IR UI Monthly Discussion: Labour Migration and Migrant Protection
Jumat, 27 Oktober 2023- Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia menggelar IR UI Monthly Discussion yang bertajuk Labour Migration and Migrant Protection. Migrasi merupakan isu yang telah menjadi perdebatan panjang dalam kajian hubungan internasional, pembangunan, hak asasi manusia dan ilmu sosial lainnya. Terkhusus migrasi pekerja karena tuntutan ekonomi sering menjadi bahasan karena dianggap sebagai “threeple win” kemenangan bagi negara pengirim berupa devisa remitansi, bagi negara penerima berupa tenaga kerja murah, dan pekerja berupa penghasilan untuk peningkatan taraf hidup yang lebih baik. Kondisi ini tentu banyak diperdebatkan realitanya oleh scholars yang melihat ada hubungan power yang tidak simetris/tidak berimbang dari aktor-aktor yang terlibat.
Joe Anderson dari Universitas Gothenburg Swedia berusaha memaparkan lebih detail tersebut melalui presentasi hasil riset disertasi beliau ketika S3 dan proyek-proyek riset yang sedang berlangsung mengenai Memorandum of Understanding kerjasama migrasi pekerja secara bilateral antara lain Malaysia-Indonesia, Malaysia-Vietnam, Filipina, dan atau juga unilateral yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Joe berusaha menggambarkan jauhnya realita konten perjanjian pekerja migrant dengan proteksi di lapangan, sehingga tidak pada umumnya berhasil memberikan proteksi yang optimal, khususnya bagi yang bekerja sektor informal atau rentan seperti domestik/pekerja rumah tangga.
Di Amerika Serikat, temporary labor migrant banyak didukung oleh konteks aturan unilateral negara yang membutuhkan tenaga kerja murah dari negara tetangga seperti Meksiko untuk kegiatan pertanian atau manufaktur-industri musiman. Mereka mendapatkan peluang kerja sama untuk bekerja di sektor tertentu dalam batasan waktu tertentu sesuai kebutuhan pekerja di Amerika Serikat yang umumnya berada di wilayah perbatasan. Hal ini tentu banyak berbeda dengan beragam MoU bilateral labor migration yang dibuat oleh negara lain yang menjadi tidak diamati di penelitian Eropa dan Amerika serikat yang melihat ini sangat terbatas. Oleh sebab Joe, banyak memberikan paparan perbedaan antara bilateral dan unilateral serta interaksinya terhadap perlindungan hak pekerja migran, konsepsi negara, dan aspek politik ekonom idari fenomea migrasi yang berbeda tersebut.
Pada konteks Amerika Serikat dengan kebijakan H-2 Visa bagi pekerja temporal sistem rekruitmen dibuat cukup sederhana dengan banyak pertimbangan pasar dengan aktor berupa migration agent/broker, bekerjasama dengan Department of Labor dan Department of Homeland Security agar proses migrasi berjalan dengan cepat dan efisien. Amerika Serikat lebih menentukan proses dari migrasi dibandingkan negara pengirim seperti Meksiko dimana terdapat relasi yang kuat antara broker dan agensi pemerintah. Walaupun pemerintah Amerika Serikat membuat aturan, akan tetapi kebijakan tetap sangat dipengaruhi oleh perusahaan yang memiliki kontrol terhadap penerimaan pekerja migran. Proteksi yang diberikan sangat bergantung terhadap perusahaan masing-masing yang kualitasnya sangat beragam tergantung sektor dan lokasi negara bagiannya. Kondisi ini menegaskan kembali kontestasi kontrol publik-private terhadap isu migrasi.
Kondisi di atas berbeda dengan apa yang terjadi dengan beberapa perjanjian bilateral (MoU) yang melihat ada upaya kontrol dari negara pengirim dan penerima untuk aspek perlindungan, perbaikan kondisi kerja, dan upah yang layak. Migran sebagai aktor rasional cenderung mengoptimalkan keuntungan pribadi apabila perjanjian mahal merugikan atau mempersulit. Hal dijelaskan Joe terjadi pada konteks Indonesia-Malaysia dimana migrant lebih merasa diuntungkan dengan skema irregular atau un document karena perjanjian kurang efektif melindungi hak dan memberikan keuntungan. Hal ini muncul karena beberapa hal seperti, 1) konten perjanjian yang tidak sesuai dengan kebutuhan, 2) implementasi yang tidak berjalan efektif-efisien secara keseluruhan, 3) karena sifat asli migrasi yang tidak bisa dikontrol karena rasionalisasi setiap manusia berbeda dan fokus pada keuntungan optimal.
Dari segi konten yang tidak tepat, hal ini bisa disebabkan oleh permintaan yang tidak realistik oleh masing-masing pihak, sehingga ekspektasi terlampau jauh dari realita. Kemudian juga ada asymmetric power yang membuat power politics memaksa kehendak yang lebih kuat. Kemudian juga ada, alamat yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi atau kelompok seperti broker atau relasi bisnis migran dengan pelaku pemerintah. Hal ini tentunya sangat merugikan aspek proteksi.
Aspek implementasi yang lemah, hal ini disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangan sumber daya, lemahnya aspek kontrol, kepentingan yang kuat antara pelaku dalam proses migrasi (vested interest), dan juga relasi ketidak realistis agenda yang dibawa. Hal ini menunjukan keterkaitan dengan beberapa aspek di atas sebelumnya.
Kemudian terakhir, nature dari kebijakan migrasi, bawah proteksi adalah biaya yang bisa sangat mahal. Terdapat trade off antara migrasi yang murah dengan kualitas proteksi dan sebaliknya. Semakin tinggi upaya perlindungan semakin tinggi juga cost yang dibutuhkan membuat migrasi pekerja kurang menarik bagi kelompok employer. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya konsep sponsorship bagi pekerja migrant yang datang ke suatu negara yang membutuhkan bacana dana/fees sebagai persyaratan masuknya. Pemerintah negara pengirim dan penerima tentunya ingin mengoptimalkan kondisi ini agar tidak merugikan pekerja dan employer, akan tetapi sulit untuk menemukan titik tengah.
Oleh sebab itu, penting untuk melihat relasi antara perjanjian upaya perlindungan dengan efektivitas migrasi yang baik. Joe memaparkan literatur yang ada masih sangat minim membahas MoU bilateral, apalagi dari negara Asia Tenggara yang sering dianggap oleh Eropa dan Amerika Utara tidak memiliki pola migrasi pekerja yang juga terhitung kuat. Diharapkan dari riset ini, banyak insights baru yang didapatkan bagi migrant, pelaku usaha, dan pemerintah untuk menciptakan perlindungan optimal dengan biaya migrasi yang lebih rendah.
Kegiatan diskusi bulanan ini berjalan dengan sangat mendalam, dimana peserta banyak bertanya berkaitan dengan konteks Indonesia seperti rekomendasi untuk perbaikan, penilaian terhadap hak asasi manusia pekerja, dinamika regional, dan kontradiksi perlindungan dan biaya migrasi yang murah. Diskusi berjalan berlangsung dengan lancar dengan catatan yang beragam dan membangun untuk pengembangan riset migrasi dan pekerja migran, khususnya Indonesia kedepan. Diharapkan juga MoU dapat benar-benar memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh kelompok marginal dan rentan seperti pekerja rumah tangga yang sering mengalami kekerasan atau pelanggaran hak oleh majikan. Joe dan peserta sangat berterima atas peluang dari DHI FISIP UI untuk diskusi ini dan mengharapkan hal serupa di kemudian hari untuk kemajuan riset akademik migrasi.
