Jul 2, 2025 | HI Quarterly
Neva Elena
HI UI 2022
Studi hubungan internasional secara umum berbicara mengenai interaksi antar aktor internasional dalam dinamika ruang dan waktu yang terus berubah. Interaksi yang dimaksud ini mencakup interaksi yang negatif, seperti perang dan konflik, serta interaksi yang positif, seperti kerja sama dan diplomasi.
Interaksi dalam hubungan internasional didasarkan oleh kepentingan dan objektif negara yang digambarkan dalam kebijakan luar negerinya. Kebijakan luar negeri dibentuk dengan mencakup serangkaian strategi negara dalam memanfaatkan power yang berada di tangannya, baik hard power, misalnya berupa kekuatan militer atau ekonomi, maupun soft power yang berupa berupa budaya, ideologi, dan nilai.
Diplomasi adalah kebijakan luar negeri atau statecraft yang menjadi salah satu media pengimplementasian kebijakan luar negeri tanpa bersikap agresif atau koersif, serta bentuk pencegahan atau revitalisasi hubungan antar negara.
Negara menggunakan diplomasi untuk merepresentasikan dan mengkomunikasikan kepentingan nasionalnya yang akan bertarung dengan variabel-variabel dan tekanan eksternal. Tradisionalnya, diplomasi yang disebut sebagai track one diplomacy (jalur pertama) dilakukan oleh negara melalui pengiriman representatif negara, umumnya diplomat atau institusi negara. Namun, pada masa kontemporer ini, diplomasi dilakukan melalui track two and track three (jalur-jalur lain) yang melibatkan peran institusi non-negara, bahkan individu, dalam proses negosiasi.
Sejak abad ke-20, tari telah bergerak lebih aktif sebagai instrumen diplomasi yang diadopsi oleh negara, utamanya negara-negara Barat. Berawal dari masa renaisans di abad ke-15, tari dan seni lainnya mengalami kebangkitan di Eropa yang mana tari dengan segala kompleksitas dan aturannya memberi kesempatan bagi kaum borjuis untuk memiliki pengalaman yang sama dengan kaum bangsawan.
Pada masa ini pula, tari merupakan bagian dari proses politik dan kendaraan dalam berdiplomasi untuk menyampaikan pesan politik dan citra pemimpin negara. Namun, tari dalam diplomasi semakin disorot pada masa Perang Dingin karena dengan melemahnya penggunaan militer antar dua hegemon, Amerika Serikat dan Uni Soviet, salah satu soft power yang digunakan oleh keduanya dalam berkompetisi secara “damai” adalah tari. Jika Amerika Serikat memiliki modern dance dan jazz, Uni Soviet menguasai tari balet yang diadopsi dari penari dan guru balet dari Perancis–Italia. Di bawah suasana detente di era tersebut, tari memiliki andil dalam strategi AS dan Soviet untuk menyusun praktik-praktik diplomasi, bahkan propaganda ideologi.
Kedekatan tari dengan kehidupan sehari-hari membuat kemampuan tari dalam dunia politik internasional dipandang sebelah mata. Diskursus tari dalam hubungan internasional masih berpusat pada pembahasan tari dalam diplomasi.
Di abad ke-21 ini, diskursus tari dalam hubungan internasional dapat dibaca dalam konteks poskolonialisme, konstruktivisme, transnasionalisme, aktivisme, regionalisme, edukasi non-formal, identitas nasional, peacebuilding, dekolonisasi budaya, dan nation-building. Sebagai pendekatan yang cenderung baru di akhir abad ke-20, poskolonialisme dan konstruktivisme menjadi pemain besar dalam diskursus tari dalam hubungan internasional. Seperti pada negara-negara bekas jajahan, misalnya Afrika, tari berperan penting dalam proses resistensi terhadap aturan-aturan koloni yang memarjinalkan posisi Afrika dalam dunia internasional dengan membuat tari genre baru untuk menandingi tari-tari lain dari Barat agar mengembalikan kebanggaan budaya Afrika yang ditindas.
Konstruktivisme berkontribusi terhadap diskursus pembentukan identitas nasional negara melalui tari, seperti yang dialami oleh Britania Raya melalui proses “Anglicisation” terhadap budaya Amerika dan Eropa. Potensi tari untuk dikaji melalui pendekatan Ilmu Hubungan Internasional yang beragam ini mulai mengudara, tetapi volumenya belum dapat mengalahkan pembahasan mengenai tari dalam diplomasi.
