Des 3, 2025 | event
Depok, 2 Desember, 2025 – Departemen Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) akan menyelenggarakan sebuah pameran bertajuk #SavePulauPari: Krisis Iklim, Perebutan Ruang Hidup, dan Daya Resiliensi Masyarakat Meraih Keadilan Sosial.
Kegiatan ini merupakan puncak dari pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS) mata kuliah Jejaring dan Ruang Transnasional, yang bertujuan untuk mendalami isu-isu global melalui lensa lokal, khususnya dampak perubahan iklim dan dinamika sosial yang terjadi di Pulau Pari, Kepulauan Seribu.
Pameran ini akan berlangsung selama tiga hari dari tanggal 4–5 Desember 2025 pukul 09.00 – 16.00 WIB di Selasar Gedung Nusantara, Kampus FISIP UI, Depok, Jawa Barat
Melalui pameran ini, mahasiswa HI UI berupaya menyoroti tantangan signifikan yang dihadapi masyarakat Pulau Pari akibat kenaikan muka air laut, abrasi, serta konflik lahan yang melibatkan pihak swasta. Isu-isu ini tidak hanya dipahami sebagai masalah lingkungan semata, tetapi juga sebagai persoalan keadilan sosial dan hak asasi manusia yang mendesak.


“Pameran ini merupakan bentuk pembelajaran konkrit yang bukan hanya berhenti pada pengajaran/ perkuliahan di kelas, tetapi mahasiswa diajak untuk turun langsung ke kasus empirik yang ada di lapangan (Pulau Pari) di mana terdapat persoalan dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat setempat (politik, ekonomi, sosial, lingkungan),” ujar Prof. Ani Widyani selaku Dosen Koordinator Mata Kuliah JRT dan sekaligus Guru Besar FISIP UI Bidang HAM & Gender. Pameran akan menampilkan berbagai materi edukatif, termasuk:
- Dokumentasi visual dan fotografi hasil riset lapangan
- Infografis mengenai dampak krisis iklim dan dinamika kepemilikan lahan di Pulau Pari
- Narasi tentang daya resiliensi dan perjuangan hukum masyarakat lokal
Publik, akademisi, aktivis lingkungan, dan rekan media diundang untuk hadir dan berpartisipasi dalam pameran ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai salah satu isu lingkungan dan sosial paling relevan di Indonesia saat ini. Direktur Eksekutif WALHI Jakarta, Suci F. Tanjung menyatakan bahwa “Dengan semangat #SavePulauPari, kami ingin menunjukkan bagaimana jejaring transnasional, antara MEDIA, ORGANISASI LINGKUNGAN, AKADEMISI, dan PUBLIK mampu bersinergi, membangun komunikasi, berkampanye, serta melakukan pendidikan dalam bentuk gerakan sosial maupun advokasi, yang memainkan peran krusial dalam upaya masyarakat untuk mempertahankan ruang hidup dan mencari keadilan.” Lebih jauh Jenny Sirait selaku Urban Justice Campaigner Greenpeace Indonesia menyatakan bahwa “solusi berbasis komunitas ala Pulau Pari menjadi inspirasi bagi komunitas yang bekerja demi melawan krisis iklim dan lingkungan, serta ancaman korporasi.
Nov 27, 2025 | event
Depok, 27 November 2025, Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia menyambut kunjungan kehormatan Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia, H.E. Phillip Taula, di Gedung A FISIP UI.
Kunjungan dimulai pukul 11.00 WIB dengan sesi ramah tamah bersama pimpinan FISIP UI dan Departemen HI. Dalam kesempatan tersebut, Dubes Taula juga berkeliling meninjau berbagai sarana dan prasarana fakultas, termasuk Maritime and Border Research Center (MBRC) yang menjadi salah satu pusat riset unggulan di lingkungan FISIP UI.
Kuliah Umum: New Zealand’s Foreign Policy in the Indo-Pacific
Setelah sesi perkenalan, kegiatan dilanjutkan dengan kuliah umum yang berlangsung di Auditorium Komunikasi FISIP UI dan dihadiri lebih dari 40 mahasiswa dari berbagai program studi di UI. Dalam kuliah berjudul “New Zealand’s Foreign Policy in the Indo-Pacific,” Dubes Taula memaparkan arah kebijakan luar negeri Selandia Baru yang berfokus pada tiga prioritas strategis: memperkuat hubungan internasional, meningkatkan kemakmuran, dan memperkuat keamanan kawasan.

