernisasi yang amat kuat dalam menyetel tren global juga tidak terlepas dari hasil diplomasi publik ala AS ini. Glorifikasi AS sebagai negara utopis telah membawanya sebagai negara idola masyarakat global. Di satu sisi, hal ini dapat dijadikan acuan oleh negara lain dalam membangun diplomasi publik melalui keunggulan budaya yang dimilikinya layaknya AS. Namun, pada saat yang bersamaan, suksesnya diplomasi AS menunjukkan bahwa tatanan liberal yang ada kini tidak terlepas dari strategi “halus” hegemon dalam memainkan kondisi psikologis masyarakat internasional agar berpihak padanya.
Daftar Pustaka
Alan Gordon Enterprises. (2014, February 11). American Film: A Brief History. https://www.alangordon.com/american-film-a-brief-history
Bennett, M. T. (2012). One world, big screen: Hollywood, the Allies, and World War II. UNC Press Books.
Cook, D.A., Sklar, R. (2025, June 20). History of film. Encyclopedia Britannica. https://www.britannica.com/art/history-of-film
Deng, C. (28 April 2023). Kinetograf . Encyclopedia Britannica . https://www.britannica.com/technology/Kinetograph
Hu, B. T. X. (2023). Research on the influence of war on film art taking Casablanca during World War II as an example. Communications in Humanities Research, 14(1), 106–110. https://doi.org/10.54254/2753-7064/14/20230418
Ibbi, A. A. (2014). Hollywood, the American Image and the global film industry. CINEJ Cinema Journal, 3(1), 93–106. https://doi.org/10.5195/cinej.2013.81
Kornits, D., & Kornits, D. (2020, October 4). How A24 became the coolest Mini-Major on Earth. FilmInk. https://www.filmink.com.au/how-a24-became-the-coolest-mini-major-on-earth/
Li, N. (2020). Descriptive analysis of American culture, values, and beliefs. International Journal of Humanities and Social Science. https://doi.org/10.30845/ijhss
LIONS GATE ENTERTAINMENT COR (LGF:New York): Stock quote & Company Profile – Businessweek. (n.d.). Businessweek.com. https://web.archive.org/web/20150101144833/http://investing.businessweek.com/research/stocks/snapshot/snapshot.asp?ticker=LGF
Nye, J. S. (2004). Soft power: The means to success in world politics. https://doi.org/10.2307/1148580
Nye, J. S. (2008). Public Diplomacy and Soft Power. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 616, 94–109. http://www.jstor.org/stable/25097996
Quart, L., & Auster, A. (2001). American film and society since 1945 (5th ed.). Praeger.
Rodman, G. R. (2006). Mass media in a changing world: History, Industry, Controversy. McGraw-Hill Companies.
Shakman, M. (Director). (2025, July 23). The Fantastic Four: First Steps [Major motion picture]. Walt Disney Studios Motion Pictures. https://movies.disney.com/the-fantastic-four-first-steps
Sherry, M. (2013). Book Review: Bennett, One World, Big Screen: Hollywood, the Allies, and World War II, by Michael Sherry [Review of One World, Big Screen: Hollywood, the Allies, and World War II, by M. Todd Bennett]. Pacific Historical Review, 82(4), 630–631. https://doi.org/10.1525/phr.2013.82.4.630
Sunder, M. (2011). Bollywood/Hollywood. Theoretical Inquiries in Law, 12(1), 275–308. https://doi.org/10.2202/1565-3404.1269
Védrine, H., Moïsi, D., & Gordon, P. H. (2001). France in an Age of Globalization. Brookings Institution Press. http://www.jstor.org/stable/10.7864/j.ctvcj2n7t
