Jan 28, 2024 | event
Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia dan Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan melakukan kegiatan kolaboratif antarmahasiswa dalam mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Kegiatan yang berlangsung pada 27-28 Januari 2024 itu sejalan dengan agenda global Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam tujuan meningkatkan kontribusi pemuda terhadap Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Dekan FISIP UI Semiarto Aji Purwanto mengatakan kaum muda khususnya mahasiswa diharapkan bisa terus berkolaborasi dalam mempromosikan isu pembangunan berkelanjutan. Upaya mengatasi kondisi krisis lingkungan yang sudah banyak terjadi di berbagai belahan dunia memerlukan partisipasi masyarakat luas.“Krisis lingkungan, khususnya dari krisis air, tidak sekadar kualitas melainkan juga bagaimana masyarakat mempersepsikan isu tersebut,” kata Aji dalam keterangan persnya, Senin.
Ia menyebutkan, isu lingkungan sangat penting bagi kemajuan Indonesia. Lingkungan yang berkelanjutan akan terus mengoptimalkan peluang besar bagi kolaborasi Universitas di Korea dengan UI yang lebih luas. Selain itu, partisipasi dan interaksi positif antara mahasiswa Korea dan Indonesia terjalin dalam pembahasan isu mendesak seperti krisis air bersih dan polusi udara yang marak di daerah perkotaan.“Diharapkan isu-isu tersebut dapat dieksplorasi lebih lanjut melalui kegiatan ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Delegasi PKNU Kim Jong Oh mengatakan kegiatan itu sangat penting untuk mendorong mahasiswa menyebarkan semangat perdamaian PBB yang merupakan esensi dari kegiatan relawan untuk pembangunan berkelanjutan.
Dalam acara tersebut, sebanyak 40 mahasiswa PKNU dan FISIP UI melakukan sejumlah rangkaian kegiatan seperti tanam pohon bersama dan pemutaran film dokumenter mengenaiupaya masyarakat adat mendapatkan hak atas lahan. Selain itu, digelar pula mini talk-show dalam bentuk nyanyian interaktif SDGs yang memudahkan ingatan masyarakat.
Mahasiswa PKNU dan FISIP UI melanjutkan kegiatan dengan serangkaian diskusi dan presentasi kelompok dari hari pertama dan kedua dengan target menghasilkan poster akademik serta melakukan simulasi sidang PBB membahas isu krisis air dan polusi udara. Sesi mini seminar hari kedua menghadirkan panelis Liska Dharma Kusuma dan Radhe Ayu, tim SDGs Academy Indonesia. Mereka memaparkan secara komprehensif capaian dan tantangan implementasi SDGs Indonesia serta bagaimana pemuda sangat berperan penting di dalam proses tersebut.
Dalam sambutan penutupnya, Wakil Dekan FISIP UI Nurul Isnaeni berharap para mahasiswa mengambil peran aktif dan nyata dalam penanganan isu lingkungan yang saat ini sudah menjadi persoalan global. (Z-11)
Jan 25, 2024 | event
Depok –25 Januari 2024 – setelah sukses menyelenggarakan kegiatan perdana dialog yang mempertemukan antara mahasiswa dan Jubir Muda Capres RI 2024, Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia kembali hadir dengan Youth Talk! Series 2. Mengusung tema Masa Depan Pembangunan berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa, Jubir dari masing- masing tim pemenangan memberikan paparan mereka terkait dengan visi dan misi para paslon.
“Permasalahan lingkungan yang sedang terjadi berakar dari penggunaan sumber daya alam yang tidak sesuai dengan ukurannya. Terdapat beberapa kebijakan yang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan keadaan di lapangan,” kata Andi Wirapratama, Juru Bicara Muda Timnas AMIN. Andi menambahkan bahwa gagasan terkait dengan hilirisasi, pemerataan sumber daya alam, dan transisi ke energi bersih harus segera digalangkan. Untuk masalah pangan, pasangan AMIN merumuskan kebijakan, yakni intensifikasi lahan dan kesejahteraan petani. “Selain itu, desa-desa di Indonesia juga perlu mandiri dan maju. Masyarakat, termasuk masyarakat adat dan desa, perlu dijamin keadilannya dalam redistribusi lahan,” tambahnya.
