Geraldion Alexander Tarigan
HI UI 2024
Proyek di kota-kota Afrika seperti di Lagos, Accra, dan Nairobi banyak memberikan kesan pembangunan. Di kota-kota tersebut, terdapat banyak kantor perwakilan lembaga keuangan internasional, seperti IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Di jalan kota, mengalun musik Barat; di bioskop, layar film pun menampilkan kisah-kisah pahlawan super yang “menyelamatkan” dunia. Namun, di balik citra kemajuan Afrika, terdapat paradoks yang tercipta: Afrika terlihat merdeka dari luar, tetapi masih terjajah dalam ketergantungan ekonomi dan budaya negara Barat.
Bantuan luar negeri dan pinjaman dari IMF, yang sering diklaim kaum neoliberal sebagai jalan mencapai kesejahteraan, justru menjadi rantai baru yang menjebak negara-negara Afrika dalam struktur ketimpangan global. Pada saat yang bersamaan, film Hollywood dan industri musik Barat membentuk norma yang menormalkan dominasi Barat. Hal ini dilakukan dengan menampilkan budaya Barat sebagai budaya yang lebih superior karena berdasarkan kebebasan, sedangkan budaya Afrika ditampilkan sebagai budaya terbelakang yang butuh diselamatkan oleh negara-negara Barat. Pada era modern, kolonialisme itu tetap ada, hanya berubah bentuk: tidak lagi datang dari kapal perang dan senjata, tetapi dari kantor dan studio.
Sejarah Kolonialisme Barat di Afrika
Sejarah kolonialisme bangsa Eropa di Afrika bermula sejak abad ke-15. Kolonialisme di Afrika bermula saat bangsa Portugis dan Spanyol mulai memasuki Afrika untuk mendapatkan emas dan komoditas lain, sebelum akhirnya menjadikan penduduk Afrika sebagai komoditas utama dalam perdagangan internasional. Pada abad ke-16 hingga ke-19, bangsa Eropa melakukan Perdagangan Budak Transatlantik, dengan jumlah budak yang sangat besar, mencapai sekitar 9,5 juta jiwa dari Afrika ke Amerika antara 1500–1870.
Periode kolonialisme secara langsung Eropa terhadap Afrika mencapai puncaknya pada 1881–1914, setelah Konferensi Berlin 1884 yang membagi wilayah Afrika di antara negara-negara Eropa. Peristiwa ini dikenal dengan Scramble of Africa. Negara kolonial seperti Prancis menerapkan kebijakan asimilasi budaya dan politik untuk melemahkan identitas lokal serta memaksakan sistem sosial Barat di wilayah jajahannya. Sistem ini mengakibatkan dampak yang menghancurkan bagi penduduk Afrika, seperti depopulasi, kelaparan, dan kerusakan tempat tinggal. Selain itu, sistem ini menyebabkan hilangnya bahasa, budaya, serta identitas lokal Afrika karena diganti oleh nilai-nilai Barat.
Salah satu dampak paling merusak dari sistem ini adalah kerja paksa. Pekerja pribumi direkrut secara paksa untuk bekerja di tambang, perkebunan, dan proyek infrastruktur, dengan angka kematian mencapai 50% di wilayah seperti Kongo Prancis akibat kelaparan, penyakit, dan kondisi kerja yang brutal. Selain kematian, sistem kekeluargaan menjadi terpecah karena laki-laki harus melakukan kerja paksa, menyebabkan runtuhnya struktur kekerabatan tradisional. Kerusakan lingkungan juga terjadi karena eksploitasi besar-besaran terhadap karet, pertambangan, dan penggundulan hutan, menghancurkan ekosistem lokal. Negara kolonial lain seperti Inggris, Portugal, Jerman, Spanyol, Belgia, dan Italia juga melakukan hal yang sama di daerah jajahannya.
Masuknya IMF dan Bank Dunia ke Afrika
Setelah Perang Dunia II, negara-negara Eropa banyak kehilangan uang karena peperangan di Eropa dan perlawanan warga koloni untuk memperoleh kemerdekaan. Hal ini dilihat sebagai peluang bisnis baru bagi institusi seperti IMF dan Bank Dunia. Sejarah keterlibatan IMF dan Bank Dunia di Afrika berakar pada pembentukan kedua institusi tersebut di Konferensi Bretton Woods pada Juli 1944 oleh AS (Amerika Serikat) dan negara-negara Sekutu. IMF sendiri didirikan untuk menjaga stabilitas moneter internasional, sementara Bank Dunia, yang berakar dari IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) untuk membantu rekonstruksi pasca-Perang Dunia II.
