Authors:
Ardhitya Eduard Yeremia, Ph.D.
Irfan Surya Asgani, M.S.
Gibraltar Andibya Muhammad, S.Sos.
Nandito Oktaviano, M.Si.
Ringkasan Eksekutif
- Selama lebih dari satu dekade, hal yang paling konsisten dari hilirisasi nikel adalah orientasinya pada keuntungan materiil, yang tampak dalam regulasi sejak UU 4/2009 hingga pemotongan kuota produksi (RKAB) 2026.
- Atas dasar orientasi ini, hilirisasi mengesampingkan kepentingan sosial masyarakat dan keberlanjutan ekosistem di sekitar pusat-pusat pengolahan, sehingga tidak menjawab pertanyaan tentang apa yang tersisa bagi keduanya setelah cadangan nikel habis.
- Larangan ekspor bijih mentah hingga pemotongan kuota menunjukkan bahwa negara mampu mengendalikan nikelnya, sehingga kendali yang sama perlu diarahkan untuk menghasilkan manfaat sosial dan lingkungan hidup yang melampaui keuntungan materiil.
- Sebagai mitra dominan dalam hilirisasi nikel, Tiongkok perlu dilibatkan dalam arah baru ini melalui pilar iklim dan keberlanjutan dalam Kemitraan Strategis Komprehensif Indonesia–Tiongkok.