Nov 20, 2025 | event
Penulis: Tim Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI
Depok, 20 November 2025 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) melalui Klaster Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Transformasi Tata Kelola Global Berkeadilan, kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Ruang Gelap Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata.” Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan solidaritas tahunan yang digelar bekerja sama dengan Human Initiative, untuk membedah tantangan struktural, operasional, hingga geopolitik dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Acara berlangsung di Auditorium Komunikasi FISIP UI dan dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, lembaga kemanusiaan, serta jurnalis yang memiliki fokus pada isu-isu kemanusiaan dan hubungan internasional.
Solidaritas Akademik, Tantangan Bantuan dan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia
Dalam sambutannya, Broto Wardoyo, Ph.D. (FISIP UI) menekankan pentingnya solidaritas akademik yang disertai komitmen moral dan aksi nyata di tengah krisis Gaza. Bambang Suherman (Human Initiative) memaparkan empat tantangan utama penyaluran bantuan: akses terblokade, situasi keamanan, paradigma penanganan hilir, dan ancaman musim dingin, serta adanya “ruang gelap” yang membuat bantuan tertunda berbulan-bulan.
Indah Nuria Savitri, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, menyoroti kompleksitas diplomasi Palestina, dengan lebih dari 68.000 korban jiwa dan kerusakan berat fasilitas publik. Ia memaparkan tujuh fokus kerja Kemlu, termasuk perlindungan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerja sama multi-stakeholders, menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip hukum humaniter internasional.
Sisi Gelap Bantuan: Akses Terbatas, Pembatasan Barang, dan Kompleksitas Lapangan
Dalam diskusi publik yang dipandu Agung Nurwijoyo, M.Sc., para pembicara menyoroti tantangan penyaluran bantuan ke Palestina. Boy Mareta (Human Initiative) menggambarkan sulitnya masuknya bantuan saat KTT Cairo, dengan hanya 12% dari Jordan yang lolos pemeriksaan ketat Israel. Muhamad Ihsan (DT Peduli) menambahkan bahwa banyak barang berbahan besi dilarang masuk sehingga penerima manfaat harus diprioritaskan.
Titi Moektijasih (UN-OCHA) menekankan peran OCHA dalam memastikan akses kemanusiaan, di tengah hambatan geopolitik, penurunan pendanaan, dan meningkatnya korban dari tenaga kemanusiaan maupun jurnalis. Dr. Prita Kusumaningsih (BSMI) menyoroti pembatasan perbatasan serta kebijakan Israel yang sering berubah mendadak.
Dr. Hadiki Habib (MER-C) menekankan pentingnya dukungan akademik berbasis bukti dan menyebut pembelian logistik langsung di Gaza sebagai opsi paling aman meski lebih mahal. Sementara itu, Harfin Naqsyabandy (Liputan 6 SCTV) mengungkap banyak bantuan Indonesia ditolak karena tidak sesuai spesifikasi Israel, serta minimnya dukungan negara terhadap relawan.
Dari sisi akademisi, Asra Virgianita, Ph.D., Dosen Hubungan Internasional FISIP UI, menegaskan bahwa penanganan bantuan kemanusiaan di Palestina tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik. Karena itu, penyaluran bantuan harus ditempuh tidak hanya dengan pendekatan kemanusiaan, tetapi juga politik. Ia menyoroti minimnya koordinasi serta pentingnya pemetaan aktor untuk membangun kolaborasi strategis. Akademisi dapat berperan dalam pemetaan dan penyusunan strategi di lapangan. Sebagai penutup, ia menekankan perlunya kehadiran negara dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, serta melindungi penggiat kemanusiaan Indonesia, sekaligus memastikan bantuan dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan keberlanjutan jangka panjang.