Beliau menekankan bahwa Asia Tenggara, termasuk Indonesia, merupakan prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Selandia Baru. Hubungan kedua negara mencakup berbagai bidang kerja sama, seperti keamanan pangan, energi terbarukan, pertahanan, perdagangan, dan pendidikan.
Peluang Beasiswa dan Studi di Selandia Baru
Selain membahas politik luar negeri, Dubes Taula juga memperkenalkan berbagai peluang pendidikan dan beasiswa pascasarjana di Selandia Baru. Beliau menyoroti bahwa seluruh universitas di Selandia Baru termasuk dalam 2% universitas terbaik dunia (QS World University Rankings 2025) serta menempati peringkat ke-4 dalam Global Peace Index 2024 sebagai negara teraman untuk belajar.
Sesi presentasi ini mendapat antusiasme tinggi dari para mahasiswa yang aktif bertanya mengenai proses aplikasi, peluang riset, serta budaya akademik di Selandia Baru. Diskusi kemudian dipandu oleh Prof. Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.
Kegiatan ditutup pada pukul 13.30 WIB dengan penyerahan cendera mata oleh Ketua Departemen HI, Dr. Broto Wardoyo, kepada Duta Besar Phillip Taula sebagai simbol penghargaan dan persahabatan antara HI FISIP UI dan Kedutaan Besar Selandia Baru.
Nov 20, 2025 | event
Penulis: Tim Departemen Hubungan Internasional, FISIP UI
Depok, 20 November 2025 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) melalui Klaster Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Transformasi Tata Kelola Global Berkeadilan, kembali menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Ruang Gelap Bantuan Kemanusiaan di Tengah Gencatan Senjata.” Acara ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan solidaritas tahunan yang digelar bekerja sama dengan Human Initiative, untuk membedah tantangan struktural, operasional, hingga geopolitik dalam penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza.
Acara berlangsung di Auditorium Komunikasi FISIP UI dan dihadiri oleh akademisi, mahasiswa, lembaga kemanusiaan, serta jurnalis yang memiliki fokus pada isu-isu kemanusiaan dan hubungan internasional.
Solidaritas Akademik, Tantangan Bantuan dan Diplomasi Kemanusiaan Indonesia
Dalam sambutannya, Broto Wardoyo, Ph.D. (FISIP UI) menekankan pentingnya solidaritas akademik yang disertai komitmen moral dan aksi nyata di tengah krisis Gaza. Bambang Suherman (Human Initiative) memaparkan empat tantangan utama penyaluran bantuan: akses terblokade, situasi keamanan, paradigma penanganan hilir, dan ancaman musim dingin, serta adanya “ruang gelap” yang membuat bantuan tertunda berbulan-bulan.
Indah Nuria Savitri, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri RI, menyoroti kompleksitas diplomasi Palestina, dengan lebih dari 68.000 korban jiwa dan kerusakan berat fasilitas publik. Ia memaparkan tujuh fokus kerja Kemlu, termasuk perlindungan infrastruktur, pemanfaatan teknologi digital, dan penguatan kerja sama multi-stakeholders, menegaskan komitmen Indonesia pada prinsip hukum humaniter internasional.
Sisi Gelap Bantuan: Akses Terbatas, Pembatasan Barang, dan Kompleksitas Lapangan
Dalam diskusi publik yang dipandu Agung Nurwijoyo, M.Sc., para pembicara menyoroti tantangan penyaluran bantuan ke Palestina. Boy Mareta (Human Initiative) menggambarkan sulitnya masuknya bantuan saat KTT Cairo, dengan hanya 12% dari Jordan yang lolos pemeriksaan ketat Israel. Muhamad Ihsan (DT Peduli) menambahkan bahwa banyak barang berbahan besi dilarang masuk sehingga penerima manfaat harus diprioritaskan.
Titi Moektijasih (UN-OCHA) menekankan peran OCHA dalam memastikan akses kemanusiaan, di tengah hambatan geopolitik, penurunan pendanaan, dan meningkatnya korban dari tenaga kemanusiaan maupun jurnalis. Dr. Prita Kusumaningsih (BSMI) menyoroti pembatasan perbatasan serta kebijakan Israel yang sering berubah mendadak.
Dr. Hadiki Habib (MER-C) menekankan pentingnya dukungan akademik berbasis bukti dan menyebut pembelian logistik langsung di Gaza sebagai opsi paling aman meski lebih mahal. Sementara itu, Harfin Naqsyabandy (Liputan 6 SCTV) mengungkap banyak bantuan Indonesia ditolak karena tidak sesuai spesifikasi Israel, serta minimnya dukungan negara terhadap relawan.
Dari sisi akademisi, Asra Virgianita, Ph.D., Dosen Hubungan Internasional FISIP UI, menegaskan bahwa penanganan bantuan kemanusiaan di Palestina tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik. Karena itu, penyaluran bantuan harus ditempuh tidak hanya dengan pendekatan kemanusiaan, tetapi juga politik. Ia menyoroti minimnya koordinasi serta pentingnya pemetaan aktor untuk membangun kolaborasi strategis. Akademisi dapat berperan dalam pemetaan dan penyusunan strategi di lapangan. Sebagai penutup, ia menekankan perlunya kehadiran negara dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, serta melindungi penggiat kemanusiaan Indonesia, sekaligus memastikan bantuan dipandang sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dan keberlanjutan jangka panjang.
Penutup: Memperluas Ruang Refleksi dan Aksi
Diskusi ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas penyaluran bantuan ke Gaza, termasuk hambatan struktural dan politik yang memengaruhi efektivitasnya. Melalui forum ini, FISIP UI bersama Human Initiative dan para perwakilan penggiat kemanusiaan berharap dapat memperkuat sinergitas antar penggiat kemanusiaan dan negara kolaborasi akademik dalam mendorong kebij, serta aksi kemanusiaan yang lebih strategis dan berkelanjutan.***

