Depok, 6 Maret 2026 – Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara negara berinteraksi, berkompetisi, dan bahkan berkonflik. Dalam sebuah diskusi yang mempertemukan akademisi dan praktisi keamanan siber, para pembicara menyoroti bagaimana ruang siber kini menjadi arena baru dalam diplomasi internasional, keamanan nasional, dan tata kelola global.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang, termasuk akademisi hubungan internasional dan praktisi keamanan siber. Mereka membahas dinamika cyber diplomacy, keamanan infrastruktur digital, serta tantangan regulasi dan koordinasi nasional dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Tiga narasumber yang dihadirkan dalam diskusi ini terdiri dari 1) Dr. Ardi Sutedja, Direktur Utama PT Jasa Siber Indonesia (JSI) sekaligus pendiri dan administrator Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) dan Indonesia Chief Information Officers Forum (id.CIO), 2) Christopher Hariman Rianto, Chief Technology Officer di Cyber Xpert Nusantara, dan 3) Dr. Ali Abdullah Wibisono, co-author Handbook of Cyber Diplomacy for Indonesia yang juga menjabat sebagai Kepala Program Pascasarjana Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Indonesia. Memoderatori diskusi ini adalah Dr. Ristian Atriandi Supriyanto, staf pengajar tetap Departeme Hubungan Internasional, FISIP UI.
Cyber Diplomacy: Arena Baru Hubungan Internasional
Dalam paparannya, Ali Wibisono menekankan bahwa ruang siber telah menjadi domain penting dalam hubungan internasional. Ketergantungan terhadap teknologi digital terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi digital yang pesat di Indonesia.
Namun, ketergantungan tersebut juga membawa risiko baru. Serangan siber yang didukung negara (state-sponsored cyber attacks) semakin meningkat secara global, sementara konflik antarnegara juga mulai bergeser dari medan fisik ke ruang digital.
Ali juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran lebih besar dalam diplomasi siber melalui partisipasi aktif di berbagai forum internasional. Namun, tantangan masih muncul pada tingkat domestik, terutama terkait belum adanya kerangka regulasi nasional yang komprehensif mengenai keamanan siber.
Selain itu, ia menekankan pentingnya hukum internasional, kedaulatan data, serta perlindungan hak asasi manusia di ruang digital sebagai bagian dari agenda diplomasi siber Indonesia.
Ia menutup dengan gagasan bahwa meskipun banyak negara sering dianggap hanya sebagai “penerima aturan” (rule takers) dari kekuatan-kekuatan global, Indonesia memiliki dinamika politik dan ekonomi domestik yang kuat untuk menentukan bagaimana aturan-aturan global tersebut diadopsi. Misi utama dari diplomasi siber Indonesia adalah mendorong peran aktif di panggung internasional demi kesejahteraan bersama dan mencegah persaingan yang merugikan pihak-pihak dengan literasi atau modal yang terbatas. Ke depannya, pembahasan diplomasi siber Indonesia akan terus dikembangkan untuk mencakup teknologi mutakhir seperti Kecerdasan Buatan (AI) dan Ekonomi Digital.
Perspektif Keamanan Infrastruktur Digital
Dalam paparannya, Christopher Hariman Rianto (Praktisi Digital Forensik) menyoroti bahwa keamanan siber tidak dapat dilepaskan dari ketahanan infrastruktur digital yang semakin menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi dan pemerintahan.
Ia menjelaskan bahwa transformasi digital yang pesat sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan sistem keamanan yang memadai. Banyak organisasi masih memandang keamanan siber sebagai isu teknis semata, padahal pada praktiknya ia berkaitan erat dengan manajemen risiko, tata kelola institusi, serta strategi nasional.
Christopher juga menekankan bahwa kerentanan dalam infrastruktur digital dapat berdampak luas, terutama jika menyangkut layanan publik, sistem keuangan, dan jaringan komunikasi nasional. Oleh karena itu, penguatan kapasitas keamanan siber harus menjadi bagian dari strategi pembangunan digital yang lebih komprehensif.
Menurutnya, pendekatan yang efektif memerlukan integrasi antara kebijakan publik, kesiapan teknologi, serta penguatan sumber daya manusia di bidang keamanan siber.
Perspektif Praktisi: Ancaman Siber Semakin Kompleks
Dari sisi praktis, Ardi Suteja, Ketua Indonesia Cyber Security Forum, menyoroti bahwa ancaman siber kini tidak hanya berdampak pada sistem teknologi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan keamanan nasional.
Ia menjelaskan bahwa kerugian akibat serangan siber dapat sangat besar, terutama bagi sektor swasta dan infrastruktur kritis. Dalam beberapa kasus, serangan terhadap sistem digital dapat melumpuhkan operasi perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan.
Selain dampak ekonomi, ancaman siber juga berkembang ke arah disrupsi kognitif, di mana manipulasi informasi di ruang digital dapat memengaruhi opini publik dan proses politik.
Menurut Ardi, menghadapi tantangan tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk pemahaman terhadap ekosistem industri digital, rantai pasok teknologi, serta karakteristik infrastruktur kritis.
Digital Surveillance dan Tantangan Regulasi Global
Diskusi juga menyoroti isu digital surveillance yang semakin kompleks, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun perusahaan teknologi global.
Praktik pengumpulan data oleh perusahaan digital sering kali bersifat sukarela dari pengguna, namun menimbulkan pertanyaan besar mengenai perlindungan data pribadi dan akuntabilitas korporasi. Dalam konteks global, beberapa wilayah seperti Uni Eropa telah mengembangkan kerangka regulasi yang lebih kuat untuk mengawasi praktik tersebut.
Isu ini menunjukkan pentingnya regulasi yang mampu menyeimbangkan antara inovasi digital, perlindungan hak pengguna, dan kepentingan keamanan nasional.
Kolaborasi Multi-Stakeholder sebagai Kunci
Para pembicara sepakat bahwa tata kelola keamanan siber tidak dapat ditangani oleh satu aktor saja. Diplomasi siber membutuhkan kerja sama antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
Kolaborasi lintas sektor menjadi penting karena ruang siber tidak mengenal batas geografis, sementara dampaknya dapat dirasakan secara global. Dalam konteks ini, forum akademik dan diskusi publik seperti yang diselenggarakan di Universitas Indonesia diharapkan dapat memperkuat kontribusi akademisi dalam membentuk kebijakan siber yang lebih responsif dan berkelanjutan.
Peran Kampus dalam Mendorong Kapasitas Nasional
Menutup diskusi, para narasumber menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mengembangkan kapasitas nasional di bidang keamanan siber.
Universitas tidak hanya berperan sebagai pusat penelitian, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemikiran kritis, inovasi teknologi, serta generasi baru yang mampu memahami kompleksitas keamanan digital.
Dengan meningkatnya kompleksitas ancaman siber, penguatan kapasitas akademik dan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat membantu Indonesia mengembangkan strategi diplomasi siber yang lebih matang dan berpengaruh di tingkat global.