Sementara itu Juru Bicara Muda TKN Prabowo-Gibran, Astrio Feligent mengutarakan bahwa Indonesia perlu bergerak tidak hanya menuju Indonesia Emas, tetapi juga Indonesia Hijau. “Saat ini, dunia sedang mengalami fenomena deglobalisasi. Banyak negara sedang berusaha untuk kembali fokus ke domestik negaranya masing-masing,” ungkap Astrio. Astrio juga menerangkan bahwa saat ini Indonesia juga berada dalam ancaman krisis iklim dan pangan. Untuk mengurangi dampak dari kedua ancaman tersebut, Astrio menjelaskan bahwa pasangan Prabowo-Gibran merumuskan kebijakan untuk menyediakan lumbung pangan melalui ekstensifikasi lahan. Dalam kebijakan esktensifikasi lahan tersebut, redistribusi tanah ke petani juga harus dilakukan secara adil. “Sementara, terkait dengan krisis iklim, carbon offset dapat menjadi satu solusi yang dapat dicapai melalui reforestasi hutan-hutan di Indonesia dan elektrifikasi, atau penggunaan energi listrik,” kata Astrio.
Di sisi lain Indah Lestari, Anggota Eksekutif Politik 5.0 TPN Ganjar-Mahfud, membuka dialog dengan melihat kembali posisi Indonesia dalam indeks-indeks global. “Indonesia perlu bergerak menjadi Indonesia yang adil dan lestari,” jelas Indah. Indah juga menerangkan bahwa pasangan Ganjar-Mahfud juga mengedepankan visi-misi pembangunan manusia yang didukung dengan penguasaan sains dan teknologi serta pembangunan ekonomi berdikari yang berbasis pengetahuan dan mewujudkan ekonomi hijau. “Adapun untuk mendukung visi- misi tersebut, program kerja Ganjar-Mahfud akan berfokus pada kesejahteraan petani dan nelayan, membudayakan kampung sadar iklim, dan reforma agraria yang tuntas. “Supremasi hukum menjadi instrumen yang mendukung terwujudnya implementasi dari program-program ini,” tutup Indah.
Acara ini turut menghadirkan empat orang perwakilan mahasiswa sebagai penanggap dari paparan yang diberikan oleh masing-masing jubir. Empat perwakilan mahasiswa tersebut adalah Chris Wibisana (Mahasiswa S1 Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia), Arsya Malika Atmaja (Mahasiswa S1 Sosiologi, FISIP Universitas Indonesia), Kynan Tegar (Mahasiswa S1 Antropologi, FISIP Universitas Indonesia), dan Safriska Desna Putri (Mahasiswa S2 Hubungan Internasional, FISIP Universitas Indonesia).
“Ada human and environmental cost dari proyek-proyek hilirisasi yang saat ini sedang dilaksanakan, kata Chris. Chris juga mengkristisi kebijakan hilirisasi yang sering disebutkan dalam program-program yang dirancang oleh pasangan Prabowo-Gibran. Chris mempertanyakan keberlanjutan hilirisasi dengan pertimbangan biaya-biaya yang ada. Sementara itu, Arsya menanggapi salah satu misi dari pasangan Ganjar-Mahfud terkait dengan Harmoni Hutan untuk Keseimbangan antara lain moratorium deforestasi, mempercepat reforestasi, reboisasi, restorasi, dan rehabilitasi. “Perlu ada solusi konkrit yang yang dapat dihadirkan oleh pasangan Ganjar-Mahfud,” tegas Arsya.