Penutup: Memperluas Ruang Refleksi dan Aksi
Diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas penyaluran bantuan ke Gaza, termasuk hambatan struktural dan politik yang memengaruhi efektivitasnya. Melalui forum ini, FISIP UI bersama Human Initiative dan para perwakilan penggiat kemanusiaan berharap dapat memperkuat sinergitas antar penggiat kemanusiaan dan negara kolaborasi akademik dalam mendorong kebij, serta aksi kemanusiaan yang lebih strategis dan berkelanjutan.***
Nov 20, 2025 | event
Depok, 20 November 2025 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), melalui Klaster Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berkeadilan, menyelenggarakan diskusi akademik bertajuk “Global IR and Its Antinomies: Is Another Critical Approach Possible?”. Acara ini menghadirkan para akademisi dan peneliti untuk membahas perkembangan kajian Hubungan Internasional (HI), ketegangan epistemik dalam Global IR, serta prospek pendekatan kritis alternatif di tengah perubahan struktur global.
Diskusi dipandu oleh Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang, Ph.D., yang menekankan pentingnya percakapan ini sebagai upaya menavigasi perubahan global sekaligus menantang hierarki intelektual lama. Ia menyoroti bahwa Global IR mengandung sejumlah antinomi—kontradiksi internal—yang memunculkan pertanyaan apakah benar dapat menjadi alternatif atas teori Barat atau justru membutuhkan pendekatan kritis baru.
Dalam paparannya, Dr. Carmina Yu Untalan menegaskan bahwa kajian HI di Asia Tenggara berkembang lebih belakangan dibanding kawasan lain, sehingga pembahasan antinomi Global IR penting untuk memperluas agensi intelektual regional. Ia menggarisbawahi keterbatasan teori tradisional Barat seperti realisme dan liberalisme, serta menjelaskan bahwa Global IR harus dihadapkan pada tantangan pluralisme, risiko menjadi wacana turunan, jebakan esensialisme, hingga kesulitan menjaga interdisiplinaritas.
Dr. Carmina menawarkan gagasan Global IR 2.0 yang diinspirasi pendekatan feminis, postkolonial, dan dekolonial. Menurutnya, pendekatan ini dapat “mengundisiplinkan” HI dengan menyoroti sejarah terpinggirkan, dinamika domestik, serta suara-suara dari Global South. Ia menekankan bahwa diversifikasi HI bukan sekadar menambah perspektif geografis, melainkan merombak fondasi konseptual disiplin itu sendiri.
Sesi diskusi turut menghadirkan refleksi kritis dari peserta mengenai keterbatasan struktural akademisi Indonesia, fragmentasi internal, serta minimnya keterlibatan lintas disiplin. Dr. Carmina menekankan pentingnya warisan sejarah Indonesia, termasuk Bandung Spirit, sebagai modal untuk menghasilkan inovasi teoritis yang berakar pada pengalaman pascakolonial.
Sebagai penutup, para peserta sepakat bahwa antinomi dalam Global IR tidak harus dihindari, melainkan dapat menjadi titik awal produktif untuk membangun pendekatan HI yang lebih inklusif, historis, dan plural. Melalui forum ini, FISIP UI menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang akademik yang mendorong refleksi kritis, eksplorasi epistemologi alternatif, serta kontribusi teoritis yang berakar pada realitas Global South.
Oct 29, 2025 | event
Depok, Oktober 2025
Asra Virgianita, Ph.D., Associate Professor dan Wakil Direktur Center for International Relations Studies (CIReS), LPPSP FISIP UI, mewakili Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia sebagai delegasi resmi dalam Program Kunjungan Delegasi ke Taiwan 2025. Program ini merupakan agenda tahunan yang disponsori oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO) Jakarta, dan dikoordinasi oleh The Habibie Center, dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia, termasuk perwakilan universitas, lembaga riset, dan think tank.
