Commodifying Queerness: Industri Drama Boys’ Love sebagai Soft Power Thailand

Jan 31, 2026 | HI Quarterly

Shifwa Naila Samodra

HI UI 2024

Industri drama Boys’ Love (BL) menjadi salah satu industri yang dominan di Thailand. Bahkan, BL Thailand dapat disebut sebagai revolusi dari industri BL itu sendiri. Sebelumnya, negara-negara lain seperti Tiongkok, Korea, dan Jepang masih mengalami hambatan finansial dalam produksi drama BL dan arah yang cukup konservatif. Thailand mengukuhkan produksi drama BL menjadi suatu industri dengan sistem tertentu dan dukungan finansial yang memadai. Drama BL Thailand kemudian dikonsumsi dan dikenal secara luas, terutama di Asia Tenggara. Industri drama BL dapat dipahami sebagai cerminan dari soft power Thailand sebagai penggerak utama industri ini. Soft power ini tidak hanya memengaruhi ekonomi Thailand semata, tetapi juga membuka dan membentuk diskusi hangat terkait isu queer dan representasinya di media.

Drama BL Thailand menjadi suatu industri tersendiri dengan sistem tertentu. Perusahaan-perusahaan besar seperti GMMTV, Be On Cloud, dan Domundi memproduksi berbagai drama BL yang populer secara internasional seperti 2gether the Series (2020) dengan rating 7.6/10 (IMDb), SOTUS the Series (2016) dengan rating 7.8/10 (IMDb), dan Bad Buddy (2022) dengan rating 8.7/10 (IMDb). Drama BL ini dapat diakses melalui platform streaming gratis seperti YouTube. Audiens yang luas disebabkan oleh kemudahan akses terhadap konten drama BL ini sehingga dapat dinikmati oleh berbagai orang. Audiens BL Thailand internasional terbanyak berasal dari negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Selain itu, BL Thailand juga dinikmati oleh audiens dari Brazil, Portugal, Amerika Serikat, Peru, dan Meksiko. Meskipun drama BL tersedia secara gratis, industri ini tetap dapat meraup keuntungan besar melalui merchandise, fanmeeting, konser, dan screening. BL Thailand berhasil membentuk komunitas penggemar internasional yang aktif, terutama secara daring melalui media sosial seperti Twitter, termasuk komunitas penggemar dari Indonesia.

Soft power merupakan kemampuan suatu aktor, terutama negara, untuk memengaruhi pihak lain bukan melalui paksaan, tetapi melalui daya tarik. Hal tersebut berbeda dengan hard power yang meliputi kekuatan militer dan ancaman. Soft power membentuk preferensi aktor lain melalui daya tarik (Nye dalam Art dan Jervis, 2017). Dalam konteks BL Thailand, BL dapat dilihat sebagai cultural soft power. BL Thailand merupakan produk budaya populer yang dikonsumsi lintas negara dan disebar melalui platform digital seperti YouTube, Netflix, dan media sosial lainnya. Daya tarik BL Thailand membentuk fanbase atau komunitas penggemar internasional. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya fanmeeting yang diadakan di berbagai negara. Meskipun pemerintah Thailand tidak selalu secara eksplisit mengklaim BL sebagai diplomasi budaya, mereka menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan industri tersebut. Industri drama BL ini membentuk framing Thailand sebagai ruang aman bagi kelompok queer di Asia. Thailand mampu memengaruhi persepsi audiens global tanpa menggunakan instrumen koersif, sekaligus memperkuat citranya di ranah internasional. Melalui BL Thailand, penggemar merasa tertarik pada Thailand secara lebih luas dan dapat tertarik untuk mempelajari bahasa Thai, berwisata ke Thailand, atau mengonsumsi produk Thailand.

Akan tetapi, muncul permasalahan terkait representasi queer dalam drama BL Thailand. Meskipun ada beberapa aktor BL yang mengidentifikasikan dirinya sebagai queer, sebagian besar aktor BL bukan merupakan dari kelompok queer. Perusahaan produksi drama BL membayar aktor non-queer untuk melakukan fanservice baik di dalam drama maupun di luar itu (seperti dalam fanmeeting, konser, atau acara sejenisnya). Hal tersebut mencerminkan identitas queer yang menjadi nilai jual dan bukan menjadi subjek emansipasi ataupun representasi. Tujuan utama dari industri BL ini adalah untuk mencari keuntungan, bukan untuk memberikan ruang emansipasi dan representasi bagi identitas queer. Selain itu, BL Thailand cenderung merepresentasikan hubungan queer yang heteronormatif dengan adanya pembagian peran maskulin/feminin yang kaku. Hal tersebut sejalan dengan pembingkaian hubungan queer yang tidak cukup representatif dan mengukuhkan nilai-nilai heteronormatif. Terlebih lagi, perempuan dalam drama BL sering digambarkan secara negatif sehingga mengukuhkan nilai-nilai misoginis (Garg dan Yang, 2024). Meskipun Thailand dapat menikmati keuntungan dari industri drama BL sebagai soft power, komodifikasi queer melalui industri ini perlu diatasi sehingga kelompok queer dapat direpresentasikan secara akurat dan emansipatif alih-alih menjadi aset dan nilai jual saja. 