Di sisi lain, Kynan, mahasiswa Antropologi yang masuk melalui jalur afirmasi Suku Dayak, mengkritisi kebijakan Pemerintah Indonesia yang merugikan masyarakat adat karena tidak secara substantif melibatkan mereka dalam pembuatan kebijakan. “Projek Food Estate, UU Omnibus, dan UU IKN adalah hasil dari pemerintahan Jokowi tanpa partisipasi substantif dari masyarakat, terutama masyarakat adat,” kata Kynan, menyampaikan keresahannya sebagai bagian dari masyarakat adat. Kynan juga mempertanyakan komitmen dan strategi konkret pasangan Anies-Muhaimin untuk mengganti kerugian sosial-ekonomi-budaya yang dialami oleh masyarakat adat, seperti di IKN. “UU dapat direvisi, tetapi ketidakadilan yang sudah dirasakan oleh Masyarakat Adat dan kehancuran lingkungan tidak dapat direvisi,” tegas Kynan. Sementara, Safriska menanyakan program ketahanan pangan yang ditawarkan oleh ketiga juru bicara capres sekaligus bagaimana cara memperbaiki kegagalan program food estate. “Program food estate dinilai merugikan petani, memicu konflik agraria, merusak lingkungan, dan merugikan negara,” pungkas Safriska.
Sesi dialog antara ketiga jubir milenial dan ketiga perwakilan mahasiswa dipandu oleh Kirana Virajati (Peneliti CIRes – Departemen Hubungan Internasional, Universitas Indonesia) sebagai moderator. Diskusi ini tidak hanya terbatas antara ketiga jubir milenial dan ketiga penanggap, namun turut melibatkan audiens yang juga sebagian besar adalah mahasiswa dan akademisi muda. Dengan alur diskusi yang dinamis namun dengan suasana yang santai, diskusi ini memantik beragam isu yang selaras dengan tema yang dibawakan.
Jan 22, 2024 | event
Depok – January 8 2024. In February this year, Indonesia will have presidential and legislative elections. The General Election Commission (KPU) notes that 204,807,222 or 56,45% of young voters, ranging from millennials to Gen Z, are on the voter’s lists. Many of the Gen-Z voters will also vote for the first time. Considering that the future of Indonesian democracy lies with the younger generation, the younger generation needs more space in Indonesia’s democratic process. To support this democratic process, the Department of International Relations, Universitas Indonesia, held a talk show on ‘Youth Talk! The Future of Indonesia’s Defense, Security, and International Relations’ by inviting young spokespersons from the campaign teams of each presidential candidate.
The spokesperson for Presidential Candidate Anies Baswedan and Muhaimin Iskandar, Muhammad Kholid, highlighted the vision of his candidate to restate The President’s role as commander of diplomacy in various international forums and rebased Indonesia’s foreign policy using guiding values. Meanwhile, Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming’s spokesperson, Hamdan Hamedan- stated the vision is to strengthen good relations with friendly countries and maintain national sovereignty and resilience through enhancing defense and security. On the other hand, Christian Guntur Lebang, spokesperson of Presidential Candidate Ganjar Pranowo–Mahfud MD, explained Indonesia’s orientation in various global dynamics, including the redefinition of free and independent foreign policy principle, suited to the current geopolitical situation and the strengthening of Indonesia’s defense capacity in cybersecurity.
Three student representatives were asked to respond to the spokesperson’s statements during the discussion. Stephanie Lidya Nashirah Suprapto (S1 Student in International Relations, University of Indonesia), Rachel Kumendong (S2 Student in International Relations, University of Indonesia), and I Gusti Agung Rama Raditya (Coordinator for Social and Political Affairs, BEM FISIP UI), discussed variety of issues including genocide in Palestine, South China Sea, counter-terrorism policies, the decline of democracy index vis a vis public trust, human rights violations, and the performance of diplomatic entourage.
