Apr 30, 2024 | event
Autonomy and Rebellion at the China-Myanmar Border: Political Aspirations of the Coup and Conflicts in Myanmar and Their Implications for ASEAN
Depok, April 30, 2024 , The Department of International Relations organized a Book Discussion as part of the IR-UI Monthly Discussion series for April, addressing the issue of autonomy and rebellion at the China-Myanmar border due to the Rohingya conflict. The IR-UI monthly discussion took place offline at the Miriam Budiardjo Library (MBRC) at the FISIP UI Campus. Dozens of participants from various study programs attended the event, focusing on the latest book that explores the phenomenon of rebel autonomy in Myanmar post-coup by Singaporean researcher Andrew Ong. In the book titled “Stalemate: Autonomy and Rebellion at the China-Myanmar Border,” the author, a Harvard graduate researcher, deeply examines the case of the United Wa State Army (USWA), which has 30,000 members at the Myanmar-China border. This ethnographic study reveals how diverse forms of autonomy in Myanmar’s border areas have reshaped the political order post-coup, raising questions about the country’s integrity.
The book discussion was moderated by Nida Rubini, a young researcher in the Department of International Relations, who guided the book discussion by first listening to Andrew Ong’s presentation on his work. This was followed by responses and discussions attended by two experts, namely Ali A. Wibisono, Ph.D. – Lecturer in International Relations at UI and researcher at the Habibie Research Center UI, and Patrick Kurniawan, Ph.D. In this book discussion, participants had the opportunity to hear summaries of important cases and stories presented in the book. One of the main points raised was how rebel autonomy in the mountains is not only about defense against the lowland state but also a relational relationship maintained through the management of politics and the flow of capital and people to the mountainous areas. This discussion provided deep insights into the political dynamics in Myanmar and their implications for the country’s political future, as well as potential implications for security and stability in the Southeast Asia/ASEAN region.
This book is not only an in-depth analysis of the political realities in Myanmar but also offers important reflections on various visions of autonomy by different armed groups in the country. Using the concrete case of the United Wa State Army, this book becomes an important guide to understanding the political complexities in Myanmar’s border areas and makes a valuable contribution to the study of international relations and comparative politics. The book discussion event concluded with a group photo with all participants, which is expected to serve as a medium for further collaboration in the future between the FISIP UI academic community and external researchers related to human rights issues, conflicts, and Myanmar. For more information about this book and the IR-UI monthly discussion, please contact the event committee through the press contact listed below.
Apr 30, 2024 | event
Depok – 30 April 2024. Serangan ratusan drone rudal Iran ke Israel pada 13 April 2024 menjadi titik baru konflik antara dua negara berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Serangan tersebut menjadi serangan langsung pertama yang dilakukan Iran dari wilayah kedaulatannya dalam skala cukup besar terhadap Israel. Rivalitas Iran dan Israel bukanlah cerita baru di kawasan Timur Tengah. “Perang di antara perang” antara Israel dan Iran telah berlangsung sejak awal 1980an dalam bentuk perang proksi yang melibatkan kelompok bersenjata; atau operasi serangan siber, maritim, dan udara yang tidak diakui. Konflik ini memiliki dampak yang luas di wilayah Timur Tengah dan melibatkan berbagai aspek. Bentuk serangan terbuka yang bentuknya tidak mengikuti pakem konflik normal ini berpotensi menjadi awal bentuk baru perseteruan di antara kedua negara, yang tidak hanya berdampak secara signifikan di Timur Tengah, namun juga ke negara-negara lain, termasuk Indonesia.
Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Program Studi Arab, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia mengadakan diskusi dengan judul Eskalasi Konflik Iran-Israel: Masihkah Ada Asa Perdamaian di Timur Tengah? pada 30 April 2024 di Auditorium Mochtar Riyadi. Diskusi ini bertujuan untuk mendiskusikan akar konflik, potensi dinamika konflik Iran-Israel pasca serangan drone Iran ke Israel, implikasinya bagi keamanan dan perekonomian regional dan internasional, serta peran Indonesia dan dunia untuk mencari potensi ruang perdamaian di kawasan. Diskusi menghadirkan empat pembicara, yakni Broto Wardoyo (Dosen Hubungan Internasional, FISIP – UI), Bastian Zulyeno (Dosen Program Studi Arab, FIB – UI), Ade Solihat (Dosen Program Studi Arab, FIB – UI), dan Aderia (Editor in Chief SEA Today). Diskusi yang dihadiri 120 mahasiswa Hubungan Internasional, FISIP UI, dan Studi Arab, FIB, UI ini dibuka dengan pernyataan Ketua Departemen HI, Asra Virgianita, yang berharap meningkatnya diskusidiskusi lintas keilmuan di antara dua bidang ilmu ini. “Perspektif politik internasional yang kental di HI akan saling melengkapi dengan perspektif manusia dan budaya dari studi Arab,” jelas Asra.