Nov 20, 2025 | event
Depok, 20 November 2025 – Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI), melalui Klaster Solidaritas Selatan, Pembangunan dan Transformasi Tata Kelola Pembangunan Berkeadilan, menyelenggarakan diskusi akademik bertajuk “Global IR and Its Antinomies: Is Another Critical Approach Possible?”. Acara ini menghadirkan para akademisi dan peneliti untuk membahas perkembangan kajian Hubungan Internasional (HI), ketegangan epistemik dalam Global IR, serta prospek pendekatan kritis alternatif di tengah perubahan struktur global.
Diskusi dipandu oleh Ardhitya Eduard Yeremia Lalisang, Ph.D., yang menekankan pentingnya percakapan ini sebagai upaya menavigasi perubahan global sekaligus menantang hierarki intelektual lama. Ia menyoroti bahwa Global IR mengandung sejumlah antinomi—kontradiksi internal—yang memunculkan pertanyaan apakah benar dapat menjadi alternatif atas teori Barat atau justru membutuhkan pendekatan kritis baru.

Dalam paparannya, Dr. Carmina Yu Untalan menegaskan bahwa kajian HI di Asia Tenggara berkembang lebih belakangan dibanding kawasan lain, sehingga pembahasan antinomi Global IR penting untuk memperluas agensi intelektual regional. Ia menggarisbawahi keterbatasan teori tradisional Barat seperti realisme dan liberalisme, serta menjelaskan bahwa Global IR harus dihadapkan pada tantangan pluralisme, risiko menjadi wacana turunan, jebakan esensialisme, hingga kesulitan menjaga interdisiplinaritas.
Dr. Carmina menawarkan gagasan Global IR 2.0 yang diinspirasi pendekatan feminis, postkolonial, dan dekolonial. Menurutnya, pendekatan ini dapat “mengundisiplinkan” HI dengan menyoroti sejarah terpinggirkan, dinamika domestik, serta suara-suara dari Global South. Ia menekankan bahwa diversifikasi HI bukan sekadar menambah perspektif geografis, melainkan merombak fondasi konseptual disiplin itu sendiri.
Sesi diskusi turut menghadirkan refleksi kritis dari peserta mengenai keterbatasan struktural akademisi Indonesia, fragmentasi internal, serta minimnya keterlibatan lintas disiplin. Dr. Carmina menekankan pentingnya warisan sejarah Indonesia, termasuk Bandung Spirit, sebagai modal untuk menghasilkan inovasi teoritis yang berakar pada pengalaman pascakolonial.
Sebagai penutup, para peserta sepakat bahwa antinomi dalam Global IR tidak harus dihindari, melainkan dapat menjadi titik awal produktif untuk membangun pendekatan HI yang lebih inklusif, historis, dan plural. Melalui forum ini, FISIP UI menegaskan komitmennya dalam menciptakan ruang akademik yang mendorong refleksi kritis, eksplorasi epistemologi alternatif, serta kontribusi teoritis yang berakar pada realitas Global South.
Okt 29, 2025 | event
Depok, Oktober 2025
Asra Virgianita, Ph.D., Associate Professor dan Wakil Direktur Center for International Relations Studies (CIReS), LPPSP FISIP UI, mewakili Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia sebagai delegasi resmi dalam Program Kunjungan Delegasi ke Taiwan 2025. Program ini merupakan agenda tahunan yang disponsori oleh Taipei Economic and Trade Office (TETO) Jakarta, dan dikoordinasi oleh The Habibie Center, dengan melibatkan berbagai institusi di Indonesia, termasuk perwakilan universitas, lembaga riset, dan think tank.
Program ini mengusung tema “Strengthening Taiwan–ASEAN Cooperation Amid Geopolitical and Economic Dynamics in the Indo-Pacific”, menjadi ruang dialog strategis bagi para pemangku kepentingan yang berperan penting dalam isu hubungan internasional, pembangunan regional, serta penguatan kerja sama antara berbagai institusi di Taiwan dan Indonesia melalui pendekatan people-to-people connectivity.

Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 19–25 Oktober 2025 ini diisi dengan serangkaian pertemuan dan diskusi bersama berbagai institusi di Taiwan. Tujuannya adalah memperkuat sinergi antara berbagai institusi di Taiwan dan negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, melalui pertukaran gagasan, eksplorasi peluang kerja sama, serta pemahaman bersama terhadap tantangan kawasan.
Partisipasi Departemen Hubungan Internasional FISIP UI mencerminkan komitmen institusi dalam mendorong keterlibatan akademisi Indonesia dalam forum-forum strategis kawasan. Selain itu, keikutsertaan ini juga merupakan bentuk konkret dari upaya memperkuat program internasionalisasi, membangun jejaring kerja sama, serta memperluas kontribusi akademik dalam diplomasi regional yang inklusif dan berkelanjutan.***
Okt 20, 2025 | event
Depok, 20 Oktober 2025 — Dalam rangka memperingati empat dekade perjalanan akademik Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (HI FISIP UI), diselenggarakan lokakarya internasional bertajuk “Global South Voices: Four Decades of Excellence and Contemporary Approaches in International Relations Education.”
Kegiatan ini bertujuan untuk merefleksikan perkembangan keilmuan Hubungan Internasional (HI) di Indonesia serta meninjau kembali relevansi pendekatan Global South dalam pendidikan dan penelitian HI kontemporer. Melalui forum akademik ini, HI FISIP UI menegaskan posisinya sebagai institusi yang aktif mendorong dekolonisasi pengetahuan dan pedagogi dalam studi HI.
Workshop ini menghadirkan akademisi dari berbagai negara, antara lain Oscar A. Gomez, Ph.D. (Ritsumeikan Asia Pacific University, Jepang), Shi Yuning, Ph.D. (Xiamen University, Tiongkok), Dr. Manoj Kumar (O.P. Jindal University, India), dan Khoo Ying Hooi, Ph.D. (Universiti Malaya, Malaysia). Para pembicara mendiskusikan berbagai pendekatan teoritis dan metodologis yang menekankan pentingnya pengalaman dan perspektif Selatan Global sebagai sumber epistemik yang sahih.

Dalam paparannya, Oscar A. Gomez, Ph.D. menekankan perlunya reposisi epistemologis dalam pendidikan HI dengan menyatakan bahwa, “Global South memiliki pengalaman historis dan pengetahuan lokal yang harus menjadi bagian dari arus utama kajian internasional.”
Sementara itu, Prof. Evi Fitriani, Profesor Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, menegaskan pentingnya nilai kemanusiaan dalam pengajaran HI. “Empat puluh tahun perjalanan HI UI membuktikan bahwa pendidikan HI tidak sekadar menyampaikan teori, tetapi juga menanamkan tanggung jawab etis terhadap keadilan global,” ujarnya.
Diskusi panel meliputi empat bidang utama: teori Hubungan Internasional dan dekolonisasi pengetahuan, ekonomi politik internasional dari perspektif Global South, keamanan internasional non-tradisional, serta transnasionalisme dan demokrasi dalam konteks regional Asia Tenggara.

Dari sesi International Political Economy, Shi Yuning menyoroti kebutuhan untuk mengembangkan kerangka analisis ekonomi politik yang lebih mandiri di Asia Tenggara, sementara Manoj Kumar menekankan pentingnya memasukkan isu-isu keamanan non-tradisional seperti perubahan iklim dan keamanan digital dalam kurikulum HI.
Sebagai penutup, Shofwan Al Banna Choiruzzad, Ph.D. menyampaikan bahwa momentum empat dekade ini merupakan kesempatan untuk memperkuat peran HI FISIP UI dalam mengartikulasikan gagasan-gagasan akademik dari Global South ke ranah global. Ia menegaskan bahwa, “Refleksi 40 tahun ini merupakan tonggak penting untuk menegaskan peran Indonesia bukan hanya sebagai penerima pengetahuan, tetapi sebagai penghasil pengetahuan global yang berakar pada pengalaman Selatan.”
Peringatan empat dekade ini memperlihatkan kesinambungan antara tradisi akademik yang telah dibangun sejak 1985 dan komitmen Departemen HI UI untuk terus berkontribusi pada pengembangan studi HI yang lebih inklusif dan kontekstual. Melalui kolaborasi lintas kawasan Selatan-Selatan, HI FISIP UI menegaskan kembali visinya sebagai pusat keunggulan akademik yang adaptif terhadap dinamika global.