The dialogue session, moderated by Nida Rubini (Managing Global Editor: Journal of International Politics), was joined by three hundred students and young academics from different universities in Jakarta metropolitan areas. The discussions portray how younger generations, having been exposed to open information and tech-savvy, are critical to many political issues, even those traditionally labeled high political issues. The audience also brought up the importance of a broader spectrum of topics that intersect with the lives of society and youth, ranging from non-traditional security of environmental degradation and climate change to job provision and unemployment and diplomatic strategies that differ from old methods, which need to be accommodated to a greater extent by presidential candidates.
Jan 9, 2024 | event
Foreign Politics Talk with The Ministry of Foreign Affairs (MOFA) of the Republic of Indonesia was held in 11 universities across Indonesia, one of which happened to be at Universitas Indonesia. As the host, the Department of International Relations, Faculty of Social and Politics, successfully held the event with more than 200 students, scholars, and media in attendance. Students from several universities in Jabodetabek area were invited to participate in the event. They were from Universitas Kristen Indonesia, Unversitas Warmadewa, Universitas Al-Azhar Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, and others. The event is an effort of transparency, accountability, and commitment of the ministry to continue educating the general public about the achievements and the future of Indonesia’s foreign policy.
The event was held on the 8th of January 2024 at the Mochtar Riady Auditorium, FISIP UI. It was opened by the Head of the Department of International Relations, Dr Asra Virgianita and closed by the Dean of FISIP UI, Prof. Semiarto Aji Purwanto. During the Foreign Politics Talk, the audience had the chance to watch the livestream of the Annual Press Conference by the MOFA, highlighting the achievements of a decade of Indonesia’s foreign policy. Indonesia has achieved a lot and is aiming for more in the future of Indonesia’s free and independent foreign policy.
After watching the livestream, the discussion began with the opinions of all speakers on board. Professor Fredy B. L. Tobing and Dr Makmur Keliat from the Department of International Relations FISIP UI and Dr Suraya Afif from the Department of Anthropology FISIP UI were invited to be speakers. Alongside all lecturers from FISIP UI, the Director General of ASEAN Cooperation, Sidharta R. Suryodipuro, attended the event as a speaker. During the discussion, students in attendance had their chance to ask questions regarding Indonesia’s foreign politics and foreign policy. The discussion highlighted the role of NGOs, the people, and the youth in the future of Indonesia’s foreign politics. There are mentions of Indonesia’s role in peacebuilding in Southeast Asia as a region and the balancing act of protecting Indonesia’s people, territory, and sovereignty.
Nov 8, 2023 | event
Pada 1-2 November 2023, Prof. Evi Fitriani, Ph.D. dari Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Indonesia, melakukan kunjungan ke Department of International and Strategic Studies, Faculty of Arts and Social Sciences (FASS), Universiti Malaya. Dalam kunjungan tersebut, Prof. Evi Fitriani memenuhi salah satu komponen penting dari kerjasama antara kedua institusi. Yaitu Lecturer Visit Program.
Selama masa kunjungannya, Prof. Evi Fitriani memberikan ceramah dalam dua mata kuliah. Pertama, dalam mata kuliah International Dispute Settlement atau Penyelesaian Sengketa Internasional dengan studi kasus ASEAN. Dalam mata kuliah tersebut, Prof. Evi Fitriani memberikan ulasan seputar bagaimana sengketa internasional yang melibatkan dan/atau terjadi di Kawasan ASEAN dapat ditangani. Beliau juga menyampaikan beberapa potensi solusi untuk sengketa yang sedang berlangsung.
Kedua, Prof. Evi Fitriani juga memberikan kuliah dalam mata kuliah Theories of International Relations atau Teori Hubungan Internasional. Dalam mata kuliah tersebut, Prof. Evi Fitriani memberikan penjelasan tentang beberapa teori Hubungan Internasional yang dapat digunakan untuk menganalisa fenomena-fenomena hubungan internasional.