Selain bervariasi dalam pendekatan Ilmu Hubungan Internasional, diskursus mengenai tari dalam hubungan internasional telah merebak dari negara-negara Barat ke negara-negara non-Barat.
Seperti di kawasan Asia, tari mengambil bagian dalam kegiatan India International Ramayana Mela yang diselenggarakan oleh Indian Council for Cultural Relations (ICCR) dengan mengundang negara tetangga, seperti Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Laos, Kamboja, Myanmar yang bertujuan menghubungkan dunia melalui tradisi Ramayana. Hal ini didasari oleh Ramayana sebagai benang merah yang menautkan budaya kawasan Asia karena Thailand mengenal Ramayana dengan nama Ramakien, Malaysia mengenalnya dengan nama Hikayat Seri Rama, dan Filipina menyebutnya Maharadia Lawana.
Selain dari integrasi kawasan, tari juga berpotensi dalam menghubungkan Barat dengan non-Barat, bahkan dua negara yang berada dalam ketegangan politik, melalui proyek ArtsCross yang dimulai pada tahun 2009 dengan mengikat Beijing, Taipei, dengan London melalui institusi tari domestik dan koreografer dari masing-masing negara. Dengan demikian, tari memiliki posisi dalam usaha regionalisme dan jembatan antara kawasan non-Barat dengan Barat yang sebelumnya menitikberatkan integrasi politik dan ekonomi.
Berkaca pada fenomena diversifikasi Ilmu Hubungan Internasional dalam memandang poskolonialisme dan konstruktivisme, diskursus tari dalam hubungan internasional di era yang terglobalisasi ini tidak lagi berpatok pada usaha diplomasi dan pertukaran budaya. Bahkan, negara-negara yang pernah menderita kolonialisme seperti Indonesia menaruh praktek budaya seperti tari sebagai objek vital dalam proses pembangunan identitas nasionalnya.
Pada akhirnya, tari berada di tempat yang sama dengan diplomat karir, bahkan berpotensi lebih sukses menyentuh masyarakat internasional sehingga berdampak pada perbaikan dan penguatan hubungan antar masyarakat, citra negara, opini publik terhadap reputasi negara, serta pendekatan yang bottom-up.
Referensi
Abra, Allison. “English Style: Foreign Culture, Race and the Anglicisation of Popular Dance.” Essay. In Dancing in the English Style: Consumption, Americanisation and National Identity in Britain, 1918-50, 142–77. Manchester , England: Manchester University Press, 2017.
Aterianus-Owanga, Alice. “‘They Don’t Care about Us’: Representing the Black Postcolonial Subject through the Appropriation of Michael Jackson in Gabonese Urban Dance.” Journal of African Cultural Studies 31, no. 3 (January 9, 2017): 369–84. https://doi.org/10.1080/13696815.2016.1266464.
Bannerman, Cristopher. “ArtsCross.” ResCen, March 2021. https://rescen.net/artscross/.
Chatterjee, Arup K. “The Different Types of Ramayanas of Southeast Asia.” ETV Bharat, June 16, 2024. https://www.etvbharat.com/en/!opinion/the-ramayanas-of-southeast-asia-enn24071206678
ICCR. “7th India International Ramayana Mela – 2024.” Official website of Indian Council for Cultural Relations, Government of India, 2024. https://iccr.gov.in/newsletter/january-2024/newsletter-stories/7th-india-international-ramayana-mela-%E2%80%93-2024.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, “Festival Budaya Indonesia di Peru Dibanjiri Pengunjung,” Portal Kemlu, September 10, 2024, https://kemlu.go.id/lima/berita/festival-budaya-indonesia-di-peru-dibanjiri-pengunjung?type=publication.
Nevile, Jennifer. “Decorum and Desire: Dance in Renaissance Europe and the Maturation of a Discipline.” Renaissance Quarterly 68, no. 2 (Summer 2015): 597–612. https://doi.org/10.1086/682438.
Nicolson, Harold. Diplomacy, 3rd ed. (London: Oxford University Press , 1963).
Nye, Joseph S. “Public Diplomacy and Soft Power.” The Annals of the American Academy of Political and Social Science 616 (2008): 94–109. http://www.jstor.org/stable/25097996.