Program ini mengusung tema “Strengthening Taiwan–ASEAN Cooperation Amid Geopolitical and Economic Dynamics in the Indo-Pacific”, menjadi ruang dialog strategis bagi para pemangku kepentingan yang berperan penting dalam isu hubungan internasional, pembangunan regional, serta penguatan kerja sama antara berbagai institusi di Taiwan dan Indonesia melalui pendekatan people-to-people connectivity.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 19–25 Oktober 2025 ini diisi dengan serangkaian pertemuan dan diskusi bersama berbagai institusi di Taiwan. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antara berbagai institusi di Taiwan dan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, melalui pertukaran gagasan, eksplorasi peluang kerja sama, serta pemahaman bersama terhadap tantangan kawasan.
Partisipasi Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mencerminkan komitmen institusi dalam mendorong keterlibatan akademisi Indonesia dalam forum-forum strategis kawasan. Selain itu, keikutsertaan ini juga merupakan bentuk konkret dari upaya memperkuat program internasionalisasi, membangun jejaring kerja sama, serta memperluas kontribusi akademik dalam diplomasi regional yang inklusif dan berkelanjutan.***
Oct 20, 2025 | event
Depok, 20 Oktober 2025 — Dalam rangka memperingati empat dekade perjalanan akademik Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (HI FISIP UI), diselenggarakan lokakarya internasional bertajuk “Global South Voices: Four Decades of Excellence and Contemporary Approaches in International Relations Education.”
Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan perkembangan keilmuan Hubungan Internasional (HI) di Indonesia serta meninjau kembali relevansi pendekatan Global South dalam pendidikan dan penelitian HI kontemporer. Melalui forum akademik ini, HI FISIP UI menegaskan posisinya sebagai institusi yang aktif mendorong dekolonisasi pengetahuan dan pedagogi dalam studi HI.
Workshop ini menghadirkan akademisi dari berbagai negara, antara lain Oscar A. Gomez, Ph.D. (Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang), Shi Yuning, Ph.D. (Xiamen University, Tiongkok), Dr. Manoj Kumar (O.P. Jindal University, India), dan Khoo Ying Hooi, Ph.D. (Universiti Malaya, Malaysia). Para pembicara mendiskusikan berbagai pendekatan teoritis dan metodologis yang menekankan pentingnya pengalaman dan perspektif Selatan Global sebagai sumber epistemik yang sahih.
Dalam paparannya, Oscar A. Gomez, Ph.D. menekankan perlunya reposisi epistemologis dalam pendidikan HI dengan menyatakan bahwa, “Global South memiliki pengalaman historis dan pengetahuan lokal yang harus menjadi bagian dari arus utama kajian internasional.”
Sementara itu, Prof. Evi Fitriani, Profesor Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, menegaskan pentingnya nilai kemanusiaan dalam pengajaran HI. “Empat puluh tahun perjalanan HI UI membuktikan bahwa pendidikan HI tidak sekadar menyampaikan teori, tetapi juga menanamkan tanggung jawab etis terhadap keadilan global,” ujarnya.
Diskusi panel meliputi empat bidang utama: teori Hubungan Internasional dan dekolonisasi pengetahuan, ekonomi politik internasional dari perspektif Global South, keamanan internasional non-tradisional, serta transnasionalisme dan demokrasi dalam konteks regional Asia Tenggara.
Dari sesi International Political Economy, Shi Yuning menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan kerangka analisis ekonomi politik yang lebih mandiri di Asia Tenggara, sementara Manoj Kumar menekankan pentingnya memasukkan isu-isu keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim dan keamanan digital dalam kurikulum HI.
Sebagai penutup, Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. menyampaikan bahwa momentum empat dekade ini merupakan kesempatan untuk memperkuat peran HI FISIP UI dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan akademik dari Global South ke ranah global. Ia menegaskan bahwa, “Refleksi 40 tahun ini merupakan tonggak penting untuk menegaskan peran Indonesia bukan hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai penghasil pengetahuan global yang berakar pada pengalaman Selatan.”
