Kuliah Umum Indonesia dan Perlombaan Persenjataan di Asia

image
On Friday, October 30 th, 2015 · 3:29 am. In

Pada 30 April 2015 Sekretaris Kabinet RI, Andi Widjajanto, yang juga merupakan Pengajar pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI menyampaikan Kuliah Umum dengan tema “Indonesia dan Perlombaan Senjata di Asia”. Kegiatan Kuliah Umum ini diselenggarakan oleh Program Sarjana Reguler Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI.

Dalam pemaparannya, Andi Widjajanto menyampaikan bahwa faktor idiosinkratik sangat berperan dalam membentuk kebijakan luar negeri dan kebijakan pertahanan sebuah negara. Misalnya, Indonesia selama masa pemerintahan Joko Widodo sudah 9 kali melakukan pertemuan dengan Tiongkok. Dari pertemuan-pertemuan tersebut terlihat adanya terjalin chemistry yang baik antara Joko Widodo dengan Xi Jinping, Presiden Tiongkok. Hal tersebut tidak nampak, misalnya, dalam hubungan antara Joko Widodo dengan Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang. Kedekatan Joko Widodo dengan Xi Jinping tersebut memunculkan persepsi Tiongkok sebagai teman. Kedekatan ini membuat Indonesia tetap tenang walaupun Tiongkok sudah melakukan gelar senjata di Laut Tiongkok Selatan. Hal ini dikarenakan Indonesia percaya bahwa Tiongkok tidak akan mengancam Indonesia.

Lalu, apakah kedekatan kedua pemimpin akan mengubah Rencana Strategis Pertahanan Indonesia? Tentu saja. Indonesia akan menggabungkan Jalur Sutra Tiongkok dengan Poros Maritim Dunia Indonesia. Rencana pertahanan kedua negara tidak lagi ditandai dengan adanya kompetisi namun justru disinergikan. Sebagai contoh, Indonesia menghendaki agar ASEAN Connectivity dimulai dari Indonesia. Indonesia juga menerapkan high call dalam isu Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk mendapatkan headquarter, kemudian turun menjadi regional headquarter,dan jatah VP. Hal ini dilakukan agar Indonesia terlibat dalam ASEAN connectivity tersebut. Namun, untuk bisa menjadi regional headquarter, Indonesia harus membangun kota finansial baru. Kebutuhan ini membuat Indonesia harus menyediakan lahan seluas, paling tidak, 5.000 hektar dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Disamping itu, doktrin poros maritim juga harus direformulasikan dan dipersiapkan realisasinya, termasuk reformasi pertahanan maritim. Hal ini dapat dilakukan dengan peningkatan alokasi APBN untuk pertahanan serta membeli persenjataan. Upaya peningkatan alokasi APBN dilakukan dengan memperkuat pendapatan dari pajak. Kebijakan ini, salah satunya dilakukan dengan menyasar para aparatus negara (PNS). Untuk bisa mendapatkan senjata dari pasar internasional, dibutuhkan revisi atau penundaan penerapan Undang-Undang Industri Pertahanan mengingat UU tersebut mensyaratkan adanya transfer teknologi untuk kemandirian industri pertahanan domestik kedepan meski pembelian dilakukan tidak dalam jumlah besar. Padahal, jarang sekali ada produsen senjata yang mau memberikan tersebut, apalagi produsen-produsen Barat seperti Amerika Serikat (AS) atau Inggris. Dengan adanya kesulitan tersebut, Tiongkok, Rusia, dan Ceko dapat menjadi pilihan yang baik bagi pengadaan senjata. Kedekatan Indonesia dengan Tiongkok memperbesar kemungkinan mendapatkan sistem persenjataan dari negara tersebut. Kendala lain yang harus ditangani adalah doktrin bebas-aktif yang membuat ruang diplomatik Indonesia-Tiongkok harus diimbangi dengan ruang diplomatik Indonesia dengan negara-negara lain, terutama AS.