Meskipun awalnya berfokus di Eropa, kedua institusi tersebut mulai berfokus kepada negara-negara berkembang pada 1960-an dengan pembentukan IDA (International Development Association) pada 1960 yang memberi Bank instrumen khusus (kredit lunak/grant) untuk membantu negara-negara berkembang. Sejumlah negara Afrika mulai menjadi anggota dan menerima pinjaman Bank Dunia sejak merdeka. Pada saat yang bersamaan, IMF menyediakan mekanisme stabilisasi makro dalam bentuk balance-of-payments support kepada negara-negara Afrika yang menghadapi krisis neraca pembayaran.
Keterlibatan IMF di Afrika kemudian meningkat ketika negara yang baru merdeka menghadapi volatilitas perdagangan dan mata uang sehingga memerlukan pinjaman jangka pendek. Tekanan ekonomi kian meningkat di Afrika pada 1970-an akibat volatilitas harga minyak dan kenaikan suku bunga dunia. Hal ini membuat banyak negara Afrika menumpuk utang luar negeri. Pada 1980-an, krisis utang tersebut memicu peran besar IMF Bank Dunia lewat program structural adjustment (SAPs) yang mensyaratkan liberalisasi, privatisasi, devaluasi, dan pemotongan belanja publik sebagai syarat pinjaman.
Masuknya Budaya Populer Barat ke Afrika
Sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, perdagangan kolonial membawa budaya populer negara Barat, seperti gramofon dan piringan hitam, ke kota-kota Afrika. Dalam perkembangannya, misionaris, pedagang, dan perusahaan rekaman memperkenalkan lagu-lagu Eropa dan Amerika Latin ke khalayak lokal, membentuk basis awal konsumsi musik di Afrika. Pada rentang 1920–1950, radio kolonial yang awalnya dikelola oleh pemerintah kolonial atau perusahaan komersial mempercepat difusi lagu-lagu Barat dan menormalkan format siaran musik dan drama bagi jaringan penyiaran Afrika. Pada saat yang bersamaan, bioskop-bioskop perkotaan di koloni menayangkan film Hollywood dan Eropa secara reguler sehingga gaya naratif dan genre film Barat (drama, komedi, pahlawan super) menjadi bagian dari konsumsi hiburan masyarakat Afrika. Paparan terus-menerus terhadap musik, radio, dan film negara Barat mendorong para musisi Afrika mengadopsi dan mengadaptasi instrumen seperti gitar listrik dan drum. Bahkan, adopsi aransemen serta struktur lagu Barat menciptakan genre hibrida seperti highlife, juju, soukous, dan kemudian afrobeat yang memadukan elemen lokal dengan genre R&B dan jazz.
Dua Mekanisme Neokolonialisme di Afrika: Institusi dan Budaya
Setelah proses dekolonisasi pada 1950–1970-an, banyak negara Afrika bergabung dengan institusi internasional seperti IMF dan Bank Dunia dengan harapan memperoleh stabilitas ekonomi dan dukungan pembangunan. Namun, beberapa sumber menunjukkan bahwa struktur kelembagaan dan syarat kebijakan yang diberlakukan sering kali menciptakan ketergantungan yang merugikan negara Afrika. Program structural adjustment yang diterapkan IMF dan Bank Dunia sejak awal 1980-an termasuk privatisasi, liberalisasi perdagangan, dan pemotongan belanja sosial terbukti memperburuk kemiskinan, merusak kapasitas negara, dan memaksa negara Afrika membuka pasarnya bagi perusahaan Barat yang jauh lebih kuat secara finansial dan teknologis. Selain itu, aturan WTO tentang tarif, subsidi, dan perdagangan pertanian secara struktural lebih menguntungkan negara industri Barat yang sering kali melakukan proteksi pasar domestik sehingga industri Afrika kesulitan bersaing dan terjebak sebagai eksportir bahan mentah dengan nilai rendah untuk diproses di negara Barat.
