Muhammad Erza Aimar Rizky
HI UI 2022
Saat kita melihat ke belakang, transisi AS menjadi kekuatan unipolar (satu-satunya superpower) sejak 1991 hingga sekarang menyembunyikan berbagai masalah menahun dan kronis yang dimiliki negara tersebut. Struktur ekonomi AS yang merupakan adidaya manufaktur sejak pasca-Perang Dunia II hingga 1970-an dalam industri seperti baja, otomotif, hingga pertahanan mengalami disrupsi permanen sejak era globalisasi berupa deindustrialisasi.
Selain karena fenomena otomatisasi akibat perkembangan teknologi, tren ini juga diperburuk dengan adanya kebijakan liberalisasi perdagangan yang didorong AS sejak berakhirnya Perang Dingin. Kebijakan ini yang coba dirubah drastis oleh Trump sejak periode pertamanya menjabat sebagai presiden di tahun 2016.
Deindustralisasi yang terjadi menyebabkan sektor jasa dan finansial tumbuh secara pesat di sentra-sentra urban seperti New York, Los Angeles, dan San Francisco, sementara kawasan rural seperti di negara-negara bagian rust belt yang dulunya merupakan tulang punggung manufaktur AS mengalami kemerosotan tajam.
Pabrik-pabrik ditutup, pekerjanya di-PHK, dan perusahaan-perusahaan asli AS seperti Ford, Levi’s, hingga Coca-Cola memindahkan pabriknya ke luar negeri untuk mempermurah ongkos produksi. Masalah ini yang awalnya lebih dahulu dikaji oleh para peneliti studi ekonomi-politik, menjadi terlegitimasi secara empiris di kalangan ekonom setelah diterbitkannya artikel David Autor et al. yang berjudul The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States (2013) karena berhasil membuktikan dampak negatif perdagangan bebas, khususnya dari Tiongkok terhadap industri manufaktur AS berkat metodenya yang inovatif. Di kemudian hari, artikel ini menjadi titik awal dari subcabang penelitian baru di ilmu ekonomi yang berfokus pada “China Shock.”
Selain faktor ekonomi-politik domestik, hal lain yang juga cukup krusial adalah dimensi strategis dari perkembangan kebijakan perdagangan AS. Dalam bukunya War by other means: geoeconomics and statecraft (2016) yang menjadi tonggak bagi berkembangnya subcabang baru studi international political economy (IPE) dan foreign policy analysis (FPA) yaitu isu geoekonomi, Harris dan Blackwell berargumen bahwa di tengah bergolaknya Perang Dingin, telah terjadi insulasi antara dua instrumen kebijakan penting milik AS yaitu keamanan dan ekonomi.
Pada masa ini, kepentingan strategis AS lebih berfokus pada kapabilitas militer dan mencegah penggunaan senjata nuklir. Sedangkan pada aspek kebijakan ekonomi, paradigma neoliberalisme mulai mendominasi kelompok epistemik dan pemegang kebijakan AS di dekade 1970-an dan 1980-an. Konsekuensi dari berjalannya tren-tren ini adalah terjadinya pemisahan pengambilan keputusan dan analisis oleh para pakar dari kedua bidang ini ke dalam silonya masing-masing.
Dalam level institusional, terdapat beberapa momen penting yang semakin memisahkan logika kebijakan ekonomi AS dengan penentuan kebijakan luar negeri AS. Pada tahun 1962, pendahulu dari Kantor Dagang AS atau the Office of the United States Trade Representative (USTR) diletakkan di bawah kekuatan eksekutif. Lembaga ini memiliki peran untuk mengarahkan dan menegosiasikan kebijakan perdagangan AS secara keseluruhan. Dengan letaknya di bawah prerogatif presiden, pemberian wewenang ini ditujukan agar kebijakan perdagangan tidak disatukan dengan kepentingan kebijakan luar negeri AS. Selain itu, posisinya yang relatif setara dengan Kemlu AS membuat lembaga tersebut dapat terbebas dari kepentingan politis AS dan berfokus pada objektif ekonomis.
Pada tahun 2008, buku karya David Singh Grewal berjudul Network Power: The Social Dynamics of Globalization (2008) memprediksi bahwa integrasi jaringan ekonomi global akibat globalisasi akan menimbulkan skeptisisme terhadap logika ekonomi pro-perdagangan bebas. Skeptisisme ini muncul karena perubahan drastis dalam power relatif ekonomi dan strategis major powers di sistem internasional. Negara hegemon akan merelakan sebagian kepentingan ekonominya demi menjamin kepentingan keamanan dari para emerging powers.
Selain kekhawatiran tersebut, terdapat juga isu ancaman interdependensi yang diangkat oleh Farrell dan Newman dalam Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion (2019). Kemunculan fenomena kerawanan strategis (strategic vulnerabilities) disebabkan oleh interdepensi ekonomi global yang kerap mengejar kepentingan ekonomis selama beberapa dekade sebelumnya. Kekhawatiran terbesar dari ancaman ini berbentuk ketergantungan asimetris yang dapat “dipersenjatai” oleh rival strategis AS dengan keunggulan komparatifnya.
Oleh karena itu, terdapat pengakuan oleh pemegang kebijakan di Washington D.C. sejak awal dekade 2020-an untuk mulai secara sadar menggeser pola pikir kepentingan nasional dari mengutamakan keuntungan ekonomis menjadi keuntungan keamanan, melalui upaya peningkatan kemandirian, mengurangi ketergantungan, dan resiliensi ekonomi.
