Melampaui Keuntungan Materiil: Menuju Peningkatan Kualitas Hilirisasi Nikel Indonesia dalam Interkoneksi Lokal-Global

Melampaui Keuntungan Materiil: Menuju Peningkatan Kualitas Hilirisasi Nikel Indonesia dalam Interkoneksi Lokal-Global

Authors:

Ardhitya Eduard Yeremia, Ph.D.
Irfan Surya Asgani, M.S.
Gibraltar Andibya Muhammad, S.Sos.
Nandito Oktaviano, M.Si.

 

Ringkasan Eksekutif

  • ⁠Selama lebih dari satu dekade, hal yang paling konsisten dari hilirisasi nikel adalah orientasinya pada keuntungan materiil, yang tampak dalam regulasi sejak UU 4/2009 hingga pemotongan kuota produksi (RKAB) 2026.
  • ⁠Atas dasar orientasi ini, hilirisasi mengesampingkan kepentingan sosial masyarakat dan keberlanjutan ekosistem di sekitar pusat-pusat pengolahan, sehingga tidak menjawab pertanyaan tentang apa yang tersisa bagi keduanya setelah cadangan nikel habis.
  • ⁠Larangan ekspor bijih mentah hingga pemotongan kuota menunjukkan bahwa negara mampu mengendalikan nikelnya, sehingga kendali yang sama perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan hidup yang melampaui keuntungan materiil.
  • ⁠Sebagai mitra dominan dalam hilirisasi nikel, Tiongkok perlu dilibatkan dalam arah baru ini melalui pilar iklim dan keberlanjutan dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok.
Rekalibrasi Partisipasi Indonesia dalam Pasukan Perdamaian: Menuju Strategi Pemeliharaan Perdamaian yang Adaptif

Rekalibrasi Partisipasi Indonesia dalam Pasukan Perdamaian: Menuju Strategi Pemeliharaan Perdamaian yang Adaptif

Authors:

Broto Wardoyo – Associate Professor, Head of Department of International Relations, Universitas Indonesia

 

Ringkasan Eksekutif

  • Insiden gugurnya tiga prajurit TNI dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) pada Maret 2026 menyoroti perlunya rekalibrasi kebijakan partisipasi Indonesia dalam misi penjaga perdamaian karena mencerminkan kesenjangan antara mandat tradisional PBB dan realitas konflik asimetris yang melibatkan aktor negara dan non-negara.
  • Sistem peacekeeping global tengah menghadapi krisis legitimasi dan kapasitas sedangkan perlindungan terhadap peacekeepers masih lemah akibat adanya deterrence gap dalam mekanisme akuntabilitas.
  • Policy brief ini merekomendasikan pendekatan bertahap. Dalam jangka pendek perlu ada fokus pada mitigasi risiko melalui penguatan perlindungan pasukan, pembaruan pelatihan, peningkatan akuntabilitas, dan komunikasi publik. Dalam jangka menengah perlu dilakukan rekalibrasi kontribusi menuju pendekatan selektif berbasis risiko serta advokasi penguatan mandat. Dan dalam jangka panjang perlu untuk mempertimbangkan reposisi Indonesia sebagai norm entrepreneur dalam reformasi peacekeeping global, guna meningkatkan keselamatan personel sekaligus memperkuat posisi strategis Indonesia di tingkat internasional.
Accessibility