Dengan sistem pemungutan suara berbasis kontribusi modal di institusi keuangan internasional, Amerika Serikat dan Eropa sebagai penanam modal terbesar di Afrika memiliki kekuatan besar dalam menentukan kebijakan. Sementara itu, negara Afrika memiliki suara sangat kecil dan tidak dapat memengaruhi aturan yang berdampak pada dirinya sendiri. Kaum akademisi penganut paradigma poskolonial menilai bahwa pola ini menciptakan “kolonialisme ekonomi” baru karena kekuasaan Barat berhasil dibuat dan dipertahankan dengan mekanisme utang, syarat pinjaman, dan integrasi paksa ke pasar global, mengakibatkan negara Afrika kehilangan kedaulatan ekonomi. Dengan demikian, institusi internasional pascakolonisasi sering kali menjadi alat hegemoni negara Barat meskipun dibentuk atas nama pembangunan dan kerja sama internasional.
Sejak pascakolonialisme, film dan musik Barat juga dapat dilihat sebagai instrumen yang mempertahankan status quo neokolonialis melalui kombinasi dari kontrol distribusi dan pemasukan pesan ke masyarakat Afrika. Produk budaya negara Barat (film Hollywood, musik populer Barat) disebarkan lewat jaringan distribusi dan industri global yang dikuasai oleh korporasi Barat seperti Universal Pictures, Paramount Pictures, dan Warner Bros. Akibatnya, akses pasar dan saluran monetisasi (royalti, lisensi, box office, streaming) cenderung menguntungkan aktor-aktor Barat dan menempatkan produsen Afrika di posisi subordinat. Hal ini kian memperkuat ketergantungan ekonomi Afrika dan mengeluarkan modal kembali ke pusat-pusat industri budaya di Barat, khususnya ke Hollywood.
Selain itu, narasi dan estetika media Barat sering mengeksotifikasi dan mereduksi pengalaman Afrika menjadi stereotipe yang mudah dikonsumsi sehingga tidak menampilkan budaya Afrika yang sesungguhnya. Hal ini merupakan sebuah proses representasi yang memelihara hierarki pengetahuan dan legitimasi budaya Barat sehingga ide tentang “kemajuan”, “modernitas”, atau “keberadaban” tetap diposisikan dalam kerangka Barat. Hal ini dapat terlihat dari film Black Panther (2018) yang memperlihatkan negara Afrika fiksi yang sangat maju bernama Wakanda. Namun, kemajuan Wakanda masih bersifat Barat-sentris dengan adanya teknologi seperti mobil terbang dan teknologi kecerdasan bautan mutakhir sehingga tidak menunjukkan model kemajuan yang sebenarnya diciptakan masyarakat Afrika.
Musik dan film lokal yang ingin menembus pasar global sering harus menyesuaikan bentuk, bahasa, dan produksinya ke dalam standar komersial internasional (format lagu, durasi, kualitas produksi) yang dibentuk oleh pasar Barat. Hal ini mengakibatkan “hibridisasi” yang asimetris elemen dari budaya lokal Afrika diserap, tetapi nilai tambah ekonomi dan kontrol hak-hak intelektual tetap berada di tangan pemain besar. Dalam hal ini, Barat menggunakan mekanisme ideologis berupa praktik “encoding” pesan budaya oleh produsen Barat dan “decoding” yang dipengaruhi oleh pendidikan, bahasa, dan media lokal yang banyak dikonstruksi sepanjang era kolonial. Perbenturan antara kepentingan Barat dan lokal ini menjadikan audiens Afrika lebih mudah menerima produk Barat sebagai norma atau aspirasi. Alhasil, hegemoni direproduksi pada level subjektivitas dan selera.
Kedua mekanisme ini memiliki keterkaitan erat karena kebijakan perdagangan, hak cipta internasional, dan perjanjian distribusi audiovisual memberi keuntungan struktural bagi entitas Barat (syarat lisensi, pembagian pendapatan streaming). Hal ini memperpanjang pengaruh ekonomi-politik Barat tanpa bentuk pendudukan militer tradisional sebuah bentuk neokolonialisme budaya yang bekerja melalui pasar, hukum, dan tata cara representasi. Sebagai contoh, produsen musik dari Afrika harus memasarkan karya mereka dengan menggunakan platform Barat seperti Youtube dan Spotify dengan sistem pembagian upah yang dianggap tidak adil bagi para produsen. Akademisi dan aktivis menyebut bentuk terbaru ini metacolonialism, yakni kolonisasi yang menargetkan “being” (jati diri, identitas, estetika, waktu, dan nilai). Kultur populer menjadi salah satu medan utama reproduksi dan pewajaran kekuasaan global Barat yang juga berkelindan dengan struktur keuangan internasional.