Meskipun industri drama BL sebagai soft power Thailand menuai beberapa kritik terkait komodifikasi dan representasi, tidak dapat dipungkiri bahwa drama BL Thailand juga mendorong audiensnya untuk mengenal dan menerima identitas queer walaupun dalam ranah yang terbatas. Indonesia, contohnya, sebagai salah satu negara dengan homonegativitas tertinggi di Asia Tenggara (Manalastas dkk., 2017), menjadi salah satu audiens terbesar dari drama BL Thailand. Hal tersebut menunjukkan adanya perubahan persepsi terhadap identitas queer, meskipun masih sangat terbatas dan tidak sepenuhnya inklusif. Akan tetapi, media dan budaya populer seperti drama BL Thailand dapat menjadi titik pertama dari penerimaan identitas queer. Meskipun begitu, pemikiran kritis dibutuhkan untuk menilai jika penerimaan tersebut hanya sebatas “fetish” dan bukan penerimaan komunitas queer sebagai manusia.

Industri drama BL Thailand menunjukkan bahwa budaya populer dapat berfungsi sebagai sumber soft power yang efektif dalam membentuk citra negara di tingkat internasional. Melalui daya tarik budaya, BL Thailand berhasil memperkuat citra Thailand sebagai negara yang terbuka dengan identitas queer sekaligus memperluas pengaruh kulturalnya di kawasan Asia Tenggara dan global. Namun, keberhasilan tersebut menyingkap persoalan representasi queer dalam BL yang lebih banyak didorong oleh logika pasar dibandingkan diberlakukan sebagai sarana emansipasi dan representasi yang inklusif. Komodifikasi identitas queer dalam industri BL memperlihatkan bahwa budaya yang ditampilkan tidak selalu sejalan dengan intensinya untuk memberikan wadah representasi yang akurat, melainkan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan. Meskipun demikian, drama BL Thailand tetap memiliki signifikasi sebagai titik awal perubahan persepsi, terutama di negara-negara dengan tingkat homonegativitas tinggi seperti Indonesia.

Referensi

Art, Robert J. dan Robert Jervis. (2017). International Politics: Enduring Concepts and Contemporary Issues. Pearson.

Garg, Divya dan Xiaofei Yang. (2024, 30 Januari). “Beyond a Queer Utopia: Interrogating Misogyny in Transnational Boys Love Media” dalam Continuum: Journal of Media & Cultural Studies. Routledge. 770–782. https://doi.org/10.1080/10304312.2024.2314186. 

Jiang, Long dan Yuxin Wei. (2024, 6 Juni). “Boys Love Media in Thailand: Celebrity, Fans, and Transnational Asian Queer Popular Culture” dalam Critical Arts. Routledge. 261–262. https://doi.org/10.1080/02560046.2024.2361352. 

Lyajoon, Stephen. (2024, 6 Agustus). “BL Drama: The Thai Entertainment Industry as a Source of Soft Power” dalam English Language, Literature & Culture. Science Publishing Group. 72–76. https://doi.org/10.11648/j.ellc.20240903.13. 

Manalastas, Eric Julian, dkk. (2017). “Homonegativity in Southeast Asia: Attitudes Toward Lesbians and Gay Men in Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Thailand, and Vietnam” dalam Asia-Pacific Social Science Review. 25–33. https://doi.org/10.59588/2350-8329.1120. 

Michaels, Ekathep, dkk. (2024, 29 Juli). “Mainstreaming Queerness in Thai Boys’ Love Narratives: Impact on Gay Identity Perceptions in Bangkok’s Society” dalam Sexualities. Sage. https://doi.org/10.1177/13634607241263194. 

Setiawan, R., dkk. (2025, 13 Oktober). “Thai Boys’ Love: Queer Representation and Cultural Diplomacy in Thailand’s Soft Power Strategy in Southeast Asia” dalam Bhuvana: Journal of Global Studies. Vol. 3 No. 2. Universitas Satya Negara Indonesia. 166–193. https://doi.org/10.59408/bjgs.v3i2.238. 

Memahami Relasi China-Kamboja dalam Konteks Positive Sum Game dan Power

Jan 17, 2026 | HI Quarterly

Jeromi Mikhael
HI UI 2023

China dan Kamboja merupakan dua negara yang telah menjalin hubungan bilateral sejak lama. Hubungan antara kedua negara semakin erat setelah restorasi kerajaan Kambodia pada tahun 1993. China memberikan dukungan kepada Kamboja melalui investasi, perdagangan, dan bantuan tanpa syarat. Seiring dengan berjalannya waktu, muncul pertanyaan mengenai untung-rugi dari dukungan finansial China terhadap Kamboja. Para pendukung menganggap China membawa kemajuan dan pembangunan melalui bantuannya, sedangkan para penentang menganggap bahwa bantuan yang diberikan mendorong korupsi dan kerusakan lingkungan di Kamboja. Salah satu tokoh yang mengkaji mengenai permasalahan ini adalah Pheakday Heng, seorang dosen dan peneliti di Royal University of Phnom Penh.

Review ini akan mengulas mengenai artikel berjudul “Cambodia-China Relations: A Positive Sum Game?” yang ditulis oleh Pheakday Heng untuk mengkaji apakah dukungan yang diberikan oleh China kepada Kamboja merupakan sebuah positive sum game. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa positive sum game maupun konsep power dalam realisme dengan menggunakan hubungan China-Kamboja sebagai bahan dasar. Tulisan ini dibagi menjadi empat bagian, yakni rangkuman bahan utama, perbandingan, analisis, serta kesimpulan.