Kunjungan pengajar ini merupakan salah satu program yang disetujui dalam kerjasama antara DHI FISIP UI dan DISS FASS UM. Selain untuk melakukan pengajaran dalam beberapa mata kuliah, kunjungan ini juga bertujuan untuk keberlangsungan pertukaran pengetahuan antar akademisi dari kedua institusi. Selanjutnya, keduanya juga berkomitmen untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan kerjasama dalam bidang pengajaran dan riset.
Oct 27, 2023 | event
Jumat, 27 Oktober 2023- Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia menggelar IR UI Monthly Discussion yang bertajuk Labour Migration and Migrant Protection. Migrasi merupakan isu yang telah menjadi perdebatan panjang dalam kajian hubungan internasional, pembangunan, hak asasi manusia dan ilmu sosial lainnya. Terkhusus migrasi pekerja karena tuntutan ekonomi sering menjadi bahasan karena dianggap sebagai “threeple win” kemenangan bagi negara pengirim berupa devisa remitansi, bagi negara penerima berupa tenaga kerja murah, dan pekerja berupa penghasilan untuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Kondisi ini tentu banyak diperdebatkan realitanya oleh scholars yang melihat ada hubungan power yang tidak simetris/tidak berimbang dari aktor-aktor yang terlibat.
Joe Anderson dari Universitas Gothenburg Swedia berusaha memaparkan lebih detail tersebut melalui presentasi hasil riset disertasi beliau ketika S3 dan proyek-proyek riset yang sedang berlangsung mengenai Memorandum of Understanding kerjasama migrasi pekerja secara bilateral antara lain Malaysia-Indonesia, Malaysia-Vietnam, Filipina, dan atau juga unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Joe berusaha menggambarkan jauhnya realita konten perjanjian pekerja migrant dengan proteksi di lapangan, sehingga tidak pada umumnya berhasil memberikan proteksi yang optimal, khususnya bagi yang bekerja sektor informal atau rentan seperti domestik/pekerja rumah tangga.
Di Amerika Serikat, temporary labor migrant banyak didukung oleh konteks aturan unilateral negara yang membutuhkan tenaga kerja murah dari negara tetangga seperti Meksiko untuk kegiatan pertanian atau manufaktur-industri musiman. Mereka mendapatkan peluang kerja sama untuk bekerja di sektor tertentu dalam batasan waktu tertentu sesuai kebutuhan pekerja di Amerika Serikat yang umumnya berada di wilayah perbatasan. Hal ini tentu banyak berbeda dengan beragam MoU bilateral labor migration yang dibuat oleh negara lain yang menjadi tidak diamati di penelitian Eropa dan Amerika serikat yang melihat ini sangat terbatas. Oleh sebab Joe, banyak memberikan paparan perbedaan antara bilateral dan unilateral serta interaksinya terhadap perlindungan hak pekerja migran, konsepsi negara, dan aspek politik ekonom idari fenomea migrasi yang berbeda tersebut.
Pada konteks Amerika Serikat dengan kebijakan H-2 Visa bagi pekerja temporal sistem rekruitmen dibuat cukup sederhana dengan banyak pertimbangan pasar dengan aktor berupa migration agent/broker, bekerjasama dengan Department of Labor dan Department of Homeland Security agar proses migrasi berjalan dengan cepat dan efisien. Amerika Serikat lebih menentukan proses dari migrasi dibandingkan negara pengirim seperti Meksiko dimana terdapat relasi yang kuat antara broker dan agensi pemerintah. Walaupun pemerintah Amerika Serikat membuat aturan, akan tetapi kebijakan tetap sangat dipengaruhi oleh perusahaan yang memiliki kontrol terhadap penerimaan pekerja migran. Proteksi yang diberikan sangat bergantung terhadap perusahaan masing-masing yang kualitasnya sangat beragam tergantung sektor dan lokasi negara bagiannya. Kondisi ini menegaskan kembali kontestasi kontrol publik-private terhadap isu migrasi.