Peringatan empat dekade ini memperlihatkan kesinambungan antara tradisi akademik yang telah dibangun sejak 1985 dan komitmen Departemen HI UI untuk terus berkontribusi pada pengembangan studi HI yang lebih inklusif dan kontekstual. Melalui kolaborasi lintas kawasan Selatan-Selatan, HI FISIP UI menegaskan kembali visinya sebagai pusat keunggulan akademik yang adaptif terhadap dinamika global.
Oct 11, 2025 | event
Diskusi Publik dan Peluncuran Riset Cluster
Palestine: Updates from the Ground and Call for Global Solidarity”
Sabtu, 11 Oktober 2025 | Luring Auditorium Juwono Sudarsono, FISIP UI
Depok, 11 Oktober 2025 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) resmi meluncurkan klaster riset baru yaitu Solidaritas Selatan, Pembangunan, dan Transformasi Tata Kelola Dunia Berkeadilan yang diketuai oleh Asra Virgianita, Ph.D. (Associate Professor, Departemen HI UI). Klaster ini dibentuk sebagai bagian dari komitmen akademik FISIP UI untuk memperkuat kajian kritis terhadap dinamika solidaritas global, khususnya dari perspektif negara-negara Global South, dalam menghadapi ketimpangan struktural dalam tata kelola dunia.
Peluncuran ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar publik yang diinisiasi klaster tersebut bertajuk “Palestine: Updates from the Ground and Call from Global Solidarity”. Tema ini dipilih sebagai salah satu bentuk dorongan memperkuat solidaritas atas isu kemanusiaan terbesar yang secara nyata terjadi. Genosida, pendudukan, dan sistem apartheid yang terus berlangsung telah merampas hak hidup, kebebasan, dan martabat jutaan rakyat Palestina. Di tengah kebuntuan diplomasi negara, solidaritas global dari masyarakat sipil seperti Global Sumud Flotilla dan BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) menjadi kekuatan penting dalam memperjuangkan keadilan. Palestina adalah cermin kegagalan sistem internasional, sekaligus panggilan moral bagi dunia untuk bertindak.
Seminar ini menghadirkan lima pembicara utama: Saleh Hijazi (Palestinian Activist, BDS National Committee Palestine), Shabnam Palesa Mohamed (International Legal Coalition for Palestine), Apurva G (Asia-Pacific Coordinator, BDS national Committee), Aisyah Nahwa Fahira (Secretary General, UI Students for Justice in Palestine), dan Shofwan Al-Banna Choiruzzad, Ph.D. (Associate Professor, Departemen HI UI), dan dipandu oleh A.E. Yeremia Lalisang, Ph.D. (Ketua Program Sarjana HI FISIP UI). Seminar ini bertujuan untuk mendiskusikan situasi Palestina dari perspektif pelaku gerakan akar rumput yang secara serius dan gigih memperjuangkan isu Palestina di berbagai level, baik itu lokal, nasional, regional, maupun internasional serta upaya memperkuat solidaritas global, khususnya di antara negara-negara Global South. Acara dihadiri oleh mahasiswa, peneliti, jurnalis, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Dalam sambutannya, Broto Wardoyo, Ph.D., selaku Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, menyebutkan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari komitmen akademik Departemen HI dalam menyoroti isu Palestina sebagai persoalan kemanusiaan global. “Diskusi dan riset semacam ini adalah bagian dari tanggung jawab moral akademisi untuk terus membangun empati lintas bangsa,” ujarnya.
Sementara itu, Nurul Isnaeni, Ph.D., Wakil Dekan I FISIP UI, menggarisbawahi relevansi kerja sama antarnegara Global South dalam memperjuangkan keadilan global. Menurutnya, “Isu Palestina telah melampaui dimensi politik, dan kini menyentuh inti kemanusiaan. Solidaritas transnasional harus diwujudkan dalam riset, advokasi, dan kolaborasi akademik.”