Rangkuman Bahan Utama

Hubungan antara China dan Kamboja telah berlangsung sejak abad ke-13 dan terus berlanjut hingga masa sekarang. Hubungan kedua negara menjadi semakin dekat, bahkan China mulai mendominasi Kamboja dalam berbagai aspek. Dominasi China dapat diamati dalam berbagai bentuk, seperti investasi asing, kegiatan perdagangan bilateral, dan dukungan militer.

Investasi asing langsung mulai diterima oleh Kamboja setelah pemilihan umum tahun 1993 yang memulihkan situasi keamanan dan ketertiban. Sumber daya alam potensial, biaya tenaga kerja yang rendah, dan insentif mendorong China beserta dengan negara-negara lainnya mulai berinvestasi dalam jumlah besar di Kamboja. Jumlah proyek investasi China meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2011 China telah menjadi investor dominan di Kamboja. Investasi dari China juga semakin bervariasi seiring dengan berjalannya waktu, mulai dari sektor sandang dan manufaktur skala kecil hingga ke sektor energi dan sumber daya alam.

Selain menjadi investor terbesar di Kamboja, China merupakan rekan dagang terpenting bagi Kamboja. Kegiatan perdagangan antara kedua negara mengalami peningkatan signifikan antara tahun 2000 dan 2010. Tren ini terus berlanjut setelah penerapan perjanjian perdagangan bebas antara China dan ASEAN pada bulan Januari 2010. Kedua negara ini juga telah bekerjasama dalam sektor militer melalui latihan militer yang diberikan China kepada personil militer Kamboja sejak tahun 1999 untuk mengembangkan militernya.

China merupakan negara pemberi bantuan terbesar bagi Kamboja. Bantuan yang diberikan oleh China tidak dibarengi dengan persyaratan apapun dan cenderung tidak transparan dalam pengelolaannya. Menurut Heng, kurangnya transparansi ini disebabkan oleh keberatan untuk mempertanggungjawabkan bantuannya, keengganan untuk memberikan informasi kepada negara penerima, serta kesulitan dalam memperoleh data bantuan.

Investasi dan bantuan yang diberikan oleh China kepada Kamboja menimbulkan pertanyaan karena sifatnya yang tanpa syarat. Tujuan terselubung di balik investasi dan bantuan ini dapat dikaji dengan mengamati konsentrasi investasi dan situasi dalam negeri China. Investasi dari negara China umumnya dilakukan oleh BUMN, sehingga investasi lebih berfokus untuk mencapai tujuan politis alih-alih mencari keuntungan.

Tinjauan lebih lanjut terhadap situasi dalam negeri China oleh Heng menemukan sejumlah pola umum dari investasi yang dilakukan China, yakni konsentrasi pada sektor energi dan pertanian akibat kelangkaan dalam negeri dan ekspansi pasar ekspor untuk menyokong pabrik manufaktur domestik. China juga berupaya untuk memanfaatkan kekuatan militer, kapasitas produksi, serta beasiswa dan lembaga kebudayaan untuk memperluas pengaruh internasional dari investasi yang dilakukan. 

Dalam kasus hubungan bilateral antara China dan Kamboja, dominasi China di negara tersebut berdampak terhadap dukungan Kamboja yang sangat kuat terhadap semua kebijakan luar negeri China. Kamboja menolak tegas keberadaan Taiwan sebagai negara merdeka dan mendeportasi warga Uighur yang kabur ke Kamboja kembali ke China. China juga berhasil memanfaatkan kedudukan Kamboja di organisasi ASEAN untuk mencegah pembahasan mengenai Laut China Selatan dalam KTT ASEAN yang diselenggarakan oleh Kamboja. Dalam sektor perdagangan, China berhasil memperoleh status dagang yang menguntungkan, sehingga dapat menghindari kuota dan tarif dagang yang telah ditetapkan oleh AS dan Uni Eropa. Potensi sumber daya alam dan lingkungan tanah yang subur juga menguntungkan China dalam berinvestasi di negara Kamboja.

Dominasi China juga dapat diamati dari perspektif kemiliteran. Posisi geografis Kamboja yang unik dimanfaatkan oleh China untuk mendapatkan akses ke pangkalan udara dan laut di negara tersebut. Akses ini memungkinkan China untuk mengisi ulang kapal maupun pesawatnya. Kehadiran militer China di Kamboja memungkinkan China untuk memproyeksikan kekuatannya di Asia Tenggara serta menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut. Di sisi lain, eksistensi budaya China di Kamboja dalam bentuk pendidikan, kuliner, tradisi, serta festival, menonjolkan peranan China di dalam masyarakat Kamboja. 

Keberadaan China dalam berbagai aspek menimbulkan kontroversi. Sejumlah lembaga seperti Cambodia Development Resource Institute dan United Nations Development Programme, berargumen bahwa investasi dan dukungan finansial yang diberikan oleh China mendorong pembangunan, elektrifikasi, serta pengentasan kemiskinan di Kamboja. Meski dampaknya tidak dapat dirasakan langsung, bantuan yang diberikan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Di sisi lain, LSM seperti Radio Free Asia dan Global Witness menganggap bahwa bantuan dan investasi dari China berdampak pada penurunan kualitas pemerintahan dan peningkatan korupsi. Kurangnya transparansi dalam bantuan yang diberikan oleh China membuat bantuan tersebut menjadi rawan untuk disalahgunakan. Pelanggaran hak asasi manusia seringkali terjadi di pabrik-pabrik China dan eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan oleh China telah mengakibatkan kerusakan skala besar terhadap lingkungan hidup Kamboja.