Saat ini, aspek ekonomi dalam kebijakan luar negeri (economic statecraft) atau ‘geoekonomi’ yang meliputi kebijakan dagang mulai dianggap sebagai instrumen yang esensial dalam kebijakan luar negeri oleh praktisi di Washington D.C. sejak era Obama. Menlu AS saat itu, Hillary Rodham Clinton, kerap menjabarkan dua elemen penting dari economic statecraft, yaitu dengan menggunakan cara ekonomi untuk mencapai kepentingan geopolitik dan memanfaatkan perkembangan geopolitik untuk menjamin kesejahteraan ekonomi di kancah domestik.
Momen penting dari mulai diakuinya economic statecraft sebagai instrumen penting dari kebijakan luar negeri AS terjadi saat perumusan perjanjian blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). Obama, dengan dukungan kabinetnya, berpidato ke Senat AS untuk meratifikasi TPP sebagai cara menahan Tiongkok di tatanan perdagangan internasional. Menhan AS saat itu, Ashton Carter, bahkan mengatakan bahwa pengesahan TPP sama krusialnya dengan penambahan kapal induk baru untuk Angkatan Laut AS.
Tiongkok sendiri telah berhasil memanfaatkan kebijakan perdagangan AS dan konsensus perdagangan bebas global sejak diterima dalam WTO dengan menjadi pusat manufaktur dunia, ditunjukkan dengan statusnya sebagai negara mitra dagang terbesar pertama di dunia, dan diikuti AS pada nomor dua.
Kembali ke kancah domestik, paradoks kesejahteraan yang terjadi ini menyuburkan kembali sentimen anti-perdagangan bebas di kalangan pemilih di AS. Saat memasuki paruh kedua dekade 2010-an, terpilihnya Donald Trump sebagai presiden berimplikasi pada ditinggalkannya konsensus perdagangan bebas dan diadopsinya kembali instrumen proteksionisme dalam kebijakan perdagangan AS karena imperatif elektoral.
Kelompok kelas pekerja di wilayah rust belt ini selanjutnya berkembang menjadi basis politik Trump pada pemilu 2016 dan 2024. Pecahnya perang dagang AS-Tiongkok di tahun 2018 melalui berbagai tarif dan hambatan non-tarif muncul sebagai manifestasi dari mandat politik ini, dan diteruskan oleh Biden yang juga memiliki basis pemilih kelas pekerja.
Biden yang berasal dari partai rival Trump yaitu Demokrat juga memiliki motivasi politis untuk membangun kembali basis manufaktur AS melalui kebijakan industri (industrial policy) yang menjadi program unggulannya, melalui paket regulasi seperti Inflation Reduction Act serta CHIPS and Science Act. Kebijakan dagang AS era Biden menunjukkan telah berlakunya konsensus bipartisan terhadap proteksionisme dalam kebijakan dagang AS, khususnya terhadap Tiongkok.
Dilantiknya Trump sebagai Presiden ke-47 AS di Pemilu 2024 mengindikasikan adanya percepatan pergeseran kebijakan perdagangan bebas AS sejak berakhirnya Perang Dingin. Efek pemilihan Trump cukup signifikan karena koalisi politik dan pejabat yang ditunjuknya mayoritas mengadopsi perspektif bahwa sistem internasional sudah berubah ke struktur multipolar (dunia dengan lebih dari satu superpower).
Oleh karena itu, beberapa pengamat melihat adanya terjadinya retreat dari unipolaritas secara sadar oleh pemerintahan Trump agar mempertahankan kepentingan AS di sistem baru ini, dengan Menlu AS, Marco Rubio sebagai salah satu wajah dominannya. Salah satu bentuknya adalah pengumuman tarif resiprokal “Liberation Day” pada 2 April 2025.
Pemerintahan AS mengambil peran aktif agar mundur secara perlahan dari posisinya sebagai pemimpin tatanan perdagangan internasional sambil menjaga kepentingannya, sesuai janji politik “America First” milik Trump. Dalam paparan ini, dapat disimpulkan bahwa kehadiran figur Trump dan gerakan politik “Make America Great Again” (MAGA) merupakan gejala dari kembalinya proteksionisme AS dan mempercepat proses tersebut karena adanya imperatif (dorongan) dari dimensi ekonomi-politik dan strategis. Bukan diadopsinya proteksionisme dalam kebijakan dagang AS terjadi karena terpilihnya Trump.
Referensi
Autor, David H., David Dorn, and Gordon H. Hanson, “The China Shock: Learning from Labor-Market Adjustment to Large Changes in Trade,” Annual Review of Economics 8, no. 1 (October 31, 2016): 205–40.
Autor, David H., David Dorn, and Gordon H. Hanson. “The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States.” American Economic Review 103, no. 6 (October 2013): 2121–68.
Csehi, Robert and Eugenia C. Heldt, “Populism as a ‘Corrective’ to Trade Agreements? ‘America First’ and the Readjustment of NAFTA,” International Politics, May 27, 2021
Farrell, Henry and Abraham L. Newman, “Weaponized Interdependence: How Global Economic Networks Shape State Coercion,” International Security 44, no. 1 (July 2019): 42–79.
Kornreich, Yaakov. “The Unlikely Rise of Marco Rubio in Trump World.” Yated.Com, May 8, 2025. https://yated.com/the-unlikely-rise-of-marco-rubio-in-trump-world/.
Krauthammer, Charles. “The Unipolar Moment,” Foreign Affairs 70, no. 1 (1990): 23–33, https://doi.org/10.2307/20044692.
Tai, Katherine. “The Real Purpose of Trade Policy: How Biden Internationalized ‘Middle-out Economics,’” Foreign Affairs, January 9, 2025, https://www.foreignaffairs.com/united-states/real-purpose-trade-policy.
Troxell, John. “Geoeconomics.” Military Review 98, no. 1 (2018): 4–47.