Kondisi di atas berbeda dengan apa yang terjadi dengan beberapa perjanjian bilateral (MoU) yang melihat ada upaya kontrol dari negara pengirim dan penerima untuk aspek perlindungan, perbaikan kondisi kerja, dan upah yang layak. Migran sebagai aktor rasional cenderung mengoptimalkan keuntungan pribadi apabila perjanjian mahal merugikan atau mempersulit. Hal dijelaskan Joe terjadi pada konteks Indonesia-Malaysia dimana migrant lebih merasa diuntungkan dengan skema irregular atau un document karena perjanjian kurang efektif melindungi hak dan memberikan keuntungan. Hal ini muncul karena beberapa hal seperti, 1) konten perjanjian yang tidak sesuai dengan kebutuhan, 2) implementasi yang tidak berjalan efektif-efisien secara keseluruhan, 3) karena sifat asli migrasi yang tidak bisa dikontrol karena rasionalisasi setiap manusia berbeda dan fokus pada keuntungan optimal.
Dari segi konten yang tidak tepat, hal ini bisa disebabkan oleh permintaan yang tidak realistik oleh masing-masing pihak, sehingga ekspektasi terlampau jauh dari realita. Kemudian juga ada asymmetric power yang membuat power politics memaksa kehendak yang lebih kuat. Kemudian juga ada, alamat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti broker atau relasi bisnis migran dengan pelaku pemerintah. Hal ini tentunya sangat merugikan aspek proteksi.
Aspek implementasi yang lemah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangan sumber daya, lemahnya aspek kontrol, kepentingan yang kuat antara pelaku dalam proses migrasi (vested interest), dan juga relasi ketidak realistis agenda yang dibawa. Hal ini menunjukan keterkaitan dengan beberapa aspek di atas sebelumnya.
Kemudian terakhir, nature dari kebijakan migrasi, bawah proteksi adalah biaya yang bisa sangat mahal. Terdapat trade off antara migrasi yang murah dengan kualitas proteksi dan sebaliknya. Semakin tinggi upaya perlindungan semakin tinggi juga cost yang dibutuhkan membuat migrasi pekerja kurang menarik bagi kelompok employer. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya konsep sponsorship bagi pekerja migrant yang datang ke suatu negara yang membutuhkan bacana dana/fees sebagai persyaratan masuknya. Pemerintah negara pengirim dan penerima tentunya ingin mengoptimalkan kondisi ini agar tidak merugikan pekerja dan employer, akan tetapi sulit untuk menemukan titik tengah.
Oleh sebab itu, penting untuk melihat relasi antara perjanjian upaya perlindungan dengan efektivitas migrasi yang baik. Joe memaparkan literatur yang ada masih sangat minim membahas MoU bilateral, apalagi dari negara Asia Tenggara yang sering dianggap oleh Eropa dan Amerika Utara tidak memiliki pola migrasi pekerja yang juga terhitung kuat. Diharapkan dari riset ini, banyak insights baru yang didapatkan bagi migrant, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan perlindungan optimal dengan biaya migrasi yang lebih rendah.
Kegiatan diskusi bulanan ini berjalan dengan sangat mendalam, dimana peserta banyak bertanya berkaitan dengan konteks Indonesia seperti rekomendasi untuk perbaikan, penilaian terhadap hak asasi manusia pekerja, dinamika regional, dan kontradiksi perlindungan dan biaya migrasi yang murah. Diskusi berjalan berlangsung dengan lancar dengan catatan yang beragam dan membangun untuk pengembangan riset migrasi dan pekerja migran, khususnya Indonesia kedepan. Diharapkan juga MoU dapat benar-benar memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh kelompok marginal dan rentan seperti pekerja rumah tangga yang sering mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh majikan. Joe dan peserta sangat berterima atas peluang dari DHI FISIP UI untuk diskusi ini dan mengharapkan hal serupa di kemudian hari untuk kemajuan riset akademik migrasi.