Dominasi bantuan dan investasi yang diberikan oleh China dapat berdampak terhadap independensi pemerintah Kamboja dalam pengambilan keputusan. Keberpihakan Kamboja terhadap China dapat diamati dalam kebijakan dalam negeri maupun luar negeri yang diambil. Negara-negara ASEAN mengkritik kepemimpinan Kamboja dalam sidang-sidang ASEAN karena terlalu condong terhadap kepentingan China dan cenderung mengabaikan kepentingan kolektif ASEAN. Hal ini dikhawatirkan dapat merugikan ASEAN maupun Kamboja sendiri.

Untung dan rugi yang timbul dari keterlibatan China dalam berbagai aspek di Kamboja menimbulkan pertanyaan mengenai keuntungan bersih yang diperoleh Kamboja (positive sum game). Kajian mengenai keuntungan bersih ini dihalangi oleh kurangnya informasi terkait dengan kegiatan ekonomi China di Kamboja dan bukti-bukti empiris dari keberadaan China. Meski demikian, satu hal yang pasti di masa depan adalah peran penting China di Kamboja dan dominasi China di Kamboja akan terus bertahan di masa depan. China membutuhkan Kamboja untuk memperluas pengaruhnya di ASEAN dan mengimbangi kekuatan AS, dan Kamboja membutuhkan China untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Di akhir bacaan, Heng memberikan pengingat bahwa kegagalan dalam mengelola bantuan dan investasi dapat berakibat pada kerugian yang lebih besar dari keuntungan yang diperoleh. Heng merekomendasikan kedua belah pihak untuk meningkatkan transparansi, memperbaiki kepemimpinan, mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan, dan memeratakan keuntungan yang diperoleh kepada seluruh lapisan masyarakat agar menciptakan kerjasama yang menghasilkan positive-sum game.

Perbandingan

Persoalan mengenai positive sum game dalam hubungan antara China dan Kamboja dapat dibandingkan dengan konsep positive sum game di Eurozone (negara-negara yang mengadopsi mata uang Euro). Menurut artikel yang ditulis oleh Paolo Guerrieri, penerapan mata uang tunggal Euro dan respon yang beragam dari setiap negara terhadap globalisasi telah menciptakan defisit dan surplus dalam akun berjalan negara-negara pengadopsi mata uang Eropa dan menimbulkan krisis hutang serta pertumbuhan ekonomi yang rendah. Krisis ekonomi yang melanda dunia pada tahun 2008 telah mengekspos sistem Eurozone sebagai sebuah zero-sum game yang hanya menguntungkan segelintir negara di Eurozone dan merugikan negara lainnya.

Guerrieri menganggap bahwa Eurozone perlu menerapkan sebuah sistem yang menguntungkan semua, atau positive-sum game, dengan menciptakan sebuah rezim ekonomi Eropa yang mampu memantau dan mengoreksi ketidakseimbangan makroekonomi dan mendorong koordinasi antarnegara. Selain itu, positive-sum game juga dapat dicapai dengan penyesuaian dari negara kreditur maupun debitur. Agar mencapai suatu keuntungan bersama, negara kreditor harus meningkatkan belanja maupun impornya, sedangkan negara debitur harus meningkatkan daya saing dan tabungannya.

Model positive sum game yang disarankan oleh Guerrieri untuk memperbaiki Eurozone memiliki sejumlah kesamaan maupun perbedaan dengan saran dari Heng. Kedua gagasan ini menekankan perlunya pemerataan ekonomi sebagai syarat mutlak dari terciptanya sebuah kerjasama yang bersifat saling menguntungkan. Dengan adanya pemerataan ekonomi, negara yang terlibat dalam kerjasama internasional mampu memanfaatkan investasi maupun bantuan yang diberikan dari negara lain dengan baik. Selain itu, perbaikan sistem pemerintahan maupun transparansi dari dalam negara-negara yang terlibat juga penting untuk menjamin bahwa produk ekonomi yang diterima tepat guna dan tepat sasaran.

Analisis

Model positive sum game yang diajukan oleh Heng merupakan salah satu dari jenis interaksi dalam game theory. Game theory merupakan sebuah model analisis yang memprediksi interaksi para pengambil keputusan dalam mengambil keputusan dengan mempertimbangkan reaksi dan pilihan dari pengambil keputusan lainnya. Game theory membedakan tiga jenis interaksi antara para pengambil keputusan: positive-sum game, negative-sum game, dan zero-sum game. Positive-sum game adalah situasi di mana total keuntungan dan kerugian dari semua pihak yang terlibat berjumlah positif. Jenis interaksi ini merupakan yang terbaik diantara yang lainnya karena keuntungan yang bisa didapatkan oleh kedua belah pihak. 

Dalam konteks hubungan China-Kamboja, positive sum game dapat dimaknai sebagai situasi ketika China memperoleh imbal balik dari bantuannya dan Kamboja juga memperoleh keuntungan dari bantuan yang diberikan. Seperti yang telah dijelaskan, imbal balik dari bantuan China tersebut dapat dengan jelas diamati dalam produksi energi dan pangan, peningkatan pengaruh militer China di wilayah ASEAN, serta kemampuan China dalam memblokir pembahasan isu-isu sensitif yang membahayakannya. Di sisi lain, keuntungan dari bantuan China terhadap Kamboja masih dipertanyakan. Kerugian seperti kehilangan independensi dalam pembuatan keputusan, meningkatnya korupsi dan melemahnya kinerja pemerintah akibat korupsi bantuan dari China merupakan sejumlah hal yang mendorong pertanyaan mengenai dampak positif bantuan China.