Broto Wardoyo menyebut bahwa konflik antara Iran dan Israel ini merupakan bagian dari persaingan tiga kekuatan dominan di Timur Tengah, yaitu Israel, Iran, dan Arab Saudi. Persaingan tersebut turut dicampuri oleh keterlibatan negara-negara besar dengan motivasi yang berbeda-beda. “Amerika Serikat sebagai security guarantor, Rusia sebagai partner terbatas, dan Cina sebagai economic profit seeker; alasan utamanya adalah politik hidrokarbon dan rute perdagangan global,” jelas Broto. Berbicara mengenai perdamaian seutuhnya di kawasan, menurut Broto, paling realistis adalah berharap adanya negative peace di kawasan. “Untuk setidaknya tercapai kondisi stabil dengan perimbangan kekuatan di kawasan serta berkurangnya konflik militer dan luasan wilayah konflik,” tutup Broto.
Mengawali paparannya dengan menunjukkan video dokumentasi demonstrasi menentang serangan Israel ke Gaza di Columbia University, Amerika Serikat yang diikuti oleh mahasiswa asal Indonesia, Bastian Zuleyno menggunakan analogi film 300 (Three Hundred_baca) di mana pada saat itu, Hollywood menggambarkan serangan tiga ratus tentara Romawi ke Persia (Iran saat ini). Pada serangan 13 April lalu, tiga ratus serangan drone dilancarkan oleh Iran kepada Israel. Zuleyno menggarisbawahi bahwa konflik ini adalah konflik yang sangat panjang. “Apa yang terjadi hari ini dimulai sejak 1979. Saat itu Iran tidak mengakui Israel dan ingin menghapus Israel dari peta dunia. Slogan anti-Israel sampai saat ini terus ada dan memperburuk stabilitas kawasan,” jelas Zuleyno. Dari sudut pandang Iran, keterlibatannya dalam konflik didorong karena kebencian yang diamplifikasi oleh rezim. “Faktor siapa yang memerintah Iran penting menentukan tindakan apa yang dilakukan Iran dalam konteks konflik di Timur Tengah,” jelas Zuleyno.
Ade Solihat menyampaikan sudut pandang konflik ini dari sisi manusia, dengan melihat bagaimana konflik panjang ini berdampak pada tidak hanya warga Palestina tapi juga warga sipil Israel. Dengan kondisi konflik yang sangat panjang, Ade Solihat menyatakan
bahwa, “konflik ini sudah dianggap normal. Perang adalah normal bagi masyarakat di sana.” Ade merujuk pada beberapa film dokumenter pendek mengenai kehidupan di Gaza dan tepi Barat, yang salah satunya menggambarkan bagaimana Orang Palestina dipaksa kehilangan tempat yang paling dia sukai akibat konflik. “Dehumanisasi terjadi, bahkan ketika perang tidak ada. Tidak ada situasi normal di Jalur Gaza maupun Tepi Barat,” simpul Ade. Bahkan bagi warga Israel pun tidak ada kehidupan normal karena ketakutan akan permusuhan dan perasaan terancam menghantui setiap mereka ke luar rumah. Oleh karena itu, Ade mengajak semua pihak untuk melihat konflik dari perspektif damai untuk semua sebagai manusia.
Aderia melihat konflik Iran-Israel dari perspektif pemberitaan media. Media selalu dianggap memiliki afiliasi negara tertentu yang menjadikan netralitasnya menjadi relatif. Hal ini juga menjadi salah satu isu ketika suatu media memberitakan konflik atau perang antarnegara. “Adalah hal yang biasa bagi media untuk dianggap memihak pada salah satu negara yang terlibat konflik dan kemudian dianggap berseberangan dengan negara yang menjadi lawannya,” jelas Aderia. Persepsi berpihak terkadang hanya karena media tersebut mendapatkan akses untuk mewawancarai salah satu pihak dalam konflik. “Hal ini yang menjadikan liputan konflik harus memperhatikan pemilihan kata, safety wartawan, dan bagaimana informasi mengenai konflik bisa diakses,” tandas Aderia.—