Searcy, Anne. Ballet in the Cold War: A Soviet-american exchange. New York, NY: Oxford University Press, 2020.
Sparti, Barbara. “Breaking down Barriers in the Study of Renaissance and Baroque Dance.” Dance Chronicle 19, no. 3 (January 1996): 255–76. https://doi.org/10.1080/01472529608569249.
Yoanda, Paul. “Diplomasi Indonesia Lewat Tari, Budaya Dan Rendang,” ed. Mellani Eka Mahayana, RM.ID, July 31, 2023, https://rm.id/baca-berita/internasional/181900/penerima-bsbi-kemlu-berlatih-di-sanggar-tari-musik-sumbar-diplomasi-indonesia-lewat-tari-budaya-dan-rendang.
Jul 2, 2025 | HI Quarterly
Muhammad Erza Aimar Rizky
HI UI 2022
Saat kita melihat ke belakang, transisi AS menjadi kekuatan unipolar (satu-satunya superpower) sejak 1991 hingga sekarang menyembunyikan berbagai masalah menahun dan kronis yang dimiliki negara tersebut. Struktur ekonomi AS yang merupakan adidaya manufaktur sejak pasca-Perang Dunia II hingga 1970-an dalam industri seperti baja, otomotif, hingga pertahanan mengalami disrupsi permanen sejak era globalisasi berupa deindustrialisasi.
Selain karena fenomena otomatisasi akibat perkembangan teknologi, tren ini juga diperburuk dengan adanya kebijakan liberalisasi perdagangan yang didorong AS sejak berakhirnya Perang Dingin. Kebijakan ini yang coba dirubah drastis oleh Trump sejak periode pertamanya menjabat sebagai presiden di tahun 2016.
Deindustralisasi yang terjadi menyebabkan sektor jasa dan finansial tumbuh secara pesat di sentra-sentra urban seperti New York, Los Angeles, dan San Francisco, sementara kawasan rural seperti di negara-negara bagian rust belt yang dulunya merupakan tulang punggung manufaktur AS mengalami kemerosotan tajam.
Pabrik-pabrik ditutup, pekerjanya di-PHK, dan perusahaan-perusahaan asli AS seperti Ford, Levi’s, hingga Coca-Cola memindahkan pabriknya ke luar negeri untuk mempermurah ongkos produksi. Masalah ini yang awalnya lebih dahulu dikaji oleh para peneliti studi ekonomi-politik, menjadi terlegitimasi secara empiris di kalangan ekonom setelah diterbitkannya artikel David Autor et al. yang berjudul The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States (2013) karena berhasil membuktikan dampak negatif perdagangan bebas, khususnya dari Tiongkok terhadap industri manufaktur AS berkat metodenya yang inovatif. Di kemudian hari, artikel ini menjadi titik awal dari subcabang penelitian baru di ilmu ekonomi yang berfokus pada “China Shock.”
Selain faktor ekonomi-politik domestik, hal lain yang juga cukup krusial adalah dimensi strategis dari perkembangan kebijakan perdagangan AS. Dalam bukunya War by other means: geoeconomics and statecraft (2016) yang menjadi tonggak bagi berkembangnya subcabang baru studi international political economy (IPE) dan foreign policy analysis (FPA) yaitu isu geoekonomi, Harris dan Blackwell berargumen bahwa di tengah bergolaknya Perang Dingin, telah terjadi insulasi antara dua instrumen kebijakan penting milik AS yaitu keamanan dan ekonomi.
Pada masa ini, kepentingan strategis AS lebih berfokus pada kapabilitas militer dan mencegah penggunaan senjata nuklir. Sedangkan pada aspek kebijakan ekonomi, paradigma neoliberalisme mulai mendominasi kelompok epistemik dan pemegang kebijakan AS di dekade 1970-an dan 1980-an. Konsekuensi dari berjalannya tren-tren ini adalah terjadinya pemisahan pengambilan keputusan dan analisis oleh para pakar dari kedua bidang ini ke dalam silonya masing-masing.
Dalam level institusional, terdapat beberapa momen penting yang semakin memisahkan logika kebijakan ekonomi AS dengan penentuan kebijakan luar negeri AS. Pada tahun 1962, pendahulu dari Kantor Dagang AS atau the Office of the United States Trade Representative (USTR) diletakkan di bawah kekuatan eksekutif. Lembaga ini memiliki peran untuk mengarahkan dan menegosiasikan kebijakan perdagangan AS secara keseluruhan. Dengan letaknya di bawah prerogatif presiden, pemberian wewenang ini ditujukan agar kebijakan perdagangan tidak disatukan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Selain itu, posisinya yang relatif setara dengan Kemlu AS membuat lembaga tersebut dapat terbebas dari kepentingan politis AS dan berfokus pada objektif ekonomis.