Dominasi pengaruh China dalam berbagai sektor di Kamboja dapat diamati dalam kacamata realis. Konsep utama dari realisme, power, menjadi faktor pendorong utama dari dominasi tersebut. Menurut Hans Morgenthau dalam bukunya Politics Among Nations (1948), power yang dimiliki oleh suatu negara berasal dari sembilan elemen utama. Elemen-elemen ini dapat dibagi menjadi elemen alamiah dan elemen sosial. Elemen alamiah terdiri dari geografi, sumber daya alam, dan populasi, sedangkan elemen sosial terdiri dari kapasitas industri, kesiapan militer, karakter bangsa, moral bangsa, kualitas diplomasi, dan kualitas pemerintahan.

Sebagai sebuah negara yang kaya akan sumber daya alam, power Kamboja secara umum berasal dari elemen alamiahnya. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan Heng mengenai persebaran sumber daya mineral dan energi yang dimiliki oleh Kamboja serta letak geografisnya. Di sisi lain, power China sebagian besar berasal dari elemen sosialnya. Meski China memiliki populasi dalam jumlah besar dan letak yang strategis, sebagian besar sumber daya alam yang dimilikinya telah dihabiskan untuk menenagai industri yang dimiliki. 

Kelebihan power yang dimiliki oleh China tersebut digunakan untuk mendominasi negara yang jauh lebih lemah seperti Kamboja. Kamboja yang hanya memiliki sepersekian power China harus menerima penetrasi China dalam berbagai aspek, mulai dari kebijakan perekonomian hingga kebijakan luar negeri negara tersebut. Contoh konkret dari kasus ini didemonstrasikan oleh Heng dalam kunjungan Presiden China Hu Jintao ke Kamboja pada tahun 2012, beberapa saat sebelum KTT ASEAN diselenggarakan di Kamboja. Hu Jintao menjanjikan bantuan berjumlah jutaan dolar dengan permintaan bahwa persengketaan Laut China Selatan tidak akan didiskusikan dalam KTT ASEAN. Meski secara resmi merupakan bantuan, tindakan China ini dapat dianggap sebagai implementasi hard power dalam bentuk suap agar mendorong negara lain melakukan keinginannya dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas.

Kesimpulan

Dari bacaan ini, dapat disimpulkan bahwa dukungan yang diberikan China kepada Kamboja terdiri dari berbagai jenis, yakni investasi, perjanjian dagang, bantuan militer, serta bantuan finansial tanpa syarat. Bantuan-bantuan ini dipandang sebagai upaya China dalam mengimplementasikan power yang dimilikinya untuk mencapai tujuan dalam negerinya. Meski demikian, aspek positive sum game dari bantuan yang diberikan masih dipertanyakan karena kontroversi terkait dampaknya bagi Kamboja. Meski terdapat sejumlah dampak positif seperti pembangunan dan perbaikan taraf hidup, tidak dapat dipungkiri bahwa dampak lainnya seperti kerusakan lingkungan, peningkatan korupsi, dan kehilangan independensi dalam pembuatan keputusan merupakan efek samping yang signifikan dari bantuan tersebut. Oleh sebab itu, kedua negara perlu melakukan perbaikan dalam sistem bantuan dan investasi agar positive sum game bisa terwujud.

Daftar Pustaka

Britannica. “Positive-Sum Game.” https://www.britannica.com/topic/positive-sum-game.

Guerrieri, P., dan P. Esposito. “Intra-European Imbalances, Adjustment, and Growth in the Eurozone.” Oxford Review of Economic Policy 28, no. 3 (1 September 2012): 532–550. https://doi.org/10.1093/oxrep/grs026.

Jablonsky, David. “National Power.” VOLUME I: Strategic Studies Institute, US Army War College, 2008. https://www.jstor.org/stable/resrep12115.13.

Pheakdey, Heng. “Cambodia-China Relations: A Positive-Sum Game?” Journal of Current Southeast Asian Affairs 31, no. 2 (Juni 2012): 57–85. https://doi.org/10.1177/186810341203100203.

Sempa, Francis P. “Hans Morgenthau and the Balance of Power in Asia.” The Diplomat, 25 May 2015. https://thediplomat.com/2015/05/hans-morgenthau-and-the-balance-of-power-in-asia/.

[HI-Chronicles #5] Beyond Foreign Aid and Movie Screens: Kolonialisme Baru di Afrika

Nov 30, 2025 | HI Quarterly

Geraldion Alexander Tarigan 

HI UI 2024

Proyek di kota-kota Afrika seperti di Lagos, Accra, dan Nairobi banyak memberikan kesan pembangunan. Di kota-kota tersebut, terdapat banyak kantor perwakilan lembaga keuangan internasional, seperti IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Di jalan kota, mengalun musik Barat; di bioskop, layar film pun menampilkan kisah-kisah pahlawan super yang “menyelamatkan” dunia. Namun, di balik citra kemajuan Afrika, terdapat paradoks yang tercipta: Afrika terlihat merdeka dari luar, tetapi masih terjajah dalam ketergantungan ekonomi dan budaya negara Barat. 