Kesimpulan
Kolonialisme memiliki sejarah yang panjang di Afrika, yang dimulai pada abad ke-15 oleh Spanyol dan Portugal. Pada abad ke-19 dan 20, negara-negara Eropa berhasil mengontrol hampir seluruh Afrika secara langsung dengan membagi tanah Afrika dalam Konferensi Berlin (1884). Setelah Perang Dunia II, koloni negara Eropa di Afrika mulai memperjuangkan kemerdekaan. Namun, bahkan sesudah merdeka, masih ada kekuasaan dalam bentuk lain yang membuat negara-negara Afrika masih terikat dengan budaya dan ekonomi negara Barat.
Warisan kolonial, seperti perampasan sumber daya, kerja paksa, penghancuran identitas, hingga eksploitasi ekonomi kini bertransformasi ke dalam bentuk neokolonialisme dengan bantuan instrumen lembaga seperti IMF dan Bank Dunia. Institusi keuangan internasional mengikat negara Afrika dalam ikatan utang, syarat kebijakan ekonomi yang merusak, dan ketidaksetaraan struktural dalam sistem perdagangan global. Pada saat yang sama, film dan musik Barat melanjutkan dominasi dengan membentuk persepsi tentang superioritas budaya Barat dan inferioritas Afrika, memperkuat hierarki global melalui representasi, distribusi, dan kontrol industri budaya.
Baik melalui ekonomi maupun budaya, kekuasaan Barat tidak lagi hadir dalam bentuk klasik seperti kapal perang dan senjata api, tetapi melalui mekanisme yang lebih mudah diterima oleh publik. Pinjaman, regulasi internasional, dan narasi media menciptakan norma yang mewajarkan dominasi Barat dan membatasi kedaulatan negara Afrika. Modernitas Afrika di permukaan justru menutupi kenyataan bahwa struktur kolonialisme masih berlangsung dengan cara baru yang lebih halus, sistemik, dan tersembunyi.
Daftar Pustaka
Bulhan, Hussein A. “Stages of Colonialism in Africa: From Occupation of Land to Occupation of Being.” Journal of Social and Political Psychology 3, no. 1 (2015): 239–56. PDF https://doi.org/10.5964/jspp.v3i1.143
IMF and World Bank, “Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative” (1996; Enhanced 1999) — IMF factsheet / World Bank HIPC brief. https://www.worldbank.org/en/topic/debt/brief/hipc
International Monetary Fund, “IMF Timeline,” IMF; and Sandra Kollen Ghizoni, “Creation of the Bretton Woods System,” Federal Reserve History; and World Bank, “History.” https://www.federalreservehistory.org/essays/bretton-woods-created
International Monetary Fund, “What is the IMF? / About the IMF.” https://www.imf.org/en/about/factsheets/imf-at-a-glance
K. Havnevik et al., “The IMF and the World Bank in Africa: conditionality, impact, and alternative” and A. Ismi, Impoverishing a Continent: The World Bank and the IMF in Africa (criticisms and NGO analyses). https://www.researchgate.net/publication/274190017_The_IMF_and_the_World_Bank_in_Africa_Conditionality_Impact_and_Alternatives
Ngaire Woods, The Globalizers: The IMF, the World Bank, and Their Borrowers (Ithaca: Cornell University Press, 2006), 32–36. http://dx.doi.org/10.1080/00213624.2007.11507079
Said, Edward W. Orientalism. New York: Pantheon Books, 1978.
Schiller, Herbert I. Communication and Cultural Domination. White Plains, NY: International Arts and Sciences Press, 1976. https://www.jstor.org/stable/27868829
World Bank, Africa’s Experience with Structural Adjustment (World Bank Policy Research/Regional study) and IMF eLibrary overview on structural adjustment programs.
World Bank, “Getting to Know the World Bank Group / recent work,” and World Bank/IMF evaluations of HIPC and more recent programs (Independent Evaluation Group). https://ida.worldbank.org/en/about/history/ida-at-60
Yuli Handayani & Khaeruddin. “Perbudakan di Afrika Tengah pada Masa Kolonial Perancis (1881–1914).” Prodi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Makassar, 1–12. https://journal.lontaradigitech.com/index.php/librarylegacy/article/view/604
