Depok, 24 September 2026 — Departemen Ilmu Hubungan Internasional (HI) FISIP Universitas Indonesia bersama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyelenggarakan webinar seri kedua dalam rangkaian kolaborasi riset lintas institusi. Mengangkat tema “Kemitraan atau Ketergantungan? Memaknai Laju Investasi Tiongkok di Indonesia,” diskusi ini mempertemukan tiga perspektif berbeda: kebijakan, riset, dan akademik.
Webinar dihadiri oleh lebih dari seratus peserta dari kalangan akademisi, peneliti, mahasiswa, dan praktisi kebijakan, serta disiarkan secara daring melalui platform Zoom.
Tiga Perspektif, Satu Pertanyaan Besar
Cahyo Purnomo, MA, Direktur Promosi Wilayah Asia Timur, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, membuka diskusi dari sudut pandang kebijakan investasi. Ia memaparkan tren pertumbuhan investasi Tiongkok yang menjadikannya investor terbesar kedua di Indonesia, dengan kontribusi signifikan dalam sektor hilirisasi nikel dan pengembangan kawasan industri. Ia menegaskan bahwa peluang investasi ini perlu dikelola secara strategis untuk memperkuat keterhubungan Indonesia dengan rantai pasok global.
Namun ia juga menyampaikan catatan penting: “Tiongkok can choose. We cannot control them who they will choose as partner — itu yang harus kita ingat sampai abad berapa pun.” Pernyataan ini menegaskan urgensi diversifikasi mitra investasi sebagai agenda strategis Indonesia ke depan.
Hayati Nufus, MA, peneliti Pusat Riset Politik BRIN, memperkaya diskusi dengan temuan lapangan mengenai dinamika relasi antara perusahaan Tiongkok dan masyarakat lokal di Indonesia. Ia mencatat sejumlah upaya yang sudah berjalan — termasuk program CSR, beasiswa, dan pelatihan tenaga kerja — namun juga mengidentifikasi hambatan struktural seperti model “enclave economy,” kendala bahasa, dan perbedaan budaya kerja yang belum terselesaikan. Dalam pandangannya, “kemitraan yang baik bukan berarti tidak ada konflik — justru di situ kepercayaan diuji. Dibutuhkan mekanisme komunikasi yang transparan dan mudah diakses oleh masyarakat.”
Yeremia Lalisang, Ph.D., dosen Departemen HI FISIP UI dan peneliti kajian Tiongkok, membawakan perspektif akademik yang paling kritis. Ia memaparkan hasil penelusuran timnya di UI yang menemukan bahwa seluruh kategori regulasi hilirisasi yang ada berorientasi material — tanpa dimensi sosial dan lingkungan yang memadai untuk jangka panjang. Ia mempertanyakan apakah kesuksesan hilirisasi dapat diukur semata dari peningkatan output produksi, atau harus juga dilihat dari kemampuan Indonesia bertransformasi secara industri setelah cadangan nikelnya habis.
“Kita jangan terus bertanya ini tergantung atau enggak. Tergantung atau enggak itu bagian dari kita yang menentukan,” tegasnya, seraya merekomendasikan agar Indonesia memanfaatkan momentum aksesi OECD dan pembaruan Comprehensive Strategic Partnership dengan Tiongkok untuk mendorong standar green nickel, green steel, dan distribusi manfaat yang lebih merata.
Temuan dan Rekomendasi Utama
Dari rangkaian diskusi, tiga rekomendasi utama mengemuka:
- Naikkan kualitas hilirisasi — melampaui orientasi material dengan memasukkan dimensi sosial, lingkungan, dan distribusi manfaat yang adil bagi masyarakat lokal.
- Perkuat kerja sama iklim dengan Tiongkok — memperbarui kerangka Comprehensive Strategic Partnership dengan menambahkan pilar keberlanjutan, serta mendorong pembentukan standar bersama untuk green nickel dan green steel.
- Manfaatkan proses aksesi OECD — sebagai sinyal kepada pasar global bahwa Indonesia terbuka untuk mitra investasi alternatif dengan standar tata kelola bisnis yang lebih bertanggung jawab.
Tentang Kolaborasi Riset HI UI–BRIN
Webinar ini merupakan bagian dari seri kolaborasi riset antara Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI dan Klaster Politik Luar Negeri dan Isu-isu Internasional, Pusat Riset Politik BRIN. Seri ini dirancang untuk mempertemukan perspektif akademik, penelitian, dan kebijakan dalam isu-isu hubungan internasional kontemporer yang relevan bagi Indonesia.
Webinar pertama dalam seri ini membahas arah kebijakan diplomasi pertahanan Indonesia. Topik-topik berikutnya akan mencakup isu ekonomi politik dan transnasionalisme.