Bantuan luar negeri dan pinjaman dari IMF, yang sering diklaim kaum neoliberal sebagai jalan mencapai kesejahteraan, justru menjadi rantai baru yang menjebak negara-negara Afrika dalam struktur ketimpangan global. Pada saat yang bersamaan, film Hollywood dan industri musik Barat membentuk norma yang menormalkan dominasi Barat. Hal ini dilakukan dengan menampilkan budaya Barat sebagai budaya yang lebih superior karena berdasarkan kebebasan, sedangkan budaya Afrika ditampilkan sebagai budaya terbelakang yang butuh diselamatkan oleh negara-negara Barat. Pada era modern, kolonialisme itu tetap ada, hanya berubah bentuk: tidak lagi datang dari kapal perang dan senjata, tetapi dari kantor dan studio. 

Sejarah Kolonialisme Barat di Afrika

Sejarah kolonialisme bangsa Eropa di Afrika bermula sejak abad ke-15. Kolonialisme di Afrika bermula saat bangsa Portugis dan Spanyol mulai memasuki Afrika untuk mendapatkan emas dan komoditas lain, sebelum akhirnya menjadikan penduduk Afrika sebagai komoditas utama dalam perdagangan internasional. Pada abad ke-16 hingga ke-19, bangsa Eropa melakukan Perdagangan Budak Transatlantik, dengan jumlah budak yang sangat besar, mencapai sekitar 9,5 juta jiwa dari Afrika ke Amerika antara 1500–1870. 

Periode kolonialisme secara langsung Eropa terhadap Afrika mencapai puncaknya pada 1881–1914, setelah Konferensi Berlin 1884 yang membagi wilayah Afrika di antara negara-negara Eropa. Peristiwa ini dikenal dengan Scramble of Africa. Negara kolonial seperti Prancis menerapkan kebijakan asimilasi budaya dan politik untuk melemahkan identitas lokal serta memaksakan sistem sosial Barat di wilayah jajahannya. Sistem ini mengakibatkan dampak yang menghancurkan bagi penduduk Afrika, seperti depopulasi, kelaparan, dan kerusakan tempat tinggal. Selain itu, sistem ini menyebabkan hilangnya bahasa, budaya, serta identitas lokal Afrika karena diganti oleh nilai-nilai Barat. 

Salah satu dampak paling merusak dari sistem ini adalah kerja paksa. Pekerja pribumi direkrut secara paksa untuk bekerja di tambang, perkebunan, dan proyek infrastruktur, dengan angka kematian mencapai 50% di wilayah seperti Kongo Prancis akibat kelaparan, penyakit, dan kondisi kerja yang brutal. Selain kematian, sistem kekeluargaan menjadi terpecah karena laki-laki harus melakukan kerja paksa, menyebabkan runtuhnya struktur kekerabatan tradisional. Kerusakan lingkungan juga terjadi karena eksploitasi besar-besaran terhadap karet, pertambangan, dan penggundulan hutan, menghancurkan ekosistem lokal. Negara kolonial lain seperti Inggris, Portugal, Jerman, Spanyol, Belgia, dan Italia juga melakukan hal yang sama di daerah jajahannya.

Masuknya IMF dan Bank Dunia ke Afrika

Setelah Perang Dunia II, negara-negara Eropa banyak kehilangan uang karena peperangan di Eropa dan perlawanan warga koloni untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini dilihat sebagai peluang bisnis baru bagi institusi seperti IMF dan Bank Dunia. Sejarah keterlibatan IMF dan Bank Dunia di Afrika berakar pada pembentukan kedua institusi tersebut di Konferensi Bretton Woods pada Juli 1944 oleh AS (Amerika Serikat) dan negara-negara Sekutu. IMF sendiri didirikan untuk menjaga stabilitas moneter internasional, sementara Bank Dunia, yang berakar dari IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) untuk membantu rekonstruksi pasca-Perang Dunia II. 

Meskipun awalnya berfokus di Eropa, kedua institusi tersebut mulai berfokus kepada negara-negara berkembang pada 1960-an dengan pembentukan IDA (International Development Association) pada 1960 yang memberi Bank instrumen khusus (kredit lunak/grant) untuk membantu negara-negara berkembang. Sejumlah negara Afrika mulai menjadi anggota dan menerima pinjaman Bank Dunia sejak merdeka. Pada saat yang bersamaan, IMF menyediakan mekanisme stabilisasi makro dalam bentuk balance-of-payments support kepada negara-negara Afrika yang menghadapi krisis neraca pembayaran. 

Keterlibatan IMF di Afrika kemudian meningkat ketika negara yang baru merdeka menghadapi volatilitas perdagangan dan mata uang sehingga memerlukan pinjaman jangka pendek. Tekanan ekonomi kian meningkat di Afrika pada 1970-an akibat volatilitas harga minyak dan kenaikan suku bunga dunia. Hal ini membuat banyak negara Afrika menumpuk utang luar negeri. Pada 1980-an, krisis utang tersebut memicu peran besar IMF Bank Dunia lewat program structural adjustment (SAPs) yang mensyaratkan liberalisasi, privatisasi, devaluasi, dan pemotongan belanja publik sebagai syarat pinjaman. 