Sebagai Ketua Klaster Riset, Asra Virgianita, Ph.D., menegaskan dalam paparannya bahwa pembentukan klaster ini bertujuan memperkuat narasi Global South dan menghadirkan perspektif lokal dalam studi hubungan internasional. “Kami ingin menegaskan bahwa suara Global South adalah bagian penting dalam menyeimbangkan wacana global yang selama ini didominasi oleh Global North,” tuturnya. Lebih dari sekadar ruang akademik, klaster ini diharapkan menjadi wadah strategis lintas batas untuk menghasilkan pemikiran kritis dan solutif berbasis perspektif Global South atas berbagai bentuk ketidakadilan. Klaster ini juga ditujukan untuk memperkuat posisi Universitas Indonesia sebagai pusat riset yang unggul dan berdampak, sekaligus menjadi institusi terdepan dalam membangun jejaring akademik, advokasi, dan solidaritas antarnegara Global South.
Solidaritas Global dan Suara Akar Rumput
Saleh Hijazi melalui paparannya menegaskan bahwa genosida dan sistem apartheid terhadap rakyat Palestina masih berlangsung. Ia menyerukan peran people power dan kebijakan luar negeri yang lebih tegas dari Indonesia. “Gencatan senjata bukan akhir, melainkan awal dari perjuangan menghentikan pembantaian,” tegasnya.
Dari perspektif hukum internasional, Shabnam Palesi Mohamed menyoroti kegagalan sistem hukum global dalam melindungi rakyat Palestina. Ia memperkenalkan inisiatif Truth and Reconciliation Commission for Palestine dan menekankan pentingnya art activism sebagai perlawanan kultural. “Perjuangan hukum harus disertai perjuangan naratif dan budaya,” ujarnya.
Apurva G menambahkan bahwa negara-negara Global South memiliki tanggung jawab moral untuk memperkuat solidaritas terhadap Palestina. Ia menilai bahwa gerakan boikot, divestasi dan sanksi menjadi alat efektif untuk menekan rezim Israel.
Dari kalangan mahasiswa, Aisyah Nahwa Fakhira menyerukan semangat “Let’s Globalize Intifada,” sebagai bentuk kebangkitan solidaritas lintas generasi. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa, seperti UI Students for Justice in Palestine (UISJP), berperan penting dalam menghidupkan kesadaran publik dan menolak normalisasi dengan entitas pro-Zionis.
Menutup sesi pembicara, Shofwan Al-Banna Choiruzzad, Ph.D. menekankan bahwa perjuangan Palestina tidak boleh berhenti pada wacana diplomatik semata. “Indonesia harus konsisten dengan mandat konstitusinya untuk menentang segala bentuk penjajahan,” ujarnya, sembari menegaskan pentingnya solidaritas global dan diplomasi publik.
Refleksi dan Penutup
Dalam sesi tanya jawab, para pembicara menyoroti pentingnya bottom-up movement dalam mendorong perubahan kebijakan luar negeri Indonesia agar lebih tegas mendukung Palestina. Mereka menegaskan perlunya dekolonisasi wacana akademik yang masih didominasi oleh pandangan Barat, serta pentingnya menghubungkan gerakan rakyat dengan kebijakan publik.
Menutup acara, Shabnam Palesi Mohamed menyampaikan pesan pembebasan yang kuat dikutip dari pemikiran Ayundhati Roy (aktivis India): “Perlawanan tidak hanya dengan senjata, tapi juga melalui budaya, seni, dan narasi. Dunia lain bukan hanya mungkin — kita sedang menuju ke sana.”
Melalui seminar publik dan kehadiran klaster riset ini, diharapkan tercipta ruang strategis untuk pengembangan pengetahuan berbasis perspektif Global South, advokasi, kolaborasi lintas disiplin dan lintas negara, dalam memperkuat solidaritas dan memperjuangkan keadilan global.