Pada tahun 2008, buku karya David Singh Grewal berjudul Network Power: The Social Dynamics of Globalization (2008) memprediksi bahwa integrasi jaringan ekonomi global akibat globalisasi akan menimbulkan skeptisisme terhadap logika ekonomi pro-perdagangan bebas. Skeptisisme ini muncul karena perubahan drastis dalam power relatif ekonomi dan strategis major powers di sistem internasional. Negara hegemon akan merelakan sebagian kepentingan ekonominya demi menjamin kepentingan keamanan dari para emerging powers.
Selain kekhawatiran tersebut, terdapat juga isu ancaman interdependensi yang diangkat oleh Farrell dan Newman dalam Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion (2019). Kemunculan fenomena kerawanan strategis (strategic vulnerabilities) disebabkan oleh interdepensi ekonomi global yang kerap mengejar kepentingan ekonomis selama beberapa dekade sebelumnya. Kekhawatiran terbesar dari ancaman ini berbentuk ketergantungan asimetris yang dapat “dipersenjatai” oleh rival strategis AS dengan keunggulan komparatifnya.
Oleh karena itu, terdapat pengakuan oleh pemegang kebijakan di Washington D.C. sejak awal dekade 2020-an untuk mulai secara sadar menggeser pola pikir kepentingan nasional dari mengutamakan keuntungan ekonomis menjadi keuntungan keamanan, melalui upaya peningkatan kemandirian, mengurangi ketergantungan, dan resiliensi ekonomi.
Saat ini, aspek ekonomi dalam kebijakan luar negeri (economic statecraft) atau ‘geoekonomi’ yang meliputi kebijakan dagang mulai dianggap sebagai instrumen yang esensial dalam kebijakan luar negeri oleh praktisi di Washington D.C. sejak era Obama. Menlu AS saat itu, Hillary Rodham Clinton, kerap menjabarkan dua elemen penting dari economic statecraft, yaitu dengan menggunakan cara ekonomi untuk mencapai kepentingan geopolitik dan memanfaatkan perkembangan geopolitik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi di kancah domestik.
Momen penting dari mulai diakuinya economic statecraft sebagai instrumen penting dari kebijakan luar negeri AS terjadi saat perumusan perjanjian blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). Obama, dengan dukungan kabinetnya, berpidato ke Senat AS untuk meratifikasi TPP sebagai cara menahan Tiongkok di tatanan perdagangan internasional. Menhan AS saat itu, Ashton Carter, bahkan mengatakan bahwa pengesahan TPP sama krusialnya dengan penambahan kapal induk baru untuk Angkatan Laut AS.
Tiongkok sendiri telah berhasil memanfaatkan kebijakan perdagangan AS dan konsensus perdagangan bebas global sejak diterima dalam WTO dengan menjadi pusat manufaktur dunia, ditunjukkan dengan statusnya sebagai negara mitra dagang terbesar pertama di dunia, dan diikuti AS pada nomor dua.
Kembali ke kancah domestik, paradoks kesejahteraan yang terjadi ini menyuburkan kembali sentimen anti-perdagangan bebas di kalangan pemilih di AS. Saat memasuki paruh kedua dekade 2010-an, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden berimplikasi pada ditinggalkannya konsensus perdagangan bebas dan diadopsinya kembali instrumen proteksionisme dalam kebijakan perdagangan AS karena imperatif elektoral.
Kelompok kelas pekerja di wilayah rust belt ini selanjutnya berkembang menjadi basis politik Trump pada pemilu 2016 dan 2024. Pecahnya perang dagang AS-Tiongkok di tahun 2018 melalui berbagai tarif dan hambatan non-tarif muncul sebagai manifestasi dari mandat politik ini, dan diteruskan oleh Biden yang juga memiliki basis pemilih kelas pekerja.