Masuknya Budaya Populer Barat ke Afrika

Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, perdagangan kolonial membawa budaya populer negara Barat, seperti gramofon dan piringan hitam, ke kota-kota Afrika. Dalam perkembangannya, misionaris, pedagang, dan perusahaan rekaman memperkenalkan lagu-lagu Eropa dan Amerika Latin ke khalayak lokal, membentuk basis awal konsumsi musik di Afrika. Pada rentang 1920–1950, radio kolonial yang awalnya dikelola oleh pemerintah kolonial atau perusahaan komersial mempercepat difusi lagu-lagu Barat dan menormalkan format siaran musik dan drama bagi jaringan penyiaran Afrika. Pada saat yang bersamaan, bioskop-bioskop perkotaan di koloni menayangkan film Hollywood dan Eropa secara reguler sehingga gaya naratif dan genre film Barat (drama, komedi, pahlawan super) menjadi bagian dari konsumsi hiburan masyarakat Afrika. Paparan terus-menerus terhadap musik, radio, dan film negara Barat mendorong para musisi Afrika mengadopsi dan mengadaptasi instrumen seperti gitar listrik dan drum. Bahkan, adopsi aransemen serta struktur lagu Barat menciptakan genre hibrida seperti highlife, juju, soukous, dan kemudian afrobeat yang memadukan elemen lokal dengan genre R&B and jazz. 

Dua Mekanisme Neokolonialisme di Afrika: Institusi dan Budaya 

Setelah proses dekolonisasi pada 1950–1970-an, banyak negara Afrika bergabung dengan institusi internasional seperti IMF dan Bank Dunia dengan harapan memperoleh stabilitas ekonomi dan dukungan pembangunan. Namun, beberapa sumber menunjukkan bahwa struktur kelembagaan dan syarat kebijakan yang diberlakukan sering kali menciptakan ketergantungan yang merugikan negara Afrika. Program structural adjustment yang diterapkan IMF dan Bank Dunia sejak awal 1980-an termasuk privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan pemotongan belanja sosial terbukti memperburuk kemiskinan, merusak kapasitas negara, dan memaksa negara Afrika membuka pasarnya bagi perusahaan Barat yang jauh lebih kuat secara finansial dan teknologis. Selain itu, aturan WTO tentang tarif, subsidi, dan perdagangan pertanian secara struktural lebih menguntungkan negara industri Barat yang sering kali melakukan proteksi pasar domestik sehingga industri Afrika kesulitan bersaing dan terjebak sebagai eksportir bahan mentah dengan nilai rendah untuk diproses di negara Barat. 

Dengan sistem pemungutan suara berbasis kontribusi modal di institusi keuangan internasional, Amerika Serikat dan Eropa sebagai penanam modal terbesar di Afrika memiliki kekuatan besar dalam menentukan kebijakan. Sementara itu, negara Afrika memiliki suara sangat kecil dan tidak dapat memengaruhi aturan yang berdampak pada dirinya sendiri. Kaum akademisi penganut paradigma poskolonial menilai bahwa pola ini menciptakan “kolonialisme ekonomi” baru karena kekuasaan Barat berhasil dibuat dan dipertahankan dengan mekanisme utang, syarat pinjaman, dan integrasi paksa ke pasar global, mengakibatkan negara Afrika kehilangan kedaulatan ekonomi. Dengan demikian, institusi internasional pascakolonisasi sering kali menjadi alat hegemoni negara Barat meskipun dibentuk atas nama pembangunan dan kerja sama internasional.

Sejak pascakolonialisme, film dan musik Barat juga dapat dilihat sebagai instrumen yang mempertahankan status quo neokolonialis melalui kombinasi dari kontrol distribusi dan pemasukan pesan ke masyarakat Afrika. Produk budaya negara Barat (film Hollywood, musik populer Barat) disebarkan lewat jaringan distribusi dan industri global yang dikuasai oleh korporasi Barat seperti Universal Pictures, Paramount Pictures, dan Warner Bros. Akibatnya, akses pasar dan saluran monetisasi (royalti, lisensi, box office, streaming) cenderung menguntungkan aktor-aktor Barat dan menempatkan produsen Afrika di posisi subordinat. Hal ini kian memperkuat ketergantungan ekonomi Afrika dan mengeluarkan modal kembali ke pusat-pusat industri budaya di Barat, khususnya ke Hollywood. 

Selain itu, narasi dan estetika media Barat sering mengeksotifikasi dan mereduksi pengalaman Afrika menjadi stereotipe yang mudah dikonsumsi sehingga tidak menampilkan budaya Afrika yang sesungguhnya. Hal ini merupakan sebuah proses representasi yang memelihara hierarki pengetahuan dan legitimasi budaya Barat sehingga ide tentang “kemajuan”, “modernitas”, atau “keberadaban” tetap diposisikan dalam kerangka Barat. Hal ini dapat terlihat dari film Black Panther (2018) yang memperlihatkan negara Afrika fiksi yang sangat maju bernama Wakanda. Namun, kemajuan Wakanda masih bersifat Barat-sentris dengan adanya teknologi seperti mobil terbang dan teknologi kecerdasan bautan mutakhir sehingga tidak menunjukkan model kemajuan yang sebenarnya diciptakan masyarakat Afrika. 

Musik dan film lokal yang ingin menembus pasar global sering harus menyesuaikan bentuk, bahasa, dan produksinya ke dalam standar komersial internasional (format lagu, durasi, kualitas produksi) yang dibentuk oleh pasar Barat. Hal ini mengakibatkan “hibridisasi” yang asimetris elemen dari budaya lokal Afrika diserap, tetapi nilai tambah ekonomi dan kontrol hak-hak intelektual tetap berada di tangan pemain besar. Dalam hal ini, Barat menggunakan mekanisme ideologis berupa praktik “encoding” pesan budaya oleh produsen Barat dan “decoding” yang dipengaruhi oleh pendidikan, bahasa, dan media lokal yang banyak dikonstruksi sepanjang era kolonial. Perbenturan antara kepentingan Barat dan lokal ini menjadikan audiens Afrika lebih mudah menerima produk Barat sebagai norma atau aspirasi. Alhasil, hegemoni direproduksi pada level subjektivitas dan selera. 