Penulis: Tim Klaster Riset Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Transformasi Tata kelola Dunia Berkeadilan
Sep 23, 2025 | event, IPGSC
At the International Postgraduate Student Conference (IPGSC) organized by the Graduate Program in International Relations, Universitas Indonesia, on October 23-24, 2025, Raden Wijaya Kusumawardhana—Expert Staff to the Minister of Communication and Digital Affairs for Social, Economic, and Cultural Affairs—representing the Minister of Communication and Digital Affairs, delivered a keynote address on the dynamics of artificial intelligence (AI), geopolitics, and cyber threats in the digital era.
Raden Wijaya emphasized that the world is now entering a phase where data and algorithms have become strategic commodities, and digital technology functions as the infrastructure of global power. AI not only impacts economic and social innovation but also plays a role in shaping and competing for global power.
AI and the Shift in Global Technology Power
In his address, Raden Wijaya highlighted how the emergence of DeepSeek from China has disrupted the dominance of Western AI companies. With an investment of only 6.5 million USD, this technology caused the global AI market valuation to drop from approximately 1 billion USD to 969 million USD, demonstrating how rapidly and competitively the global technology ecosystem is evolving.
He also underscored that conflicts such as Iran-Israel and the Russia-Ukraine war have shown a surge in AI use in defense operations, intelligence analysis, and autonomous weaponry. Factors such as AI’s dual-use nature, its connection to the microchip industry, the ability of states possessing superior AI to shape international standards, and the risks of technological dependency have become key reasons why AI is now a highly determinative geopolitical issue.
Emphasis on Cyber Threats: Threat Characteristics and Dual-Use Nuances
Raden Wijaya emphasized that cyber threats in the digital era possess increasingly complex characteristics, are borderless, and have a dual-use nature. Technology initially developed for civilian purposes can now be repurposed for offensive operations by both state and non-state actors.
First, cyber threats are dual-use in nature. Digital infrastructure, software, AI algorithms, and cloud computing technology designed to enhance civilian sector efficiency can easily be exploited for network penetration, sabotage, or intelligence operations. States utilize these capabilities in strategic competition, while non-state actors such as cybercriminals, hacktivist groups, and armed organizations can leverage them for data manipulation, hacking, or attacks on public services.
Second, the character of cyber threats is asymmetric. States with high capabilities can launch precision attacks on other countries’ critical infrastructure. However, at the same time, small groups with limited resources can even cause significant damage through malware, botnets, or zero-day vulnerability exploitation. This makes cyberspace an open operational field for both large and small actors.
Third, cyber threats are characterized by ambiguity and attribution difficulties. Attacks are often conducted through proxies—whether criminal groups, technology consultants, or independent actors—making it difficult to definitively identify the attacking state. AI technology exacerbates this complexity by accelerating attack automation, producing manipulative content at scale, and helping to discover system vulnerabilities with high precision.
Fourth, cyber threats are very often linked to information operations. Generative AI can produce disinformation and digital propaganda used by both states and non-state actors to influence public opinion, disrupt domestic stability, or delegitimize public institutions.
Through these points, he emphasized that cyber threats are not merely technical issues but strategic threats that challenge digital sovereignty, national security, and political stability. Indonesia must strengthen national cyber resilience, build deterrence mechanisms, and develop a digital talent ecosystem to ensure control over technology that is increasingly integrated into daily life.
Indonesia and Digital Sovereignty in the Era of AI Competition
Raden Wijaya affirmed that Indonesia needs to develop a digital strategy focused not only on innovation but also on security. Investment in digital talent development, AI research, microprocessor infrastructure, and protection of critical infrastructure forms the foundation for Indonesia’s digital sovereignty amid global competition.
In closing his keynote address at IPGSC, he emphasized that the future will not only be determined by who possesses the most advanced technology, but by who is capable of securing, managing, and defending that technology as part of national interests.