Biden yang berasal dari partai rival Trump yaitu Demokrat juga memiliki motivasi politis untuk membangun kembali basis manufaktur AS melalui kebijakan industri (industrial policy) yang menjadi program unggulannya, melalui paket regulasi seperti Inflation Reduction Act serta CHIPS and Science Act. Kebijakan dagang AS era Biden menunjukkan telah berlakunya konsensus bipartisan terhadap proteksionisme dalam kebijakan dagang AS, khususnya terhadap Tiongkok.
Dilantiknya Trump sebagai Presiden ke-47 AS di Pemilu 2024 mengindikasikan adanya percepatan pergeseran kebijakan perdagangan bebas AS sejak berakhirnya Perang Dingin. Efek pemilihan Trump cukup signifikan karena koalisi politik dan pejabat yang ditunjuknya mayoritas mengadopsi perspektif bahwa sistem internasional sudah berubah ke struktur multipolar (dunia dengan lebih dari satu superpower).
Oleh karena itu, beberapa pengamat melihat adanya terjadinya retreat dari unipolaritas secara sadar oleh pemerintahan Trump agar mempertahankan kepentingan AS di sistem baru ini, dengan Menlu AS, Marco Rubio sebagai salah satu wajah dominannya. Salah satu bentuknya adalah pengumuman tarif resiprokal “Liberation Day” pada 2 April 2025.
Pemerintahan AS mengambil peran aktif agar mundur secara perlahan dari posisinya sebagai pemimpin tatanan perdagangan internasional sambil menjaga kepentingannya, sesuai janji politik “America First” milik Trump. Dalam paparan ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran figur Trump dan gerakan politik “Make America Great Again” (MAGA) merupakan gejala dari kembalinya proteksionisme AS dan mempercepat proses tersebut karena adanya imperatif (dorongan) dari dimensi ekonomi-politik dan strategis. Bukan diadopsinya proteksionisme dalam kebijakan dagang AS terjadi karena terpilihnya Trump.
Referensi
Autor, David H., David Dorn, and Gordon H. Hanson, “The China Shock: Learning from Labor-Market Adjustment to Large Changes in Trade,” Annual Review of Economics 8, no. 1 (October 31, 2016): 205–40.
Autor, David H., David Dorn, and Gordon H. Hanson. “The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States.” American Economic Review 103, no. 6 (October 2013): 2121–68.
Blackwill, Robert D., and Jennifer M. Harris. War by Other Means: Geoeconomics and Statecraft. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 2016.
Csehi, Robert and Eugenia C. Heldt, “Populism as a ‘Corrective’ to Trade Agreements? ‘America First’ and the Readjustment of NAFTA,” International Politics, May 27, 2021
Destler, I. M. American Trade Politics. 4th ed. Washington, DC: Institute for International Economics, 2005.
Farrell, Henry and Abraham L. Newman, “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion,” International Security 44, no. 1 (July 2019): 42–79.
Kornreich, Yaakov. “The Unlikely Rise of Marco Rubio in Trump World.” Yated.Com, May 8, 2025. https://yated.com/the-unlikely-rise-of-marco-rubio-in-trump-world/.
Krauthammer, Charles. “The Unipolar Moment,” Foreign Affairs 70, no. 1 (1990): 23–33, https://doi.org/10.2307/20044692.
Roberts, Anthea, Henrique Moraes, and Victor Ferguson. “Geoeconomics: The Variable Relationship Between Economics and Security.” Lawfare, January 18, 2023. https://www.lawfaremedia.org/article/geoeconomics-variable-relationship-between-economics-and-security.
Tai, Katherine. “The Real Purpose of Trade Policy: How Biden Internationalized ‘Middle-out Economics,’” Foreign Affairs, January 9, 2025, https://www.foreignaffairs.com/united-states/real-purpose-trade-policy.
The Economist. “David Autor, the Academic Voice of the American Worker.” Accessed May 31, 2025. https://www.economist.com/finance-and-economics/2019/03/16/david-autor-the-academic-voice-of-the-american-worker.
Troxell, John. “Geoeconomics.” Military Review 98, no. 1 (2018): 4–47.
United States Department of State. “Secretary Marco Rubio with Megyn Kelly of The Megyn Kelly Show.” Accessed May 31, 2025. https://www.state.gov/secretary-marco-rubio-with-megyn-kelly-of-the-megyn-kelly-show/.
“What Rubio Said about Multipolarity Should Get More Attention | Responsible Statecraft.” Accessed May 31, 2025. https://responsiblestatecraft.org/marco-rubio/.