Kedua mekanisme ini memiliki keterkaitan erat karena kebijakan perdagangan, hak cipta internasional, dan perjanjian distribusi audiovisual memberi keuntungan struktural bagi entitas Barat (syarat lisensi, pembagian pendapatan streaming). Hal ini memperpanjang pengaruh ekonomi-politik Barat tanpa bentuk pendudukan militer tradisional sebuah bentuk neokolonialisme budaya yang bekerja melalui pasar, hukum, dan tata cara representasi. Sebagai contoh, produsen musik dari Afrika harus memasarkan karya mereka dengan menggunakan platform Barat seperti Youtube dan Spotify dengan sistem pembagian upah yang dianggap tidak adil bagi para produsen. Akademisi dan aktivis menyebut bentuk terbaru ini metacolonialism, yakni kolonisasi yang menargetkan “being” (jati diri, identitas, estetika, waktu, dan nilai). Kultur populer menjadi salah satu medan utama reproduksi dan pewajaran kekuasaan global Barat yang juga berkelindan dengan struktur keuangan internasional. 

Kesimpulan

Kolonialisme memiliki sejarah yang panjang di Afrika, yang dimulai pada abad ke-15 oleh Spanyol dan Portugal. Pada abad ke-19 dan 20, negara-negara Eropa berhasil mengontrol hampir seluruh Afrika secara langsung dengan membagi tanah Afrika dalam Konferensi Berlin (1884). Setelah Perang Dunia II, koloni negara Eropa di Afrika mulai memperjuangkan kemerdekaan. Namun, bahkan sesudah merdeka, masih ada kekuasaan dalam bentuk lain yang membuat negara-negara Afrika masih terikat dengan budaya dan ekonomi negara Barat. 

Warisan kolonial, seperti perampasan sumber daya, kerja paksa, penghancuran identitas, hingga eksploitasi ekonomi kini bertransformasi ke dalam bentuk neokolonialisme dengan bantuan instrumen lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Institusi keuangan internasional mengikat negara Afrika dalam ikatan utang, syarat kebijakan ekonomi yang merusak, dan ketidaksetaraan struktural dalam sistem perdagangan global. Pada saat yang sama, film dan musik Barat melanjutkan dominasi dengan membentuk persepsi tentang superioritas budaya Barat dan inferioritas Afrika, memperkuat hierarki global melalui representasi, distribusi, dan kontrol industri budaya. 

Baik melalui ekonomi maupun budaya, kekuasaan Barat tidak lagi hadir dalam bentuk klasik seperti kapal perang dan senjata api, tetapi melalui mekanisme yang lebih mudah diterima oleh publik. Pinjaman, regulasi internasional, dan narasi media menciptakan norma yang mewajarkan dominasi Barat dan membatasi kedaulatan negara Afrika. Modernitas Afrika di permukaan justru menutupi kenyataan bahwa struktur kolonialisme masih berlangsung dengan cara baru yang lebih halus, sistemik, dan tersembunyi.

Daftar Pustaka

Bulhan, Hussein A. “Stages of Colonialism in Africa: From Occupation of Land to Occupation of Being.” Journal of Social and Political Psychology 3, no. 1 (2015): 239–56. PDF https://doi.org/10.5964/jspp.v3i1.143

IMF and World Bank, “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative” (1996; Enhanced 1999) — IMF factsheet / World Bank HIPC brief. https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/hipc

International Monetary Fund, “IMF Timeline,” IMF; and Sandra Kollen Ghizoni, “Creation of the Bretton Woods System,” Federal Reserve History; and World Bank, “History.” https://www.federalreservehistory.org/essays/bretton-woods-created

International Monetary Fund, “What is the IMF? / About the IMF.” https://www.imf.org/en/about/factsheets/imf-at-a-glance

K. Havnevik et al., “The IMF and the World Bank in Africa: conditionality, impact, and alternative” and A. Ismi, Impoverishing a Continent: The World Bank and the IMF in Africa (criticisms and NGO analyses). https://www.researchgate.net/publication/274190017_The_IMF_and_the_World_Bank_in_Africa_Conditionality_Impact_and_Alternatives

Ngaire Woods, The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers (Ithaca: Cornell University Press, 2006), 32–36. http://dx.doi.org/10.1080/00213624.2007.11507079

Said, Edward W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.

Schiller, Herbert I. Communication and Cultural Domination. White Plains, NY: International Arts and Sciences Press, 1976. https://www.jstor.org/stable/27868829

World Bank, Africa’s Experience with Structural Adjustment (World Bank Policy Research/Regional study) and IMF eLibrary overview on structural adjustment programs.

World Bank, “Getting to Know the World Bank Group / recent work,” and World Bank/IMF evaluations of HIPC and more recent programs (Independent Evaluation Group). https://ida.worldbank.org/en/about/history/ida-at-60

Yuli Handayani & Khaeruddin. “Perbudakan di Afrika Tengah pada Masa Kolonial Perancis (1881–1914).” Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar, 1–12. https://journal.lontaradigitech.com/index.php/librarylegacy/article/view/604