Guest Lecture of Representative of Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia to FISIP UI

Guest Lecture of Representative of Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia to FISIP UI

On Monday, March 24 th, 2014 · 12:52 pm. In

Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Indonesia and ASEAN Study Center FISIP UI welcomed the visit and guest lecture of Representative of Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia, H. E. Prof. Liang-Jen Chang, on March 11th, 2014, in Nurani Meeting Room, Building A, FISIP UI. Before delivering the lecture, FISIP UI and the Representative of TETO discussed the possibility of any further cooperation between the two parties especially between FISIP UI and universities in Taiwan, student exchange and research about ASEAN, as well as Indonesia-Taiwan relations. In his lecture, Ambassador Chang highlighted the most important points of cross strait relations. The first point highlighted was regarding One China issue. Mainland China and Taiwan has different interpretation regarding “One China”. In Mainland China’s perspective, One China policy refers to a country ruled by the Communist Party. Taiwan on the other side sees One China as Republic of China. Ambassador Chang personally sees in the next 50 years, there will be no resolution upon the different interpretation of One China. The second point is Taiwan is against the proposal of one country, two system offered by Mainland China. The makes Taiwan in a difficult situation when it comes to participating in international activities. Taiwan only has diplomatic relations with 22 countries; most of them are small countries. The third important issue in cross strait relations is the three principles introduced by President Ma Ying-jeou who was elected in 2008. The three principles are no unification, no independence, no war. It means Taiwan seeks to maintain the status quo. The government’s action is also supported by the people of Taiwan. The fourth important highlight of cross strait relations is the phases of establishment of cross strait relations. From 1949 to 1978, both countries had no relations and no direct contacts to one another. The turning point started in 1979, when Mainland China established diplomatic relations with United States. Mainland China and Taiwan communicated via United States. The fifthhighlight ofcross strait relation is both parties’ take serious upon cross strait relations. It is shown by the establishments of government bodies to manage cross strait relations. Taiwan’s government body is Strait Exchange Foundation (SEC) and China’s government agency for cross strait relations is ARATS (Association for Relations Across the Taiwan Straits). From the points delivered before, we can see Taiwan has certain pillars for solid relations with Mainland China. First, Taiwan seeks to preserve its identity, authority, and independency. Taiwan doesn’t support the idea of one country, two system because Taiwan is not a colony like Hong Kong. Second, China and Taiwan actively conduct talks on legal basis. Third, cross strait relations are managed in a gradual process. Last, Taiwan and China avoids to talks about political issues and stresses on economic issues as it is the common interest of both parties. The lecture was closed with the discussion between the Dean of FISIP UI and the Representative of TETO.

DSCN0213 DSCN0226Pada tanggal 11 Maret 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia dan ASEAN Study Center FISIP UI menerima kunjungan dan kuliah tamu dari Representative of Taipei Economic and Trade Office (TETO) in Indonesia, H. E. Prof. Liang-Jen Chang di Ruang Rapat Nurani, Gedung A, FISIP UI. Sebelum beranjak pada acara kuliah umum, FISIP UI dengan Perwakilan TETO mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan kerjasama lebih lanjut, terutama antara FISIP UI dengan universitas-universitas di Taiwan, pertukaran pengajar dan peneliti mengenai ASEAN, serta hubungan Indonesia-Taiwan. Dalam kuliah tamu yang disampaikan Prof. Chang, ia mengangkat poin-poin penting dari hubungan Taiwan dan Tiongkok. Poin penting pertama adalah mengenai isu “One China”. Tiongkok daratan dan Taiwan memiliki interpretasi berbeda mengenai “One China”. Dari sudut pandang Tiongkok daratan, “One China” adalah satu negara dibawah pemerintahan Partai Komunis. Di lain pihak, Taiwan menginterpretasikan “One China” sebagai Republic of China. Prof. Chang secara pribadi menilai dalam kurun waktu 50 tahun mendatang tidak akan ada penyelesaian atas perbedaan interpretasi terhadap “One China”. Poin penting kedua adalah Taiwan menolak proposal “one country, two system” yang ditawarkan oleh Tiongkok. Ini membuat Taiwan berada dalam posisi yang sulit jika ingin berperan aktif dalam aktivitas internasional. Taiwan saat ini hanya memiliki hubungan diplomatik dengan 22 negara; yang umumnya merupakan negara kecil. Poin penting ketiga di dalam hubungan lintas selat adalah tiga prinsip yang diperkenalkan oleh Presiden Ma Ying-jeou yang terpilih pada tahun 2008. Ketiga prinsip tersebut adalah “no unification, no independence, no war”. Ini menunjukkan Taiwan ingin mempertahankan status quo. Tindakan pemerintahan Taiwan ini didukung oleh rakyat Taiwan. Poin penting keempat di dalam hubungan lintas selat adalah fase pembentukan hubungan lintas selat. Dari tahun 1949 sampai tahun 1978, kedua negara tidak memiliki hubungan dan tidak memiliki kontak langsung terhadap satu sama lain. Situasi tersebut berubah pada tahun 1979 ketika Tiongkok daratan membentuk hubungan diplomatik resmi dengan Amerika Serikat. Poin penting kelima dalam hubungan lintas selat adalah kedua pihak sangat menyadari betapa pentingnya hubungan lintas selat. Hal tersebut terlihat dari pembentukan badan pemerintahan untuk menangani hubungan lintas selat. Badan pemerintah milik Taiwan yang menangani hubungan lintas selat adalah Strait Exchange Foundation (SEC) sedang badan pemerintah milik Tiongkok bernama ARATS (Association for Relations across the Taiwan Straits). Dari poin-poin penting yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dilihat Taiwan memiliki beberapa pilar terkait hubungannya dengan Tiongkok daratan. Pertama, Taiwan ingin mempertahankan identitas, otoritas, dan independensinya. Taiwan tidak menyetujui “one country, two system” karena Taiwan bukan koloni seperti Hong Kong. Kedua, Taiwan dan Tiongkok aktif mengadakan pertemuan tingkat tinggi. Ketiga, hubungan lintas selat dilakukan secara bertahap. Terakhir, Taiwan dan Tiongkok menghindari pembicaraan dibidang politik dan menekankan kepada isu ekonomi yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. Acara ini ditutup dengan diskusi terbatas antara Dekan FISIP UI dengan Perwakilan TETO di Indonesia.

DSCN0213 DSCN0226